Campur Tangan Industri Rokok Indonesia Masih Tertinggi se-ASEAN

Oleh :
  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Angkatan Muda Muhammadiyah dan Koalisi Nasional Masyarakat Sipil untuk Pengendalian Tembakau menggelar konpers soal pelarangan iklan dalam Revisi UU Penyiaran. Rabu 25 Januari 2017. TEMPO/BRIAN HIKARI

    Angkatan Muda Muhammadiyah dan Koalisi Nasional Masyarakat Sipil untuk Pengendalian Tembakau menggelar konpers soal pelarangan iklan dalam Revisi UU Penyiaran. Rabu 25 Januari 2017. TEMPO/BRIAN HIKARI

    TEMPO.CO, Jakarta - Campur tangan industri rokok terhadap pemerintah tertinggi di ASEAN. “ Dari hasil pemantauan setiap tahun di sembilan negara ASEAN di bawah koordinasi  Southeast Tobacco Control Alliance (SEATCA), indeks campur tangan industri rokok kepada pemerintah Indonesia pada 2016  di angka dan sedikit menurun pada 2017 sebesar 81,” kata Ketua Badan Khusus Pengendalian Tembakau Ikatan Ahli Kesehatan Masyarakat Indonesia (IAKMI) Widyastuti Soerojo di Jakarta, Senin, 28 Agustus 2017.

    Widyastuti menunjukkan, di belakang Indonesia, indeks tertinggi campur tangan industri rokok berikutnya adalah Vietnam yang berada di angka 76 pada 2016 dan menurun menjadi 72 pada 2017. Menyusul di belakangnya adalah Laos dengan indeks 67 pada 2016 dan 60 pada 2017. “Selama lima tahun ini, Indonesia menempati skor tertinggi campur tangan industri rokok di ASEAN.”

    Baca: Bos Saracen Mengaku Pendukung Prabowo, Berikut Blak-blakan...

    Khusus Indonesia, kata Widyastuti, terjadi perbaikan pada tahun ini setelah Menteri Kesehatan Nila F. Moeloek mengeluarkan Peraturan Menteri Kesehatan No. 50 tahun 2016 tentang Pedoman Penanganan Benturan Kepentingan Kepentingan dengan Industri Produk Tembakau di Lingkungan Kementerian Kesehatan.”

    Menurut Widyastuti, ada tujuh kategori untuk memantau indeks campur tangan industri rokok ini. Ketujuh kategori ini adalah tingkat partisipasi dalam penyusunan kebijakan; kegiatan yang diklaim sebagai tanggung jawab sosial perusahaan (CSR); pemberian manfaat bagi industri rokok; bentuk-bentuk interaksi yang tidak perlu; transparansi; konflik kepentingan; dan tindakan pencegahan.

    Baca: Pendiri Saracen Mengaku Hanya Bajak 150 Akun

    Ia mencontohkan, campur tangan industri rokok ini antara lain terlihat saat Kementerian Keuangan memberikan penghargaan kepada empat perusahaan rokok Indonesia pada 27 Juli 2016. Menteri Keuangan waktu itu, Bambang Brodjonegoro mengatakan, penghargaan kepada empat perusahaan rokok itu lantaran mereka merupakan penyumbang penerimaan cukai terbesar.Padahal, rokok merupakan produk yang memberikan dampak amat buruk bagi kesehatan. Badan Kesehatan Dunia (WHO) melansir lebih dari 200 ribu orang Indonesia meninggal karena penyakit yang berhubungan dengan rokok.

    ISTIQOMATUL HAYATI


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Calon Menteri yang Disodorkan Partai dan Ormas, Ada Nama Prabowo

    Presiden Joko Widodo menyatakan bahwa sebanyak 45 persen jejeran kursi calon menteri bakal diisi kader partai.