Kemnaker Tingkatkan Jejaring Informasi Ketenagakerjaan  

Oleh:
  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Integrasi data ketenagakerjaan harus didukung dengan pendayagunaan teknologi informasi.

    Integrasi data ketenagakerjaan harus didukung dengan pendayagunaan teknologi informasi.

    TEMPO.CO, Jakarta - Dalam rangka menyatukan persepsi penyebarluasan informasi ketenagakerjaan secara nasional, Kementerian Ketenagakerjaan menggelar workshop jejaring informasi ketenagakerjaan bertajuk "Integrasi informasi ketenagakerjaan pusat dan daerah melalui media sosial". Ketersediaan informasi ketenagakerjaan secara terintegrasi akan berkontribusi positif terhadap proses perencanaan dan pembangunan ketenagakerjaan, baik di pusat maupun di daerah.

    "Pertemuan ini untuk meningkatkan koordinasi dan konsolidasi informasi ketenagakerjaan di tingkat pusat dan daerah, " kata Sekretaris Jenderal Kemnaker Hery Sudarmanto saat membuka acara workshop di Jakarta, Selasa, 15 Agustus 2017.

    Agenda ini diikuti hampir seluruh Dinas Tenaga Kerja di seluruh provinsi di Indonesia dan perwakilan dari Balai Latihan Kerja Unit Pelaksana Teknis Pusat. Menurut Hery, untuk memberikan informasi yang terintegrasi dan meningkatkan pelayanan di bidang ketenagakerjaan, diperlukan sistem informasi yang mudah, cepat, dan akurat. "Integrasi data ketenagakerjaan ini juga harus didukung dengan pendayagunaan teknologi informasi dan komunikasi yang mutakhir, sehingga semakin mempercepat penyampaian informasi dan memperluas jangkauan," ucapnya.

    Karena itu, dia juga mendukung pemanfaatan integrasi informasi ketenagakerjaan pusat dan daerah melalui penggunaan media sosial. Apalagi pengguna internet di Indonesia mencapai 132 juta orang dan media sosial 106 juta orang.  "Penggunaan media sosial dalam menyebarluaskan informasi merupakan langkah terobosan yang tepat untuk menjangkau seluruh lapisan masyarakat, " kata Hery.

    Dia mengatakan Presiden Joko Widodo telah menginstruksikan untuk mendigitalisasi pelayanan publik, pengadaan barang dan jasa, serta pelayanan investasi. Karenanya, pemerintah harus memanfaatkan teknologi informasi untuk mempermudah dalam memberikan pelayanan publik.

    Hery memberikan contoh bahwa selama ini masyarakat masih bingung jika ingin bekerja di luar negeri. Mereka tidak tahu harus kemana mencari informasi pasar kerja di luar negeri. "Hal tersebut tekadang membuat banyak TKI tertipu calo. Tapi, melalui integrasi pusat dan daerah, kita bisa saling berbagi informasi, bahkan melalui media sosial yang mudah diakses. "Kemnaker juga terus perkuat integrasi informasi ketenagakerjaan melalui media sosial agar mempermudah masyarakat untuk mengakses informasi dan ikut berperan menyebarluaskan," kata Hery.

    Melalui forum integrasi informasi ketenagakerjaan, Hery berharap pengelolaan dan penyebarluasan informasi pembangunan ketenagakerjaan antara pusat dan daerah terorganisir dengan baik, sehingga bisa menjangkau seluruh wilayah di Indonesia.

    "Jadi, kita bisa mendapatkan gambaran data pembangunan ketenagakerjaan secara nasional dan masyarakat juga bisa mengikuti dan mendukung proses pembangunan ketenagakerjaan," ujar Hery. (*)


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Demo Revisi UU KPK Berujung Rusuh, Ada 1.365 Orang Ditangkap

    Demonstrasi di DPR soal Revisi UU KPK pada September 2019 dilakukan mahasiswa, buruh, dan pelajar. Dari 1.365 orang yang ditangkapi, 179 ditahan.