Tjahjo Kumolo Usul Calon Terlibat Kampanye Hitam Didiskualifikasi

Oleh :
  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Menteri Dalam, Negeri Tjahjo Kumolo, bersama Ketua Pansus RUU Pemilu, Lukman Edy (F-PKB), memberi penjelasan tentang pembahasan isu-isu krusial dalam RUU Pemilu yang masih alot. Pemerintah dan DPR berharap isu-isu tersebut dapat diputuskan secara musyawarah. Jakarta, 14 Juni 2017. TEMPO/Ahmad Faiz

    Menteri Dalam, Negeri Tjahjo Kumolo, bersama Ketua Pansus RUU Pemilu, Lukman Edy (F-PKB), memberi penjelasan tentang pembahasan isu-isu krusial dalam RUU Pemilu yang masih alot. Pemerintah dan DPR berharap isu-isu tersebut dapat diputuskan secara musyawarah. Jakarta, 14 Juni 2017. TEMPO/Ahmad Faiz

    TEMPO.CO, Jakarta  - Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo mengusulkan kepada Komisi Pemilihan Umum (KPU) menyusun peraturan terkait pelanggaran kampanye hitam menjelang Pemilihan Umum 2019. Menurut Tjahjo harus ada ketentuan yang mengatur diskualifikasi bagi calon yang terlibat kampanye hitam.

    "Kalau ada tim sukses paslon dalam kampanye pilkada atau pilpres yang menyebar berita (bohong), pada intinya, saya kira harus didisikualifikasi," kata Tjahjo Kumolo  di Hotel Sultan, Jakarta, Sabtu 26 Agustus 2017.

    Baca: Tjahjo Kumolo Memprediksi Ada 3 Pasang Calon pada Pilpres 2019

    Tjahjo menuturkan kampanye hitam akan merusak mekanisme demokrasi. Padahal tingkat partisipasi pemilih yang tinggi menjadi tolok ukur kesuksesan pemilu. "Tidak ada politik uang dan tidak ada kampanye yang menyesatkan, menghujat, memfitnah," ujarnya.

    Sebelumnya, Bareskrim Polri menangkap tiga orang kelompok Saracen, sindikat kejahatan penyedia jasa konten penyebar kebencian. Polisi menyebut Saracen memiliki keahlian  mencaplok akun media sosial hingga membaca situasi pemberitaan. Kepolisian menyebut jaringan kelompok Saracen berjumlah lebih dari 800 ribu akun.

    Simak: Mendagri Minta Kasus Saracen Diusut: Agar Tak Ada Isu Sara

    Komisi Informasi Dewan Perwakilan Rakyat  meminta masyarakat waspada pasca-tertangkapnya kelompok Saracen. DPR menilai  perlunya kewaspadaan menjelang tahun politik pada 2018 dan 2019.

    Ketua Komisi Pemerintahan DPR Zainuddin Amali mengatakan bakal mempertimbangkan usulan pemerintahan untuk mengatur ketentuan diskualifikasi bagi calon yang melakukan kampanye hitam. "Itu usulan yang baik bisa kami pertimbangkan untuk masuk dalam PKPU dan Peraturan Bawaslu," ujarnya.

    Meski begitu, menurut Amali, pihaknya bakal memperhatikan pengusutan kasus Saracen secara detail dari pihak kepolisian. "Kami akan cari penempatannya dalam aturan tersebut," ujar politikus Partai Golkar tersebut.

    ARKHELAUS W.


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Demo Revisi UU KPK Berujung Rusuh, Ada 1.365 Orang Ditangkap

    Demonstrasi di DPR soal Revisi UU KPK pada September 2019 dilakukan mahasiswa, buruh, dan pelajar. Dari 1.365 orang yang ditangkapi, 179 ditahan.