Pukat UGM: Aris Membangkang KPK, Harus Dikembalikan ke Polri

Oleh :
  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Direktur Penyidikan KPK, Brigjen Pol. Aris Budiman, memenuhi undangan Pansus Hak Angket KPK DPR, Selasa, 29 Agustus 2017. (kompas.tv)

    Direktur Penyidikan KPK, Brigjen Pol. Aris Budiman, memenuhi undangan Pansus Hak Angket KPK DPR, Selasa, 29 Agustus 2017. (kompas.tv)

    TEMPO.CO, Yogyakarta - Pusat Kajian Antikorupsi (Pukat) Universitas Gadjah Mada menilai kedatangan Direktur Penyidikan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Aris Budiman ke Panitia Khusus DPR sebagai pembangkangan.

    Baca: Hadir di Pansus Angket, Dirdik KPK Aris Budiman Tak Izin

    Pukat mendesak pimpinan KPK memberhentikan Aris dari jabatannya dan mengembalikannya ke Mabes Polri atau dia harus mengundurkan diri dari lembaga antirasuah itu.

    "Kedatangan dia ke Pansus DPR adalah insubordinasi, tidak patuh pada pimpinan KPK, pembangkangan," kata Hifdzil Alim, peneliti Pukat Universitas Gadjah Mada, Rabu, 30 Agustus 2017.

    Baca: Direktur Penyidikan KPK Singgung Soal Pengaruh Novel

    Menurut Hifdzil, semua pimpinan KPK tidak mengizinkan Aris datang meskipun diundang Pansus DPR. Aris yang berpangkat brigadir jenderal polisi itu memang datang ke DPR tanpa didampingi anggota di direktoratnya pada Selasa malam, 29 Agustus 2017.

    Hifdzil menjelaskan, pimpinan Aris saat ini bukanlah Kepala Kepolisian RI karena dia sudah di institusi lain, dalam hal ini KPK. Menurutnya, KPK harus mengusut dugaan pertemuan Aris dengan anggota Komisi III DPR.

    Jika Aris terbukti bersalah, kata Hifdzil, segera dikembalikan ke institusi Polri. Jika tidak terbukti, bisa dipertahankan. “Namun, dengan adanya pembangkangan ini, urusannya menjadi berbeda,” ujarnya.

    Baca: Dirdik KPK Aris Budiman Bicara Soal Kemungkinan Dipecat

    Ketua Pukat Zainal Arifin Muhtar menilai KPK saat ini mengalami turbulensi. Kondisi itu pernah terjadi ketika ada kekosongan pimpinan KPK beberapa waktu lalu.

    Zainal mengakui sejumlah kelemahan saat awal pembentukan KPK, antara lain tidak mengatur secara rinci soal perekrutan penyidik sehingga terjadi perdebatan soal ini.

    "Dari awal pembentukannya (KPK) tidak sempurna. Kenapa tidak sempurna, dibentuknya undang-undang tidak sempurna, dibentuk melalui proses tertentu, ada peran politik. Mengalami turbulensi puncak pada 2015, keluarlah pelaksana tugas, muncul kebijakan-kebijakan yang mengundang perdebatan," ucapnya.

    KPK mengalami implikasi saat ini, seperti semakin banyaknya polisi di dalamnya. Namun, ujarnya, bukan berarti kualitas KPK menurun karena banyaknya polisi di situ.

    Baca: Siapa Orang Kuat Ganggu Kinerja yang Dimaksud Dirdik KPK?

    Zainal menjelaskan, petanya tidak sesederhana seperti yang dibayangkan. Kejadian Brigjen Aris ini, kata dia, menunjukkan betapa penyidik tidak memiliki komitmen yang kuat terhadap kelembagaan.

    “Apakah dia datang sebagai orang atau sebagai direktur penyidikan. Kalau atas nama orang, dia tidak boleh bicara soal penyidikan. Apa yang dikatakannya, menurut saya, adalah perspektif seorang Aris," tuturnya.

    Secara umum, apa yang dikatakan Aris di depan Pansus DPR banyak benarnya. “Soal dominasi Novel Baswedan, salah satu penyidik KPK, itu juga menurut perspektif dia,” katanya.

    MUH SYAIFULLAH


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Demo Revisi UU KPK Berujung Rusuh, Ada 1.365 Orang Ditangkap

    Demonstrasi di DPR soal Revisi UU KPK pada September 2019 dilakukan mahasiswa, buruh, dan pelajar. Dari 1.365 orang yang ditangkapi, 179 ditahan.