MUI Maknai Wukuf di Arafah Sebagai Ibadah Bersemangat Anti-Hoax

Oleh :
  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Jemaah calon haji berdoa di puncak bukit Jabal Rahmah, saat mereka tiba di Arafah untuk menjalani wukuf, di luar kota suci Mekkah, Arab Saudi, 30 Agustus 2017. Puncak ibadah haji ditandai dengan pelaksanaan wukuf di Arafah. AP/Khalil Hamra

    Jemaah calon haji berdoa di puncak bukit Jabal Rahmah, saat mereka tiba di Arafah untuk menjalani wukuf, di luar kota suci Mekkah, Arab Saudi, 30 Agustus 2017. Puncak ibadah haji ditandai dengan pelaksanaan wukuf di Arafah. AP/Khalil Hamra

    TEMPO.CO, Jakarta - Sekretaris Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia Asrorun Niam Sholeh mengatakan ibadah wukuf di Arafah harus bisa memancarkan semangat anti-hoax, anti-ujaran kebencian, dan senantiasa menjalani kehidupan secara beradab, baik di dunia nyata maupun maya.

    Asrorun juga mengatakan, dalam khotbahnya saat wukuf di Arafah, Nabi Muhammad SAW pernah menekankan betapa pentingnya menjaga kehormatan setiap jiwa dan properti manusia. Nabi mengatakan Allah mengharamkan pertumpahan darah, saling caci, dan saling hina dengan alasan apa pun.

    Baca:
    204 Ribu Calon Haji Asal Indonesia Tiba di Arafah untuk Wukuf

    "Jauh-jauh hari, Allah SWT sudah memerintahkan untuk selalu berbaik sangka dan mengingatkan kita agar menjauhi prasangka buruk," ujarnya dalam keterangan tertulis di Jakarta, Kamis, 31 Agustus 2017.

    Asrorun menyampaikan semua bentuk penyebaran hoax sebagai industri, yang diorganisasi dengan baik untuk tujuan ekonomi ataupun tidak, merupakan hal yang sangat mengkhawatirkan.

    Simak pula: Panas di Arab Capai 50 Derajat, 68 Calon Haji Indonesia Tumbang

    Jika dibiarkan, menurutnya, penyebaran hoax dapat menyebabkan perselisihan yang berujung konflik dan perpecahan bangsa.

    "Revolusi mental harus dimulai dari kemampuan mengendalikan diri, bersikap adil, dan selalu memilih kata-kata yang baik dalam menyampaikan pandangan," ujarnya terkait dengan salah satu makna ibadah wukuf di Arafah.

    ADAM PRIREZA


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Proyek Infrastruktur, 17 Kepala Daerah Ditangkap dalam 2 Tahun

    Sejak berdiri pada 2002 hingga sekarang, Komisi Pemberantasan Korupsi telah menangkap 121 kepala daerah terkait kasus proyek infrastruktur.