INFO NASIONAL - Ketika memimpin Kabupaten Sintang pada 17 Februari 2016, usai memenangi pemilihan kepala daerah 2015, Bupati Jarot Winarno dan Wakil Bupati Askiman dihadapkan pada berbagai persoalan mendasar, salah satunya layanan listrik. Data menunjukkan sampai saat ini, jumlah rumah tangga yang mendapatkan aliran listrik baru mencapai 36 persen. Pada 2015, jumlah pelanggan listrik rumah tangga di Kabupaten Sintang sebanyak 61.177 pelanggan. Jumlah tersebut hanya terbatas pada ibu kota kecamatan tertentu saja, dengan tenaga listrik yang terjual sebesar 103.445.346 kilowatt-hour (kWh).
Dari 14 kecamatan, baru sekitar enam pusat ibu kota kecamatan yang telah menikmati layanan listrik selama 24 jam, sedangkan delapan kecamatan hanya menikmati aliran listrik selama 12 jam, mulai pukul 18.00 hingga 06.00. Adapun desa yang masih belum mendapatkan akses layanan listrik sebanyak 200 dari 391 desa. “Jumlah tersebut belum termasuk desa-desa terpencil dan tertinggal sehingga membuat masyarakat kesulitan memanfaatkan teknologi informasi,” kata Jarot.
Baca Juga:
“Masyarakat yang belum menikmati listrik seperti belum merasakan kemerdekaan, mereka masih hidup dalam kegelapan,” ujarnya menambahkan.
Belum meratanya aliran listrik di kabupaten berpenduduk sekitar 400 ribu jiwa ini membuat anak-anak kesulitan belajar. Warga pun merasa tidak nyaman hingga munculnya persoalan keamanan yang begitu rentan.
Dihadapkan pada kondisi tersebut, Jarot tidak tinggal diam. Bersama jajarannya, ia menetapkan enam penggerak utama pembangunan, yaitu membangun Kabupaten Sintang dari pinggiran, penataan dan pemekaran wilayah, hilirisasi produk, aksesibilitas terhadap sumber daya listrik, kegawatdaruratan infrastruktur, serta tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih.
Baca Juga:
Pada penggerak utama pertama, Jarot memprioritaskan pada pengembangan wilayah perbatasan, pedalaman, juga daerah terpencil. “Prioritas tersebut bertujuan menciptakan pusat pertumbuhan wilayah dan penggerak pembangunan wilayah untuk mencapai pertumbuhan ekonomi serta peningkatan kesejahteraan masyarakat,” ujarnya.
Ada enam arah kebijakan yang ditetapkan. Pertama, bidang transportasi dan prasarana wilayah lainnya, membangun Kabupaten Sintang dari pinggiran, serta meningkatkan dan memelihara prasarana transportasi. Kedua, bidang kesehatan. Meningkatkan kualitas kesehatan melalui peningkatan sarana dan prasarana serta pelayanan kesehatan.
Ketiga, bidang pendidikan. Meningkatkan kualitas pendidikan masyarakat melalui peningkatan sarana dan prasarana serta penyelenggaaraan pendidikan. Keempat, bidang aparatur pemerintah. Peningkatan kualitas dan kesejahteraan aparatur serta penyediaan sarana dan prasarana kerja yang memadai. Kelima, bidang ekonomi, yakni melalui pengembangan usaha kecil dan menengah, pembinaan, pelatihan dan penyediaan sarana produksi, serta pelatihan ekonomi kreatif. Keenam, bidang sosial budaya, yakni pembangunan sarana dan prasarana kehidupan beragama, pengembangan budaya dan kesenian, serta pembinaan ideologi guna memperkuat politik, ekonomi, sosial, budaya, pertahanan, juga keamanan.
Selain itu, Jarot bertekad melaksanakan dan memfasilitasi sengketa batas wilayah, baik antardesa, antarkecamatan, dan antarkabupaten sebagai implementasi program penataan serta pemekaran wilayah. Jarot juga melaksanakan pemekaran wilayah kecamatan, memfasilitasi proses pemekaran kabupaten baru, dan proses pembentukan provinsi baru di wilayah timur Kalimantan Barat. “Penataan dan pemekaran wilayah ditujukan membuka isolasi wilayah serta meningkatkan hasil guna dan daya guna,” ucapnya.
Pada program penggerak utama ketiga, Jarot ingin membangun pabrik pengolahan bahan baku karet, pabrik pengolahan bahan baku sawit, tersedianya industri pengolahan aneka makanan dan minuman, termasuk pengolahan hasil buah-buahan lokal, serta terbentuknya badan usaha milik daerah yang bergerak di bidang industri pengolahan. “Saya ingin mewujudkan keberadaan industri pengolahan berbasis hasil produksi pertanian dan perkebunan, industri kerajinan atau rumah tangga, serta industri kecil dan menengah,” tuturnya.
Terkait dengan program penggerak utama keempat, yaitu aksesibilitas terhadap sumber daya listrik, Jarot sudah punya beberapa rencana. Selain meminta kepada Perusahaan Listrik Negara Ranting Sintang untuk segera menambah daya listrik dengan menyelesaikan pembangunan pembangkit listrik tenaga uap Sungai Ringin 3 x 7 megawatt, Jarot ingin memanfaatkan potensi air terjun yang ada di daerahnya sebagai sumber energi listrik, terutama pembangkit listrik tenaga air (PLTA). Di Kabupaten Sintang, setidaknya terdapat 19 air terjun, dua di antaranya Air Terjun Nokan Langit dan Air Terjun Nokan Nayan yang memiliki ketinggian antara 180-200 meter serta sangat layak dijadikan sumber energi listrik.
Jarot mengatakan pembangunan PLTA membutuhkan biaya cukup besar. Karena itu, ia berharap adanya dukungan dari pemerintah pusat. “Apabila pembangunan PLTA terealisasi, harapan kami meningkatkan akses listrik kepada masyarakat dapat terwujud,” katanya. Dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Sintang 2016-2021, Jarot menetapkan tiga prioritas agar masyarakat menikmati aliran listrik. Pertama, rasio ketersediaan daya listrik yang ditetapkan meningkat, dari 54,16 pada 2016 menjadi 86,10 pada akhir 2021. Kedua, presentase rumah tangga yang menggunakan listrik juga meningkat, dari dari 54,16 pada 2016 menjadi 86,10 pada akhir 2021. Ketiga, jumlah rumah tangga yang menggunakan PLTA juga diharapkan meningkat, dari 453 unit menjadi 1.500 unit.
Sedangkan pada program penggerak utama kelima, yakni kegawatdaruratan infrastruktur. Jarot bersama jajarannya ingin menyelesaikan pembangunan jalan darat dari Ambalau ke Sintang, jalan darat dari perbatasan Malaysia menuju Sintang, dan pembangunan jalan darat di semua wilayah kecamatan, sehingga dapat ditempuh minimal dengan menggunakan kendaraan minibus.
Tidak hanya itu, Jarot juga ingin memperbaiki ruas jalan yang rusak, memperbaiki jalan dan jembatan dari Ambalau-Sintang dan perbatasan Malaysia-Sintang, serta mengoperasionalkan Bandar Udara Tebelian. “Harapannya melalui program-program tersebut, kualitas infrastruktur transportasi dari wilayah perbatasan, pedalaman, dan daerah terpencil menuju Sintang meningkat,” ujarnya.
Adapun pada program penggerak utama keenam, yaitu tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih. Jarot menjelaskan, akan menciptakan birokrasi pemerintah yang profesional dengan karakteristik adaptif, berintegritas, berkinerja tinggi, bersih, bebas korupsi, kolusi, dan nepotisme, mampu melayani publik, netral, sejahtera, berdedikasi, serta memegang teguh nilai-nilai dasar dan kode etik aparatur negara.
Atas komitmen tersebut, Jarot patut berbangga karena Kabupaten Sintang mampu memproses semua perizinan dengan cepat dan tepat, menjalankan komunikasi dengan publik secara baik, penggunaan jam kerja secara efektif dan produktif, serta menerapkan reward dan punishment secara konsisten dan berkelanjutan. “Kami juga berhasil meraih opini WTP (Wajar Tanpa Pengecualian) dari BPK (Badan Pemeriksa Keuangan) selama lima tahun berturut-turut,” katanya.
INFORIAL
