INFO NASIONAL - Turunnya angka kemiskinan tersebut menunjukkan komitmen kuat Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat yang dipimpin Gubernur Zainul Majdi atau lebih dikenal sebagai Tuan Guru Bajang untuk mengentaskan kemiskinan. Pada 2017, misalnya, pemerintah provinsi mengalokasikan anggaran mencapai Rp 1,7 triliun dalam program terpadu penanggulangan kemiskinan.
Hasilnya mengagumkan. Angka kemiskinan turun signifikan dari 24,99 persen pada 2008 menjadi 16,02 persen pada akhir 2016 atau 1,12 persen per tahun. Sebagai perbandingan, anggota VI Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI, Harry Azhar Azis, pengurangan angka kemiskinan nasional sebesar 1 persen membutuhkan waktu lebih dari lima tahun. Angka gini ratio atau ketimpangan di Nusa Tenggara Barat pun lebih baik dibanding nasional, yaitu 0,36 banding 0,40.
Baca Juga:
Keberhasilan itu mengukuhkan posisi Nusa Tenggara Barat sebagai provinsi paling progresif mengurangi angka kemiskinan secara nasional. Pemerintah provinsi juga berhasil meraih penghargaan Millennium Development Goals (MDGs) dan predikat Top Mover pada 2015. Berkat keberhasilan itu Gubernur Zainul diundang khusus Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) untuk memaparkan testimoninya tentang penurunan angka kemiskinan yang tajam di Nusa Tenggara Barat dalam sidang umum PBB di New York, Amerika Serikat, pada September 2015.
Selain itu, pemerintah pusat tak ketinggalan mengapresiasi kinerja mengesankan yang ditunjukkan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat dalam mengentaskan kemiskinan. “Kinerja penanggulangan kemiskinan di NTB (Nusa Tenggara Barat) memang salah satu yang paling progresif secara nasional. Sekali pun 2-3 tahun belakangan ini mengalami pelambatan yang juga dialami semua daerah di Indonesia,” kata Kepala Unit Advokasi Daerah Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K) Muhammad Arif Tasrif.
Tasrif menjelaskan, akumulasi penurunan persentase penduduk miskin di Nusa Tenggara Timur pada periode pertama kepemimpinan Gubernur Zainul (2008-2013) mencapai 6-7 persen selama lima tahun. Keberhasilan itu tak terlepas dari strategi yang disebut melawan kemiskinan dari desa.
Baca Juga:
Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Nusa Tenggara Barat Ridwan Syah menyatakan penanggulangan kemiskinan harus dilakukan langsung dari akarnya, yaitu desa. Sebab, menurut Ridwan, kemiskinan terpusat di desa serta jawaban itu juga tersedia di desa. Nusa Tenggara Barat memiliki 995 desa dan lebih dari 70 persen penduduknya tinggal di desa. “Kita akan fokus melawan kemiskinan dari desa. Kita optimalkan potensi masyarakat desa, kita bantu percepatannya serta kita pastikan keberlanjutan program-program produktif di desa,” ujarnya.
Ridwan menuturkan pengembangan sapi, jagung, rumput laut, penguatan badan usaha milik desa (BUMDes), penambahan jumlah desa wisata, pemantapan program ketahanan pangan, juga pemenuhan infrastruktur dasar yang meliputi perumahan, air bersih, dan sanitasi lingkungan merupakan sebagian program strategis untuk percepatan penanggulangan kemiskinan di pedesaan.
Lebih lanjut, kata Ridwan, penajaman intervensi penanggulangan kemiskinan dari desa dilakukan dengan memanfaatkan momentum keberadaan basis data terpadu dari TNP2K yang berbasis nama, alamat, serta status kesejahteraan warga. “Tahun ini, kami menyiapkan dana Rp 3,5 miliar untuk penguatan lebih dari 30 BUMDes dan perintisan BUMDes Mart serta dana untuk akses air bersih di pedesaan sekitar Rp 3,5 miliar,” ucapnya.
Dukungan lain berupa pembangunan pemukiman layak huni, penguatan kapasitas pendamping desa secara berkelanjutan, juga pembangunan ketahanan pangan melalui program Kawasan Rumah Pangan Lestari yang terintegrasi dengan perikanan dan peternakan.(*)
