Pansus Angket KPK Panggil Dirjen Pemasyarakatan, Apa Tujuannya?  

Oleh :
  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Ketua Pansus Hak Angket KPK Agun Gunandjar didampingi anggota Pansus Misbakhun saat memimpin audiensi bersama Mahasiswa Trisakti di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, 26 Juli 2017. TEMPO/Dhemas Reviyanto

    Ketua Pansus Hak Angket KPK Agun Gunandjar didampingi anggota Pansus Misbakhun saat memimpin audiensi bersama Mahasiswa Trisakti di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, 26 Juli 2017. TEMPO/Dhemas Reviyanto

    TEMPO.CO, Jakarta - Panitia Khusus (Pansus) Hak Angket terhadap Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) berencana memanggil Direktur Jenderal Pemasyarakatan Kementerian Hukum dan Hak Asai Manusia pada Selasa, 29 Agustus 2017. Ketua Pansus Hak Angket KPK Agun Gunandjar Sudarsa mengatakan pemanggilan ini untuk mendalami kewenangan barang sitaan yang berada di bawah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan.

    "Kami akan melakukan langkah-langkah lanjutan atas hasil temuan itu, bagaimana sebetulnya dari sisi perundang-undangan," katanya di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa, 29 Agustus 2017.

    Baca: ICW Buka 10 Hoax yang Diduga Disebar Pansus Hak Angket KPK

    Menurut politikus Golkar tersebut, Ditjen Pemasyarakatan memiliki kewenangan menerangkan status barang sitaan. Namun, kata dia, pihaknya tak menutup kemungkinan mengklarifikasi sejumlah hal. "Terkait dengan pemberian justice collaborator oleh KPK terhadap sejumlah warga binaan," ujarnya.

    Agun menambahkan, nantinya pembahasan juga akan berkaitan dengan temuan Pansus yang berkenaan dengan barang rampasan dan sitaan negara. Pansus, kata dia, telah mendalami ketentuan dalam KUHAP dan Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 mengenai peraturan pelaksananya.

    "Kami juga sampaikan bahan-bahan yang sudah kami peroleh. Itu juga akan kami klarifikasi, kami dalami," ucapnya.

    Pemanggilan sejumlah lembaga ini adalah lanjutan setelah Pansus memanggil Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) dalam rapat dengar pendapat di gedung DPR, Jakarta, Senin, 28 Agustus.

    Pansus Hak Angket KPK mempersoalkan temuannya mengenai rumah aman. LPSK tidak mempermasalahkan keberadaan rumah aman (safe house) milik KPK. LPSK menilai Undang-Undang memberikan jaminan kepada KPK untuk memberikan perlindungan terhadap saksi dan pelapor.

    ARKHELAUS W.


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Sulli dan Artis SM Entertaintment yang juga Tewas Bunuh Diri

    Sulli, yang bernama asli Choi Jin-ri ditemukan tewas oleh managernya pada 14 Oktober 2019. Ada bintang SM lainnya yang juga meninggal bunuh diri.