Gubernur Ganjar Pranowo Siapkan Pelaksana Tugas Wali Kota Tegal  

Oleh :
  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Wali Kota Tegal, Siti Masitha, bersama Gubernur Jateng Ganjar Pranowo, dalam halal bihalal di Semarang, Juli 2017. (tegalkota.go.id)

    Wali Kota Tegal, Siti Masitha, bersama Gubernur Jateng Ganjar Pranowo, dalam halal bihalal di Semarang, Juli 2017. (tegalkota.go.id)

    TEMPO.COBatang - Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pronowo mengatakan pihaknya segera menyiapkan penjabat pelaksana tugas Wali Kota Tegal karena Wali Kota Siti Masitha Soeparno diduga terlibat dalam kasus korupsi.

    "Begitu sudah langsung selesai, kami siapkan Plt Wali Kota. Kita tinggal menunggu prosesnya saja," kata Ganjar seusai acara panen raya padi "Jajar Legowo Super Dalam Mendukung Swasembada Pangan" di Batang, Rabu, 30 Agustus 2017.
    Baca: Wali Kota Tegal Kena OTT KPK, Kenapa Ganjar Sebut Jateng Tertampar?

    Ganjar mengatakan akan ke Kota Tegal dan pemerintah provinsi tinggal menunggu prosesnya untuk segera ditetapkan Plt-nya. "Jika sudah ditetapkan tersangka (Siti Masitha), kita segera siapkan Plt Wali Kota Tegal," tuturnya.

    Dia merasa prihatin terhadap masih adanya pejabat di Jawa Tengah yang terkena operasi tangkap tangan (OTT) oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

    "Karena itu, kami mengajak pejabat harus bisa menata diri dan tidak nyolongan," katanya.

    Jika masih banyak yang nyolongan (suka mencuri), kata Ganjar, dia akan mendukung KPK untuk sering-sering ke Jawa Tengah melakukan OTT.
    Simak: Wali Kota Tegal Kena OTT, KPK Amankan Uang Ratusan Juta Rupiah

    "Mereka setelah dilantik (kepala daerah), saya antar ke KPK mana yang bisa dan mana yang tidak. Kita disuruh memperbaiki e-planning dan e-budgeting dan sudah dikatakan gratifikasi adalah korupsi," katanya.

    Namun, kata Ganjar, mereka (kepala daerah) masih ngeyel dan ndablek saja, seperti melakukan jual-beli jabatan dan memberikan tambahan gaji kepada pegawai.

    ANTARA




     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Proyek Infrastruktur, 17 Kepala Daerah Ditangkap dalam 2 Tahun

    Sejak berdiri pada 2002 hingga sekarang, Komisi Pemberantasan Korupsi telah menangkap 121 kepala daerah terkait kasus proyek infrastruktur.