“Situasi ini menuntut kita menjalin kerja sama yang lebih kuat antarnegara bagian dan angkatan laut, demi menjaga ketertiban di laut dan keamanan maritim,” katanya dalam acara Simposium Keamanan Maritim Internasional 2017 di Nusa Dua Bali, Kamis, 24 Agustus 2017.
Menurut Panglima TNI (Pangab) era Presiden Soeharto ini, masalah kejahatan maritim hanya dapat ditangani dengan pendekatan berlapis. Pendekatan tersebut seperti melalui langkah-langkah politis, kerja sama intelijen, dan penggunaan teknologi terkini. “Ini juga membutuhkan kerja sama multinasional,” ujarnya.
Wiranto mengatakan dibutuhkan satu struktur yang membahas pengembangan kapasitas keamanan maritim. Hal ini dapat dilakukan dengan melibatkan negara-negara, baik regional maupun internasional. Negara-negara di Asia Tenggara melalui ASEAN telah berusaha mencapai konektivitas antarpulau melalui pengembangan sistem jalan raya sebagai bagian dari Master Plan ASEAN Connectivity.
Menurut Ketua Umum Partai Hanura itu, Indonesia akan membangun konektivitas tersebut melalui pengembangan infrastruktur seperti perbaikan industri perkapalan, logistik, dan pariwisata bahari. Indonesia berupaya mengakhiri sumber konflik di laut, seperti kegiatan perikanan ilegal, pelanggaran kedaulatan, sengketa teritorial, serta perompakan dan polusi. Ia berpendapat permasalahan itu dapat diatasi, salah satunya melalui diplomasi maritim.
“Kami ingin agar Samudra Hindia dan Samudra Pasifik tetap damai dan aman untuk perdagangan dunia, tidak ada konflik teritorial dan menjadi supremasi maritim,” ucapnya.
ALFAN HILMI | SETIAWAN ADIWIJAYA
