SBY Minta Aung San Suu Kyu Segera Atasi Krisis Rohingya

Oleh :
  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Ketua Umum DPP Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono menyampaikan pidato sambutannya saat membuka Rapat Kerja Nasional (Rakernas) Partai Demokrat di Hotel Lombok Raya, Mataram, NTB, 8 Mei 2017. ANTARA/Ahmad Subaidi

    Ketua Umum DPP Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono menyampaikan pidato sambutannya saat membuka Rapat Kerja Nasional (Rakernas) Partai Demokrat di Hotel Lombok Raya, Mataram, NTB, 8 Mei 2017. ANTARA/Ahmad Subaidi

    TEMPO.CO, Kuala Lumppur- Presiden Republik Indonesia ke-6, Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), meminta kepada Penasehat Pemerintah Myanmar, Aung San Suu Kyi, segera bertindak mengatasi krisis Rohingnya.

    "Rohingnya ini masalah yang sangat serius. Kita berharap sebagai sahabat Myanmar, Myanmar sungguh serius untuk mengelola permasalahan ini," ujar SBY setelah menjadi pembicara kunci Seminar Demokrasi di Asia Tenggara: Capaian, Tantangan dan Prospek di Kuala Lumpur, Malaysia, Sabtu, 2 September 2017.

    Baca juga: SBY Khawatirkan Muslim Rohingya di Myanmar

    Menurut SBY, jika masalah tersebut salah pengelolaan seperti pembunuhan yang dibiarkan secara sistematis, itu  bisa menjurus ke pelanggaran HAM berat, "etnis cleansing" atau "genoside".

    SBY menegaskan dia mengikuti perkembangan di Myanmar. Dia menganggap masalah etnis Rohingya memang sudah melebihi kepatutannya.

    "Saya mengerti masalah Rohingya adalah masalah kompleks bagi Myanmar, isu ini sangat sensitif bagi Myanmar tetapi meskipun kompleks dan sensitif tidak boleh tidak ada solusi, bagaimanapun harus soluasi. Solusinya harus adil, bijak, permanen sambil merujuk kepada HAM, nilai demokrasi dan hukum internasional," katanya.

    Menurut SBY, ASEAN juga harus melakukan sesuatu dan tidak boleh mengatakan ini hanya urusan dalam negeri Nyanmar.

    "Harapan saya kepada Ibu Aung San Suu Kyi, dunia sudah menobatkan beliau sebagai tokoh perdamaian, banyak harapan kepada beliau. Sekarang saatnya menunjukkan 'wisdom' beliau," kata SBY.

    ANTARA


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Proyek Infrastruktur, 17 Kepala Daerah Ditangkap dalam 2 Tahun

    Sejak berdiri pada 2002 hingga sekarang, Komisi Pemberantasan Korupsi telah menangkap 121 kepala daerah terkait kasus proyek infrastruktur.