Setjen MPR Terima Kunjungan Kementerian Republik Kenya

Oleh:
  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Kementerian Republik Kenya ingin mengetahui sistem ketatanegaraan yang ada di Indonesia, terutama dalam pengurusan tata hubungan antara pemerintah pusat dengan daerah.

    Kementerian Republik Kenya ingin mengetahui sistem ketatanegaraan yang ada di Indonesia, terutama dalam pengurusan tata hubungan antara pemerintah pusat dengan daerah.

    INFO MPR - Sekretaris Jendral (Setjen) Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) RI Ma'ruf Cahyono didampingi semua kepala biro menerima kunjungan delegasi Kementerian Urusan Devolusi dan Perencanaan Republik Kenya. Pertemuan berlangsung di ruang Delegasi lantai II, gedung Nusantara V, Kompleks MPR, DPR, dan DPD, Rabu, 30 Agustus 2017. Delegasi Kementerian Urusan Devolusi Republik Kenya dipimpin Sekretaris Utama Kementerian Negara Bidang Devolusi Micah P. Powon.

    Micah menyampaikan tujuan kunjungannya ke MPR untuk mengetahui sistem ketatanegaraan yang ada di Indonesia, terutama dalam pengurusan tata hubungan antara pemerintah pusat dengan daerah. Menurut dia informasi seperti itu penting untuk menata Republik Kenya di masa mendatang. Hal itu mengingat, saat ini Kenya hanya terdiri dari dua pemerintahan, yaitu pemerintah pusat dan pemerintah daerah setingkat provinsi. Seperti Indonesia, Kenya juga terdiri dari berbagai suku-suku yang jumlahnya mencapai 43 suku.

    Pada kesempatan itu Micah mengundang Setjen MPR datang ke Kenya untuk melakukan kunjungan balasan sekaligus mempererat hubungan kedua negara.

    Ma'ruf kemudian menuturkan Indonesia terdiri dari pemerintah pusat, pemerintah provinsi, dan pemerintah kabupaten atau kota. Indonesia memiliki berbagai keragaman, termasuk keberagamaan dan keistimewaan daerah. “Ada tiga daerah Istimewa di Indonesia, yakni Daerah khusus Ibu Kota Jakarta, Daerah Istimewa Yogyakarta, dan Daerah Istimewa Aceh,” tuturnya.

    Karena keragaman itulah, Ma’ruf mengatakan, dalam melaksanakan pembangunan dikenal istilah otonomi daerah. “Tetapi istilah daerah otonomi itu bukan berarti bebas sebebas-bebasnya. Namun kebebasan yang masih dalam bingkai NKRI,” ujarnya.

    Untuk melakukan perencanaan pembangunan daerah dikenal adanya Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda). Untuk tingkat nasional, lembaga tersebut bernama Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas). Sedangkan pembiayaan pembangunan  daerah ditopang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), sementara  di tingkat nasional oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Nasional (APBN).

    Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) RI, kata Ma'ruf, adalah satu dari tiga lembaga yang ada di ranah legislatif. Selain MPR lembaga legislatif diisi Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan Dewan Perwakilan Daerah (DPD). Sementara anggota MPR sendiri, terdiri dari anggota DPR dan anggota DPD.  “Indonesia itu unik, sistem pemerintahannya presidensil, tetapi terbagi dalam tiga kekuasaan, yaitu eksekutif, legislatif dan yudikatif,” katanya memberi penjelasan kepada para delegasi Kenya. (*)


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Proyek Infrastruktur, 17 Kepala Daerah Ditangkap dalam 2 Tahun

    Sejak berdiri pada 2002 hingga sekarang, Komisi Pemberantasan Korupsi telah menangkap 121 kepala daerah terkait kasus proyek infrastruktur.