Alasan Jusuf Kalla Tak Mungkin Ketuai Tim Sukses Jokowi di 2019

Oleh :
  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Wakil Presiden Jusuf Kalla saat memberikan sambutan pembukaan Anti Coruption Summit 2016 di UGM Yogyakarta 25 Oktober 2016. TEMPO/Handwahyu

    Wakil Presiden Jusuf Kalla saat memberikan sambutan pembukaan Anti Coruption Summit 2016 di UGM Yogyakarta 25 Oktober 2016. TEMPO/Handwahyu

    TEMPO.COJakarta - Juru bicara Wakil Presiden, Husain Abdullah, mengatakan Jusuf Kalla tidak mungkin menjadi ketua tim sukses Joko Widodo dalam pemilihan presiden 2019. Sebab, Kalla harus fokus mengurus pemerintahan.

    "Sebagai Wapres rasanya tidak mungkin (Kalla) menjadi ketua tim, karena saat presiden ke luar kota atau ke luar negeri, wakil presiden biasanya tetap tinggal di Jakarta mengurusi pemerintahan," kata Husain, Rabu, 30 Agustus 2017.

    Baca juga: Tjahjo Berharap JK Jadi Ketua Tim Sukses Jokowi di Pilpres 2019

    Usulan agar Kalla menjadi ketua tim sukses Jokowi saat pilpres 2019 diungkapkan Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo pada Selasa. "Mungkin Pak JK tidak maju lagi, mungkin beliau akan siap menjadi ketua timsesnya (Jokowi)," ujar Tjahjo setelah mengikuti rapat kabinet paripurna di Istana Merdeka, Jakarta. Politikus PDIP ini mengatakan hal tersebut saat dimintai tanggapan ihwal tahun politik yang kian dekat dan menjadi pembahasan dalam rapat yang dipimpin Presiden Jokowi tersebut.

    Husain mengatakan belum mengetahui apakah Tjahjo sudah membicarakan hal tersebut kepada Kalla, atau hanya ungkapan spontan sebagai penghormatan kepada Kalla. Namun yang jelas usulan tersebut terlihat muskil dilakukan. 

    "Apalagi saat kampanye nanti, kan tidak mungkin Pak JK larut dalam suasana kampanye pilpres, sementara pemerintahan harus tetap berjalan," kata Husain.

    Jusuf Kalla sebelumnya tegas menyatakan tak ingin maju lagi pada 2019. Dia ingin menikmati waktunya bersama keluarga dan cucu-cucunya setelah pensiun sebagai wapres pada 2019. Di sisi lain, Presiden Jokowi diperkirakan maju lagi dalam pilpres 2019. Apalagi sejumlah partai telah menyatakan dukungan kepada mantan Gubernur DKI Jakarta ini.

    AMIRULLAH SUHADA


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Proyek Infrastruktur, 17 Kepala Daerah Ditangkap dalam 2 Tahun

    Sejak berdiri pada 2002 hingga sekarang, Komisi Pemberantasan Korupsi telah menangkap 121 kepala daerah terkait kasus proyek infrastruktur.