Mengapa Hoax dan Saracen Cepat Menyebar di Indonesia

Oleh :
  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Informasi hoax yang beredar lewat pesan berantai. facebook.com

    Informasi hoax yang beredar lewat pesan berantai. facebook.com

    TEMPO.CO, Jakarta -- Kasus Saracen, dan penyebaran ujaran kebencian bahkan juga berita hoax menunjukkan bahwa masyarakat Indonesia mudah menerima informasi yang beredar. Menurut Masyarakat Anti Fitnah Indonesia (Mafindo), fenomena ini tak lepas dari rendahnya budaya literasi dari masyarakat Indonesia pengguna internet. Hal tersebut membuat warganet mudah menerima informasi yang beredar tanpa mengkonfirmasinya lebih dulu.

    "Dari dulu bangsa kita tidak banyak yang punya budaya literasi," kata Ketua Mafindo Septiaji Eko Nugroho kepada Tempo, Minggu 27 Agustus 2017. Dalam survei World's Most Literate Nations, yang disusun oleh Central Connecticut State University tahun 2016, peringkat literasi Indonesia berada di posisi kedua terbawah dari 61 negara.

    BACA: Kasus Saracen dan Serangan ke Jokowi Menjelang Pemilu 2019

    Menurut Septiaji, hal tersebut menunjukkan kebanyakan masyarakat Indonesia malas untuk membaca dan mencerna pengetahuan. "Makanya mereka jadi mudah share tanpa saring," kata Septiaji.

    Akibatnya, informasi yang belum tentu benar itu membuat ujaran kebencian mudah menyebar di sosial media. Dalam situasi seperti itu, banyak pihak memanfaatkan situasi untuk kepentingan tertentu. Salah satunya bermotif ekonomi, atau memicu hal lainnya seperti kasus terungkapnya sindikat jasa penyedia ujaran kebencian bernama Saracen oleh Badan Reserse Kriminal Mabes Polri.

    "Kita melihat adanya dugaan simbiosis transaksional  antara aktor intelektual yang mendanai penyebaran berita hoax dengan jaringan penyebar hoax yang didanainya," kata Septiaji.

    BACA: Jokowi Minta Saracen Diusut Tuntas hingga Pemesan

    Kepolisian menyatakan bahwa sindikat ini menerima bayaran mulai Rp 75 juta hingga Rp 100 juta untuk membuat konten negatif dan menyebarkannya di media sosial yang masuk jaringannya. Ada pihak tertentu yang bisa memesan konten negatif berdasarkan kepentingannya.

    Septiaji mengingatkan perlunya edukasi literasi digital karena menjadi dasar pengetahuan bagi warganet berkomunikasi di dunia daring. "Edukasi literasi digital perlu dilakukan masif agar tahu pentingnya bermedsos dengan baik," ujarnya.

    Upaya edukasi ini juga tengah digencarkan oleh pemerintah melalui Kementerian Komunikasi dan Informasi. Bekerjasama dengan sejumlah pegiat dan komunitas anti hoax, kementerian menggaungkan #BijakHadapiHoax dan #BijakBersosmed.

    BACA: Saracen Punya 800 Ribu Akun Media Sosial, Berikut Aktivitasnya

    Koordinator Gerakan #BijakBersosmed Enda Nasution mengungkapkan gerakan ini ingin mendorong dan menjaga penggunaan sosial media di Indonesia yang sehat, aman, cerdas dan bijak. "Ini akan jadi tempat untuk menyampaikan informasi yang positif, bertukar pikiran dan bisa menghargai perbedaan pendapat," kata dia.

    Saat ini, kepolisian masih mengembangkan pengungkapan kasus ujaran kebencian Saracen.  Kepala Subdirektorat 1 Direktorat Tindak Pidana Siber Bareskrim Polri Komisaris Besar Irwan Anwar menuturkan polisi tengah mengusut siapa saja pihak-pihak yang memesan konten kebencian kepada Saracen. “Sedang kami dalami itu,” kata dia.

    NINIS C | DANANG FIRMANTO | KARTIKA ANGGRAENI


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Demo Revisi UU KPK Berujung Rusuh, Ada 1.365 Orang Ditangkap

    Demonstrasi di DPR soal Revisi UU KPK pada September 2019 dilakukan mahasiswa, buruh, dan pelajar. Dari 1.365 orang yang ditangkapi, 179 ditahan.