TEMPO.CO, Jakarta - Mantan Direktur Jenderal Perhubungan Laut Kementerian Perhubungan, Antonius Tonny Budiono, menegaskan keris yang ikut disita Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) bukan hasil gratifikasi.
"Saya jelasin ya, saya itu anak Alas Roban, keris itu milik pribadi, milik pribadi kok dibilang gratifikasi. Sementara untuk tombak, itu juga bukan gratifikasi, itu untuk perang Brontoyudho," kata Tonny seusai pemeriksaan di Gedung KPK, Jakarta, Selasa, 29 Agustus 2017.
Baca: KPK Sita Keris, Tombak, dan Akik Tonny Budiono, Diduga Gratifikasi
Tonny enggan menjelaskan lebih detail maksud dari Alas Roban dan Perang Brontoyudho. Alas Roban sendiri merupakan sebuah daerah di Kabupaten Batang, Jawa Tengah. Daerah tersebut berjarak sekitar 44 kilometer dari tempat kelahiran Tonny, di Kabupaten Pekalongan, Jawa Tengah.
Sebelumnya, KPK melakukan penggeledahan di rumah kediaman Tonny di Mess Perwira Bahtera Suaka, Jakarta Pusat pada Jumat, 25 Agustus 2017. Dalam penggeledahan tersebut, KPK menyita 5 buah keris, sebuah tombak, lebih dari 5 jam tangan, dan 20 cincin batu akik dari rumah Tonny. Barang-barang tersebut disita KPK karena diduga merupakan hasil gratifikasi.
Juru bicara KPK, Febri Diansyah, mengatakan pihaknya terus mendalami kasus suap yang melibatkan Tonny dan Direktur PT Adhiguna Keruktama, Adiputra Kurniawan. "Tonny Budiono hari ini diperiksa sebagai saksi. Penyidik saat ini juga terus melakukan koordinasi dengan pihak perbankan, untuk merinci indikasi penerimaan suap dan gratifikasi," kata Febri dalam pesan tertulis kepada Tempo.
Simak pula: Sebelum Terkena OTT, Tonny Budiono Sempat Ikut Menteri Budi Karya
Setelah ditangkap KPK dalam operasi tangkap tangan, Tonny sempat menyebut bahwa banyak mafia di Direktorat Jenderal Perhubungan Laut. Namun Tonny belum merinci siapa saja yang dia maksud sebagai mafia. "Nanti deh. Kalau sudah masuk perkara, enggak boleh, nanti saya jadi pencemaran nama baik, bukan Pak Menteri (Budi Karya Sumadi) tapi, Pak Menteri orangnya baik," kata Tonny.
FAJAR PEBRIANTO
