TEMPO.CO, Jakarta - Presiden Joko Widodo serius dengan niatnya merubah peta program-program studi perguruan tinggi di Indonesia agar sesuai perkembangan zaman. Rabu lalu, Jokowi mengundang Asosiasi Perguruan Tinggi Swasta, Forum Rektor, hingga Menristek Dikti Muhammad Nasir ke Istana untuk membahas hal tersebut.
"Pertemuan membahas soal pengembangan pendidikan di Indonesia yang lebih baik dan mengantisipasi perkembangan pendidikan yang ada di dunia," ujar Nasir di Istana Kepresidenan, Rabu, 23 Agustus 2017.
BACA: Jokowi Berkunjung ke UGM, dari Bernostalgia hingga ...
Sebagaimana diketahui, Presiden Joko Widodo beberapa kali meminta agar program studi universitas, baik swasta maupun negeri, untuk tidak monoton. Dengan kata lain, jangan hanya berhenti di ilmu komunikasi, ilmu sosial, kedokteran, teknik listrik, teknik sipil, dan sebagainya.
Menurut Presiden Joko Widodo, program studi universitas yang ada sekarang harus berubah, mengikuti perkembangan zaman dan pasar. Beberapa program studi baru yang ia bayangkan adalah e-sport, manajamen logistik, artificial intelegence, dan masih banyak lagi.
BACA: Jokowi Sentil Rektor: 'Kampus Jangan Hidup dari Lamunan ...
Nasir berkata, pertemuannya dengan Presiden Joko Widodo dan sejumlah rektor berujung pada sejumlah kesepakatan untuk mendorong perubahan perguruan tinggi tersebut. Salah satunya adalah akan mempermudah proses perizinan atau pendaftaran prodi. "Untuk bisa melakukan perubahan perubahan dengan cepat," ujar Nasir.
Selain mempermudah proses perizinan, Nasir menambahkan bahwa ada juga kesepakatan untuk mempermudah persyaratan menjadi dosen. Dengan begitu, untuk pendidikan kejuruan maupun akademisi bisa mendapatkan dosen dari kalangan praktisi atau profesional.
BACA: Presiden Jokowi Dorong Ilmuwan Gelar Riset Soal ...
Menurut Nasir, tidak sedikit kalangan praktisi atau profesional yang memiliki kemampuan lebih dibandingkan dosen biasa. Ia memberi contoh Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti yang meski hanya lulusan SMA bisa menjadi menteri karena ahli di bidangnya.
Terakhir, Marzuki meminta agar perubahan perguruan tinggi ini didukung dengan anggaran yang memadai juga. Sebab, menurutnya pemerintah terlalu banyak memangkas anggaran untuk pendidikan.
"Kalau biaya pembangunan gedung (baru) DPR dimasukkan ke dana pendidikan, manfaat untuk anak-anak kita akan luar biasa," ujarnya menegaskan.
ISTMAN MP
