Sistem Informasi Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Diluncurkan

Oleh :
  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Tempo/Firman Hidayat

    Tempo/Firman Hidayat

    TEMPO.CO, Jakarta - Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi Agus Rahardjo berharap Sistem Informasi Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (SIPHPL) dapat meningkatkan kemampuan dalam melakukan verifikasi data sehingga mengurangi peluang terjadinya kecurangan atau kesalahan dalam pelaporan data.

    “Dengan semakin kredibelnya data produksi kayu, informasi yang disediakan oleh SI-PHPL memiliki potensi sebagai instrumen pengambilan kebijakan pengelolaan hutan yang lebih luas,” kata Agus  dalam acara peluncuran SIPHPL di Jakarta pada Selasa, 29 Agustus 2017.

    Peluncuran sistem itu dilakukaan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan bekerja sama dengan Multistakeholders Forestry Programme (MFP).  Agus memuji inisiatif KLHK membangun SIPHPL.

    KLHK sebelumnya telah memberlakukan Sistem Informasi Penatausahaan Hasil Hutan (SIPUHH) yang berhasil melakukan perampingan birokrasi tata usaha kayu dengan menghilangkan 60% titik biaya transaksi pelayanan tahunan dapat dihilangkan. Kajian KPK pada tahun 2013 menunjukkan bahwa setidaknya Rp 680 juta per tahun biaya informal mengalir dalam proses tatausaha kayu.

    Akibat perampingan tersebut diperkirakan sampai dengan 60% titik biaya transaksi pelayanan tahunan dapat dihilangkan. Sebelumnya berdasarkan kajian KPK (2013) setidaknya 680 juta rupiah per tahun biaya informal mengalir dalam proses tatausaha kayu.

    Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya menyatakan bahwa SIPHPL diharapkan dapat membantu akan mengurangi moral hazard yang menyebabkan ekonomi biaya tinggi sehingga mendorong semua pihak untuk bekerja secara professional.

    “SIPHPL juga menjawab tuntutan masyarakat akan informasi tata kelola hutan yang transparan, akurat dan terbarukan,” ujar Siti.

    Pada tahap selanjutnya, SIPHPL akan dilengkapi dengan teknologi drone to map sehingga data setiap industri juga akan dilengkapi dengan peta. SIPHPL diharapkan akan mulai operasional pada 1 Januari 2018 setelah KLHK melakukan sosialisasi serta peraturan yang mengatur prosedur operasionalnya.

    Menurut Direktur Multistakeholders Forestry Programme, Smita Notosusanto, selama ini mulai proses potong kayu sampai dijual ke industri tidak terdata dengan baik. Oleh karena itu, dengan adanya sistem ini diharapkan ke depan akan ada data yang jelas.

    "Jadi nanti ada barcode juga, di scan, dan masuk ke dalam sistem. Ketahuan hari ini berapa potong dan dikirim ke industri mana," ujarnya.

    Selama ini antara Sistem Informasi Penatausahaan Hasil Hutan (SIPUHH) dan Sistem Informasi Rencana Penerimaan Bahan Baku Industri (SIRPBBI) dirasa tidak sejalan. 

    Data tersebut nantinya bisa diakses secara umum. Termasuk masyarakat, sehingga pemerintah dan publik bisa memantau bagaimana jalan dari hulu ke hilir.

    ANDITA RAHMA


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Wajah Pemberantasan Rasuah Indonesia di Hari Antikorupsi Sedunia

    Wajah Indonesia dalam upaya pemberantasan rasuah membaik saat Hari Antikorupsi Sedunia 2019. Inilah gelap terang Indeks Persepsi Korupsi di tanah air.