Agung Laksono Menilai Studi Banding DPR Rentan untuk Jalan-jalan

Oleh :
  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Ketua umum Partai Golkar hasil munas Ancol, Agung Laksono menjawab pertanyaan awak media, di Jakarta, 31 Desember 2015. Agung Laksono meminta kepada pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat agar pencalonan Ketua DPR untuk menggantikan Setya Novanto ditunda. TEMPO/Imam Sukamto

    Ketua umum Partai Golkar hasil munas Ancol, Agung Laksono menjawab pertanyaan awak media, di Jakarta, 31 Desember 2015. Agung Laksono meminta kepada pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat agar pencalonan Ketua DPR untuk menggantikan Setya Novanto ditunda. TEMPO/Imam Sukamto

    TEMPO.CO, Jakarta - Mantan Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Agung Laksono mengatakan kunjungan kerja ke luar negeri anggota parlemen harus dilakukan secara selektif, transparan, dan akuntabel. Pernyataan Agung disampaikan menyikapi rencana DPR menaikkan anggaran kunjungan kerja ke luar negeri.

    "Kunjungan kerja harus secara selektif dan yang penting transparan. Kalau kunjungan kerja ke luar negeri, ya harus disampaikan ke publik karena legislatif kan enggak punya atasan kecuali rakyat sendiri," kata Agung saat dihubungi, Jumat, 1 September 2017.

    Baca: Dalih Petinggi DPR Soal Kenaikan Anggaran Kerja ke Luar Negeri

    Agung sepakat ada pembatasan dalam kunjungan kerja anggota parlemen ke luar negeri. Menurut dia, kunjungan kerja baik dilakukan sepanjang bertujuan untuk mempererat relasi antarparlemen dan mencari referensi dalam pembuatan undang-undang.

    Menurut Agung, penting bagi anggota DPR untuk memiliki wawasan internasional. Sementara kunjungan kerja dalam rangka studi banding, kata dia, tidak perlu karena rentan menjadi ajang jalan-jalan semata.

    Simak: DPR Anggarkan Kunjungan Luar Negeri Rp 343,5 Miliar pada 2018

    "Saya kira yang sebaiknya tidak ada itu kalau hanya sebatas studi banding. Apalagi yang mau dibandingin? Kita sudah banyak yang lebih bagus kok," kata Agung.

    Sebelumnya, DPR berencana menaikkan anggaran kunjungan kerja ke luar negeri dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2018. Dana kunker dalam RAPBN 2018 diperkirakan mencapai Rp 343,5 miliar atau naik 70 persen dari tahun ini sebesar Rp 201,7 miliar.

    BUDIARTI UTAMI PUTRI


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Proyek Infrastruktur, 17 Kepala Daerah Ditangkap dalam 2 Tahun

    Sejak berdiri pada 2002 hingga sekarang, Komisi Pemberantasan Korupsi telah menangkap 121 kepala daerah terkait kasus proyek infrastruktur.