Bareskrim Polri Akan Periksa Gubernur Papua Senin Pekan Depan

Oleh :
  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Gubernur Papua, Lukas Enembe, saat wawancara dengan wartawan Tempo Maria Rita di Jayapura. TEMPO/Maria Rita

    Gubernur Papua, Lukas Enembe, saat wawancara dengan wartawan Tempo Maria Rita di Jayapura. TEMPO/Maria Rita

    TEMPO.CO, Jakarta - Gubernur Papua Lukas Enembe bakal diperiksa Badan Reserse Kriminal Polri sebagai saksi terkait penyidikan kasus dugaan korupsi pengelolaan anggaran Pemerintah Papua tahun anggaran 2014-2017. Pemeriksaan dijadwalkan pada Senin, 4 September 2017.

    Wakil Direktur Tindak Pidana Korupsi Bareskrim Polri Komisaris Besar Erwanto Kurniadi mengatakan kuasa hukum Lukas Enembe memastikan bahwa kliennya akan hadir untuk diperiksa polisi pada pekan depan. "Sudah konfirm akan datang pada Senin pekan depan," ujarnya kepada Antara, Jumat 1 September 2017.

    Pemeriksaan Lukas Enembe ini terkait temuan dari Badan Pemeriksa Keuangan mengenai dugaan korupsi anggaran pendidikan berupa beasiswa untuk mahasiswa Papua tahun anggaran 2016.

    "Kami menemukan beberapa fakta dugaan penyimpangan penyaluran beasiswa," kata Erwanto.

    Dalam kasus ini, polisi dan BPK juga menemukan adanya pengalokasian dana anggaran APBD yang tidak sesuai peruntukkannya. Kendati demikian, hal tersebut masih ditelusuri.

    "Masih dicek faktanya sesuai dengan temuan itu atau tidak," katanya.

    Penyelidikan kasus itu dimulai sejak 16 Agustus 2017 berdasarkan Surat Perintah Penyelidikan Nomor: Sprin.Lidik/73/VIII/2017/Tipidkor.

    Erwanto menambahkan, sejak pekan lalu, kasus ini sudah ditingkatkan statusnya ke penyidikan.

    Menurut Erwanto, hingga saat ini, jumlah saksi yang sudah dimintai keterangan dalam kasus tersebut tercatat 15 orang.

    ANTARA



     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Proyek Infrastruktur, 17 Kepala Daerah Ditangkap dalam 2 Tahun

    Sejak berdiri pada 2002 hingga sekarang, Komisi Pemberantasan Korupsi telah menangkap 121 kepala daerah terkait kasus proyek infrastruktur.