Wali Kota Tegal Kena OTT, Mendagri Siapkan Pengganti Siti Masitha  

Reporter

Wali kota Tegal Hj Siti Mashita Soeparno. Kpu.go.id

TEMPO.CO, Jakarta - Kementerian Dalam Negeri akan menyiapkan surat penonaktifan Wali Kota Tegal Siti Masitha Soeparno yang terjaring dalam operasi tangkap tangan (OTT) oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo mengatakan akan segera mengangkat Wakil Wali Kota Tegal Tegar Nursoleh menjadi pejabat pengganti.

"Besok akan dikeluarkan surat keputusan pengangkatan agar pemerintahannya tidak terganggu," katanya di Jakarta, Rabu, 30 Agustus 2017. Menurut dia, pemerintah pusat tetap mengedepankan asas praduga tak bersalah. Sehingga, bila nanti dinyatakan bebas, Siti Masitha akan dikembalikan ke posisi semula.

Baca: Detik-detik Penangkapan Wali Kota Tegal Siti Masitha Versi Saksi

Seperti diberitakan, Siti Masitha Soeparno terkena OTT oleh KPK pada Selasa kemarin. Selain membawa Siti, KPK menyegel ruangan Wali Kota Tegal seusai OTT. Di tempat yang berbeda, KPK juga menyegel ruangan Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Kardinah, Kota Tegal, Abdal Hakim.

Tjahjo menegaskan upaya penonaktifan pejabat yang terkena OTT merupakan arahan Presiden Joko Widodo. Tujuannya, agar tata kelola pemerintahan bisa tetap berjalan kendati pejabatnya terjerat kasus hukum. "Pokoknya, pesan Presiden, kalau ada pejabat yang salah, apalagi OTT, segera ganti," ujarnya.

Baca: Wali Kota Tegal Kena OTT KPK, Ganjar: Saya Sudah Ingatkan

Di sisi lain, Tjahjo amat menyayangkan dan merasa prihatin setiap kali ada kepala daerah yang terciduk dalam OTT oleh KPK. Sebab, sudah jauh-jauh hari pemerintah pusat mewanti-wanti agar berhati-hati bila menyangkut sektor yang rawan korupsi. Sektor-sektor itu ialah perencanaan anggaran, retribusi, dana hibah, pengadaan barang dan jasa, perpajakan, serta jual-beli jabatan. "Itu yang menjadi concern KPK," ucapnya.

ADITYA BUDIMAN








Stok Blangko E-KTP di Jakarta Kosong, Baru Tersedia Tahun Depan

18 jam lalu

Stok Blangko E-KTP di Jakarta Kosong, Baru Tersedia Tahun Depan

Pemerintah akan memberikan Surat Keterangan Pengganti E-KTP atau menerbitkan Identitas Kependudukan Digital (IKD).


Ketua Umum MIPI Lantik Pengurus Cabang Sulawesi Selatan

3 hari lalu

Ketua Umum MIPI Lantik Pengurus Cabang Sulawesi Selatan

Ketua Umum MIPI, Bahtiar mengapresiasi dukungan Pemprov Sulsel. Menandakan seluruh jajaran dituntun oleh ilmu pemerintahan.


Kemendagri Dukung Festival Al Quran Braille dan Dzikir bersama Seribu Tunanetra

3 hari lalu

Kemendagri Dukung Festival Al Quran Braille dan Dzikir bersama Seribu Tunanetra

Kegiatan berlangsung di Masjid Istiqlal dan berlanjut di Hall Balairung Jakarta.


Mendagri Periksa Kesiapan Acara Puncak Sail Tidore 2022

9 hari lalu

Mendagri Periksa Kesiapan Acara Puncak Sail Tidore 2022

Kementerian Dalam Negeri bertanggung jawab sebagai Ketua Pelaksana Perayaan Puncak Sail Tidore 2022.


Kamboja Belajar Layanan di Mal Pelayanan Publik DKI Jakarta, Akan Ditiru

10 hari lalu

Kamboja Belajar Layanan di Mal Pelayanan Publik DKI Jakarta, Akan Ditiru

DKI Jakarta menerima kunjungan Kementerian Dalam Negeri Kamboja, Transparency International Cambodia, dan Action Aid Cambodia.


Bahas UMP DKI 2023, Heru Budi: Penghitungannya Harus di Atas Inflasi

17 hari lalu

Bahas UMP DKI 2023, Heru Budi: Penghitungannya Harus di Atas Inflasi

Pj DKI Jakarta Heru Budi Hartono mengatakan sudah membahas kenaikan UMP DKI 2023 bersama Kementerian Dalam Negeri dan Kementerian Ketenagakerjaan


Kemendagri Rampungkan 797 Segmen Batas Daerah

24 hari lalu

Kemendagri Rampungkan 797 Segmen Batas Daerah

Penegasan batas daerah bertujuan untuk menciptakan tertib administrasi pemerintahan.


Kemendagri Apresiasi Pemda yang Percepat Penyelesaian Batas Daerah

24 hari lalu

Kemendagri Apresiasi Pemda yang Percepat Penyelesaian Batas Daerah

Dengan batas daerah yang jelas, maka luas wilayah dapat dihitung dengan pasti.


Kemendagri Apresiasi Indeks Demokrasi Indonesia Membaik

25 hari lalu

Kemendagri Apresiasi Indeks Demokrasi Indonesia Membaik

Rata-rata nilai IDI nasional berada di tingkat sedang yaitu 78,12.


Dirjen Kemendagri Apresiasi Peran PHIS dukung Pemerintah

28 hari lalu

Dirjen Kemendagri Apresiasi Peran PHIS dukung Pemerintah

PHIS dan masyarakat Tionghoa diharapkan terus membantu pemerintah di bidang Ekonomi, Sosial Pendidikan.