Revolusi Mental Ketenagakerjaan Ala Menteri Hanif  

Oleh:
  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Revolusi Mental Ketenagakerjaan Ala Menteri Hanif

    Revolusi Mental Ketenagakerjaan Ala Menteri Hanif

    TEMPO.CO, Jakarta - Revolusi mental ketenagakerjaan merupakan gerakan seluruh elemen ketenagakerjaan meliputi pemerintah dalam hal ini Kementerian Ketenagakerjaan, pengusaha, Serikat Pekerja atau Serikat Buruh, maupun masyarakat, yang secara umum untuk mengubah cara pandang, pikiran, sikap dan perilaku yang berorientasi pada kemajuan tenaga kerja Indonesia.

    “Visi kami adalah visi Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Jusuf Kalla, yang dibundel dalam agenda prioritas Nawa Cita. Revolusi mental yang digelorakan Jokowi-JK menjadi pondasi kami memastikan negara hadir dalam tiap kepentingan rakyat, khususnya terkait hal ketenagakerjaan,” kata Menteri Ketenagakerjaan M. Hanif Dhakiri.

    Kata Hanif, meski bidang ketenagakerjaan terus mengalami perbaikan, proses mengurai benang kusut ketenagakerjaan Indonesia belum rampung sepenuhnya. “Kompleksitas masalah yang dihadapi mengharuskan kami terus bergegas. Karenanya, bila para jajaran dirjen, direktur, dan staf seringkali tertahan bersama saya, hingga larut dini hari, berdiskusi, bekerja, mengatasi tantangan ketenagakerjaan, maka itu adalah hal biasa, yang memang harus dilakukan demi ketenagakerjaan Indonesia yang lebih baik,” ujar Hanif.

    Di antara capaian tersebut adalah Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 78 Tahun 2015 tentang Pengupahan. PP memberikan kepastian kenaikan upah yang merujuk pada upah saat ini, dengan mempertimbangkan inflasi pertumbuhan ekonomi nasional (PDB). Kepastian ini penting untuk pekerja dan pengusaha. Terkait dengan kesejahteraan pekerja, upah hanyalah salah satu di antara ikhtiar meningkatkan kesejahteraan. “Ada hal lain yang diperjuangkan pemerintah demi kesejahteraan pekerja, di antaranya perumahan yang terjangkau bagi pekerja, transportasi serta bantuan fasilitas permodalan usaha. Kartu Indonesia Sehat (KIH) dan Kartu Indonesia Pintar (KIP) juga bagian dari peningkatan kesejahteraan,” ucap Hanif.

    “Terkait dengan dinamika perburuhan, kami juga terus mengembangkan dialog sosial antara pekerja (serikat pekerja), pengusaha dan pemerintah. Semangatnya adalah mendialogkan antara kepentingan pekerja dan pengusaha. Kedua kepentingan tak perlu diposisikan berhadap-hadapan, karena sejatinya pekerja butuh pengusaha, pengusaha tak bisa berkembang tanpa pekerja. Sementara pemerintah berkepentingan menjaga iklim investasi yang kondusif.”

    Dengan dialog sosial, kata Hanif, tak ada alasan masalah ketenagakerjaan tak bisa diselesaikan. Selalu ada kompromi dan solusi. Ketika kran dialog terbuka, ditunjang kemudahan komunikasi melalui media sosial, menjadikan unjuk rasa tak lagi sebagai strategi efektif untuk menyuarakan aspirasi dan tuntutan. “Inilah yang menjadikan pergeseran cara perayaan Hari Buruh Internasional tiap 1 Mei (May Day). May Day yang semula diperingati dengan unjuk rasa, menjadi perayaan dengan berbagai kegiatan sosial, pengobatan gratis, pasar murah, parade budaya, hiburan dan sebagainya,” ujarnya. Tema May Day 2016 'May Day is a holiday', May Day 2017 'May Day is happy day'. Tahun 2018, rencananya May Day akan diperingati sebagai liga pekerja yang berisi parade kesenian para pekerja.

     Upaya peningkatan kapasitas pekerja juga menjadi prioritas. Suka tidak suka, Indonesia dihadapkan pada angkatan kerja yang low skill karena 60 persen di antaranya adalah lulusan SD-SMP. Untuk mendongkrak kapasitas mereka, pemerintah mengoptimalkan pelatihan vokasi melalui Balai Latihan Kerja (BLK) dengan program 3R, yakni revitalisasi, reorientasi dan rebranding. Kurikulum, instruktur dan sarana pelatihan harus mengacu pada kebutuhan pasar kerja. Di ujung program, peserta pelatihan BLK harus mengikuti magang di perusahaan dan mengikuti uji sertifikasi keahlian. “Dengan demikian, lulusan BLK sudah siap kerja. Semua pekerja bisa mengakses pelatihan BLK tanpa ada batasan usia dan syarat ijazah,” ucap Hanif.

    Upaya peningkatan kompetensi pekerja juga digalakkan dengan program Pemagangan Nasional yang dilakukan pemerintah bekerja sama dengan Kamar Dagang dan Industri (Kadin) dan Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo). Pada 23 Desember 2016, Presiden Jokowi meluncurkan program ini. Terdapat 2.648 perusahaan yang terlibat dengan target 163 ribu peserta magang. Peserta magang akan memperoleh materi yang terdiri 75 persen praktik serta sertifikat keahlian.

    Terkait pekerja migran Indonesia di luar negeri, pemerintah terus melakukan upaya migrasi yang baik. Penyiapan migrasi yang baik terkait tiga hal, pra penempatan, masa penempatan, serta purna penempatan. Pra penempatan, di antaranya dengan memastikan pemenuhan dokumentasi keimigrasian yang baik bagi calon TKI, kejelasan tempat dan jenis pekerjaan di negara tujuan, serta pembekalan skill. Perlahan-lahan, pemerintah mengurangi penempatan TKI sektor domestik ke sektor formal. Pada masa penempatan, pemerintah konsentrasi pada perlindungan. Misalnya memastikan peran negara hadir tiap kali ada TKI yang tersandung masalah seperti masalah hukum, upah yang tak dibayar dan perlindungan lainnya.

    Yang juga bagian dari upaya perlindungan adalah pada Mei 2015, diterbitkan Keputusan Menaker Nomor 260/2015 tentang Penghentian dan Pelarangan Penempatan Tenaga Kerja Indonesia pada Pengguna Perseorangan di Negara-Negara Kawasan Timur Tengah. Ini dilakukan karena pemerintah belum melihat adanya komitmen dari negara-negara di Timur Tengah dalam melindungi TKI. Kemnaker juga mencabut izin perusahaan Pelaksana Penempatan Tenaga Kerja Indonesia Swasta (PPTKIS) yang melakukan pengiriman TKI secara ilegal. Pada Desember 2016, sebanyak 46 PPTKIS dicabut izinnya. Tak ada penerbitan izin PPTKIS baru.

    Untuk meningkatkan program migrasi yang baik, saat ini pemerintah menggalakkan program Desa Migran Produktif (Desmigratif). Desmigratif merupakan program terobosan Kemnaker dalam memberdayakan, meningkatkan perlindungan dan pelayanan terhadap calon TKI dan keluarganya. Program ini menggandeng tujuh kementerian yakni Kementerian Pariwisata, Kementerian Kesehatan, Kementerian Pemuda dan Olahraga, Kementerian Badan Usaha Milik Negara, Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah, Kementerian Komunikasi dan Informatika, dan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal.

    Program ini menyangkut pelayanan awal keimigrasian di tingkat desa, informasi pasar kerja luar negeri, informasi tentang negara tujuan serta pemberian pelatihan skill bagi calon TKI. Desmigratif juga menyediakan rumah pintar sebagai pusat belajar bagi para anak TKI serta pelatihan parenting. Kepada keluarga TKI yang ditinggalkan diberikan pelatihan, keterampilan kerja, serta dibentuk koperasi. Dengan harapan, uang remitansi yang diterima bisa dikelola secara produktif. Pelatihan kerja dan koperasi juga diperuntukkan bagi TKI purna. Tahun 2017, sebanyak 120 desmigratif yang meliputi 100 desa di 50 kabupaten atau kota asal TKI dan 20 desa di 10 kabupaten atau kota di Provinsi NTT. Selanjutnya, pada 2018 akan dibentuk sebanyak 130 desa dan pada 2019 sebanyak 150 desa.

    Peningkatan penyerapan tenaga kerja, perlindungan, dan kesejahteraan kaum pekerja, jelas prioritas utama. “Dengan berbagai cara, kami terus mengupayakannya. Jadi, andai suatu hari, ada menteri, duta besar atau kalangan perburuhan dari negara lain yang mendahului iseng bertanya kepada saya, apa sebutan Kementerian Ketenagakerjaan dalam Bahasa Inggris, dengan cepat akan saya jawab, Ministry of Solutions. Setuju?”.  (*)


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Proyek Infrastruktur, 17 Kepala Daerah Ditangkap dalam 2 Tahun

    Sejak berdiri pada 2002 hingga sekarang, Komisi Pemberantasan Korupsi telah menangkap 121 kepala daerah terkait kasus proyek infrastruktur.