Empat Pilar Benteng Terakhir Pertahanan Bangsa

Oleh:
  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Masyarakat Indonesia tak boleh lengah dan membiarkan nilai-nilai asing merusak budaya bangsa.

    Masyarakat Indonesia tak boleh lengah dan membiarkan nilai-nilai asing merusak budaya bangsa.

    INFO MPR - Ancaman budaya asing terhadap keutuhan nilai-nilai luhur bangsa Indonesia terus meningkat seiring arus informasi dari luar yang tidak bisa dikendalikan. Karena itu, masyarakat Indonesia tak boleh lengah dan membiarkan nilai-nilai asing itu merusak budaya bangsa.

    Karena itu, MPR terus melakukan sosialisasi Empat Pilar. Tujuannya adalah membentengi nilai-nilai luhur bangsa Indonesia dari kerusakan yang diakibatkan masuknya budaya asing. "Sosialisasi dibutuhkan karena banyak anak-anak Indonesia yang lupa atau belum mengetahui Empat Pilar MPR RI," ujar Wakil Ketua MPR RI Oesman Sapta di hadapan ratusan masyarakat Gerakan Ekonomi Budaya (Gebu) Minang Provinsi Kalimantan Barat di pelataran Hotel Grand Mahkota, Pontianak, Kalimantan Barat, Sabtu, 26 Agustus 2017). Turut hadir pada acara itu Walikota Pontianak Sutarmiji dan anggota MPR Fraksi Nasdem Bachtiar Aly.   

    Menurut Oesman Sapta, Empat Pilar adalah pertahanan terakhir untuk mempertahankan nilai-nilai luhur bangsa Indonesia. Empat Pilar juga bagian dari fondasi bagi anak-anak bangsa agar tingkat intervensi  asing bisa diminimalisir. 

    "Melalui nilai-nilai yang ada di dalamnya, MPR berusaha menjaga dan mempertahankan gempuran asing terhadap nilai-nilai bangsa Indonesia," ucapnya.

    Sementara itu, Bachtiar Aly saat menyampaikan materi Empat Pilar MPR mengatakan masalah Pancasila sudah selesai sejak Indonesia diproklamirkan pada 17 Agustus 1945. Karena itu, tidak perlu lagi ada ribut-ribut soal Pancasila. 

     "Apalagi di kalangan masyarakat Minang. Karena saat Pancasila dilahirkan, tokoh Minang ikut meramu Pancasila sehingga seperti sekarang. Mister Mohammad Yamin adalah orang Minang yang ikut meletakkan dasar Ketuhanan Yang Maha Esa di dalam Pancasila," katanya. (*)


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Proyek Infrastruktur, 17 Kepala Daerah Ditangkap dalam 2 Tahun

    Sejak berdiri pada 2002 hingga sekarang, Komisi Pemberantasan Korupsi telah menangkap 121 kepala daerah terkait kasus proyek infrastruktur.