Jokowi Diundang ke Resepsi Pernikahan Anak Budi Waseso

Oleh :
  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Kepala Badan Narkotika Nasional (BNN),  Budi Waseso memberikan keterangan setelah mengunjungi duta anti narkoba, Julia Perez di RSCM, Jakarta Pusat. Rabu,  22 Maret 2017. TEMPO/Maria Fransisca

    Kepala Badan Narkotika Nasional (BNN), Budi Waseso memberikan keterangan setelah mengunjungi duta anti narkoba, Julia Perez di RSCM, Jakarta Pusat. Rabu, 22 Maret 2017. TEMPO/Maria Fransisca

    TEMPO.CO, Jakarta - Kepala BNN Komisaris Jenderal Budi Waseso mengundang Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan Wakil Presiden Jusuf Kalla untuk acara resepsi pernikahan anaknya, Nindya Nur Prasasti, di di Birawa Assembly Hall, Hotel Bidakara, pada Minggu malam, 3 September 2017.

    "Belum tahu sih datang atau enggak. Cuma sebagai orang yang bekerja di bawah Presiden, ya pasti saya kirim undangan. Belum ada konfirmasi kehadiran juga," kata Budi saat ditemui di kediamannya di Komplek Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat (TNI AD), Jalan Bulak Rantai, Blok G No. 86, Kramat Jati, Jakarta Timur, Ahad, 27 Agustus 2017.

    Baca juga:Budi Waseso dan Budi Gunawan Besanan Pakai Baju Minang dan Jawa

    Budi Waseso dan Kepala Badan Intelijen Negara, Jenderal Budi Gunawan dalam waktu dekat akan resmi menjadi besanan. Putri Budi Waseso, Nindya Nur Prasasti dan putra Budi Gunawan, Mochamad Herviano Widyatama, akan melangsungkan pernikahan di Birawa Assembly Hall, Hotel Bidakara, pada Minggu malam, 3 September 2017.

    Untuk acara tersebut, Budi telah menyebar sebanyak 500 undangan. Sedangkan, untuk akad pada Ahad pagi rencananya dihadiri keluarga dekat.

    Budi menambahkan bahwa banyak keluarganya di Pati, Jawa Tengah dan keluarga istrinya di Pariaman, Sumatera Barat yang akan datang. "Tapi saya bilang saja ke keluarga, enggak usah ramai-ramai, nanti biar anak saya yang akan mengunjungi kesana," ujar dia.

    Budi Waseso menuturkan bahwa ia telah meminta panitia pernikahan untuk mempersiapkan katering semampunya. "Khawatir makanan tidak cukup, tapi kalau tetap kurang, mohon dimaafkan saja," ucapnya.

    FAJAR PEBRIANTO


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Proyek Infrastruktur, 17 Kepala Daerah Ditangkap dalam 2 Tahun

    Sejak berdiri pada 2002 hingga sekarang, Komisi Pemberantasan Korupsi telah menangkap 121 kepala daerah terkait kasus proyek infrastruktur.