Sri Mulyani Yakin Peran Perempuan dalam Politik Meningkat

Oleh :
  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Korbid Kajian Strategis DPP Partai Golkar Lodwijk F. Paulus memberikan cinderamata berupa plakat pada Menteri Keuangan Sri Mulyani usai menjadi pembicara dalam Workshop Nasional Perempuan Legislatif, Eksekutif, dan Kader Partai Golkar, di Ball Room Hotel Sultan, Jakarta, 27 Agustus 2017. Tempo/M. Julnis Firmansyah

    Korbid Kajian Strategis DPP Partai Golkar Lodwijk F. Paulus memberikan cinderamata berupa plakat pada Menteri Keuangan Sri Mulyani usai menjadi pembicara dalam Workshop Nasional Perempuan Legislatif, Eksekutif, dan Kader Partai Golkar, di Ball Room Hotel Sultan, Jakarta, 27 Agustus 2017. Tempo/M. Julnis Firmansyah

    TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Keuangan Sri Mulyani mengatakan tingkat keterwakilan perempuan Indonesia di politik masih rendah. Karena itu, Sri berharap pada Pemilu 2019 perempuan lebih aktif.

    "Rata-rata kursi yang diduduki perempuan di legislatif hanya sekitar 14 persen," ucap Sri dalam Workshop Nasional Perempuan Legislatif, Eksekutif, dan Kader Partai Golkar pada Minggu, 27 Agustus 2017.

    Baca juga: Sri Mulyani Akui Indonesia Dibangun dengan Utang

    Hambatan bagi perempuan aktif di politik, kata Sri, berasal dari di rumah, sosial kultural, sampai aturan. Padahal, perempuan dianggap memiliki peran penting dalam politik.

    "Kalau partai politik di mana perempuannya lebih banyak harusnya korupsinya juga lebih rendah," ujar Sri.

    Dia optimistis ke depan partisipasi perempuan akan terus meningkat dan tidak lagi mengalami kendala dalam prosesnya. "Dukungan dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Anak juga ada dengan mengeluarkan kebijakan yaitu membangun grand design untuk meningkatkan keterwakilan perempuan," katanya.

    Dalam workshop tersebut, Sri Mulyani membagi pemaparannya dalam sejumlah poin, yaitu tentang tujuan kemerdekaan dan cita-cita nasional, APBN sebagai instrumen fiskal dalam pencapaian cita-cita nasional, peran partai politik, pembiayaan yang ideal atas peran dan tugas partai politik, serta peran APBN dalam meningkatkan keterwakilan perempuan.

    SYAFIUL HADI | GHOIDA RAHMA


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Proyek Infrastruktur, 17 Kepala Daerah Ditangkap dalam 2 Tahun

    Sejak berdiri pada 2002 hingga sekarang, Komisi Pemberantasan Korupsi telah menangkap 121 kepala daerah terkait kasus proyek infrastruktur.