DPR Dorong Polisi Ungkap Otak Sindikat Konten Saracen

Reporter

Editor

Setiawan

Tiga tersangka dihadirkan dalam gelar perkara penebar ujaran kebencian, di Mabes Polri, Jakarta, 23 Agustus 2017. Direktorat Tindak Pidana Siber Bareskrim berhasil mengungkap sindikat kelompok Saracen. TEMPO/Imam Sukamto

TEMPO.CO, Jakarta - Wakil Ketua Komisi I DPR, TB Hasanuddin mengatakan aksi kejahatan siber yang dilakukan sindikat konten penyebar  kebencian Saracen dilakukan secara sistemik. Hasanuddin menduga kuat ada pihak tertentu yang turut membiayai sindikat tersebut. Selain tujuan ekonomi, konten Saracen juga berpotensi memecah persatuan bangsa dan meresahkan masyarakat.

"Tidak mungkin Saracen melakukan penyebaran ujaran kebencian tanpa biaya. Pasti ada pemodal atau yang membiayai di balik semua itu," kata Hasanuddin, Kamis 25 Agustus 2017.

Hasanuddin meminta institusi lainnya untuk bersinerji dengan kepolisian agar kejahatan siber tersebut bisa diselesaikan secara tuntas. Ia mengajak pihak aparat dan masyarakat untuk mengusut tuntas dan mengungkap pihak yang terlibat di sindikat Saracen.

Hasanuddin mengingatkan Polri sebagai institusi untuk tidak ragu dalam menangkap otak intelektual dan penyandang dana sindikat Saracen tersebut. Apalagi sanksi hukum bagi penyebar konten ujaran kebencian sudah diatur dalam Undang-undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE).

Simak Pula: Kekhawatiran Istana Jika Grup Saracen Tidak Diberantas Habis

"Dalam UU ITE sudah secara jelas disebutkan bahwa pelaku penyebar konten ujaran kebencian bisa dipenjara hingga 6 tahun penjara. Jadi Polri jangan ragu untuk menindak tegas pelaku," ujar Purnawirawan Jendral TNI bintang dua itu.

Polisi berhasil menangkap tiga pengelola Saracen. Tiga pengelola tersebut yaitu MFT yang berperan membidangi media dan informasi situs Saracennews.com. Kedua, SRN (32) yang berperan sebagai koordinator grup wilayah. Ketiga, JAS (32) yang berperan sebagai ketua.

Kelompok Saracen telah muncul di dunia siber sejak November 2015. Mereka menggunakan media sosial untuk menyebarkan ujaran kebencian berkonten SARA. Ada beberapa media yang mereka gunakan di antaranya Grup Facebook Saracen News, Saracen Cyber Team, situs Saracennews.com.

Polisi mengatakan jumlah akun yang tergabung dalam jaringan sindikat Saracen ada dari 800.000 akun. Sejauh ini diketahui motif dari grup tersebut adalah mencari keuntungan ekonomi.

ALFAN HILMI|SETIAWAN ADIWIJAYA






Asal Mula 24 September sebagai Hari Tani Nasional, Berkaitan Undang-undang Pokok Agraria 1960

1 hari lalu

Asal Mula 24 September sebagai Hari Tani Nasional, Berkaitan Undang-undang Pokok Agraria 1960

Hari ini 24 September, Hari Tani Nasional untuk memperingati penetapan Undang-undang Dasar Pokok Agraria pada 1960. Berikut kilas balik peristiwanya.


Gede Pasek Ungkap Alasan DPR Sempat Tak Loloskan Sudrajad Dimyati Sebagai Hakim Agung

2 hari lalu

Gede Pasek Ungkap Alasan DPR Sempat Tak Loloskan Sudrajad Dimyati Sebagai Hakim Agung

Gede Pasek mengungkap alasan Komisi III tidak meloloskan Sudrajad Dimyati pada uji kelayakan dan kepatutan hakim agung tahun 2013 silam.


Marak Serangan Hacker Seperti Bjorka, Komisi I DPR RI Setuju Anggaran Rp624 Miliar untuk BSSN

3 hari lalu

Marak Serangan Hacker Seperti Bjorka, Komisi I DPR RI Setuju Anggaran Rp624 Miliar untuk BSSN

Efek hacker Bjorka bikin DPR setujui pagu anggaran untuk BSSN pada 2023 sebesar Rp624 miliar. Kepala BSSN Hinsa Siburian berterima kasih.


Staf Khusus Erick Thohir: Kompor Listrik 40 Persen Lebih Murah dari LPG

3 hari lalu

Staf Khusus Erick Thohir: Kompor Listrik 40 Persen Lebih Murah dari LPG

Staf Khusus Menteri BUMN Arya Sinulingga mengatakan bahwa migrasi ke kompor listrik tidak akan mengganggu atau menambah pasokan batubara untuk listrik.


Demo Driver Online, Anggota DPR Janji Temui Pengemudi pada 28 September

3 hari lalu

Demo Driver Online, Anggota DPR Janji Temui Pengemudi pada 28 September

Driver online dari berbagai daerah yakni Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi, dan Bandung, berunjuk rasa di depan Gedung DPR, kemarin.


Driver Online Demo di Depan Gedung DPR Hari Ini, Berikut 3 Tuntutannya

4 hari lalu

Driver Online Demo di Depan Gedung DPR Hari Ini, Berikut 3 Tuntutannya

Para pengemudi berbasis aplikasi lintas organisasi yang tergabung dalam Koalisi Driver Online (Kado) menggelar demonstrasi di depan Gedung DPR.


Megawati Usul Nomor Urut Parpol Tak Perlu Diundi, KPU: Kami Sedang Lakukan Kajian

4 hari lalu

Megawati Usul Nomor Urut Parpol Tak Perlu Diundi, KPU: Kami Sedang Lakukan Kajian

Idham Holik mengatakan saat ini KPU sedang melakukan kajian mengenai usulan Megawati soal nomor urut parpol peserta Pemilu 2024 tak berubah


Anggota Komisi III DPR Ungkap Dua Opsi Cara Tentukan Pengganti Lili Pintauli

5 hari lalu

Anggota Komisi III DPR Ungkap Dua Opsi Cara Tentukan Pengganti Lili Pintauli

Ada kemungkinan Komisi III menggunakan uji kelayakan dan kepatutan pengganti Lili Pintauli.


UU PDP Disahkan, Jhonny G. Plate: Tonggak Sejarah Kemajuan Perlindungan Data di Indonesia

5 hari lalu

UU PDP Disahkan, Jhonny G. Plate: Tonggak Sejarah Kemajuan Perlindungan Data di Indonesia

Pemerintah dan DPR RI telah mengesahkan legislasi primer yang menjadi payung hukum pertama perlindungan data pribadi di Indonesia, yakni UU PDP.


Berita Timnas Indonesia: DPR Setujui Naturalisasi Jordi Amat dan Sandy Walsh

5 hari lalu

Berita Timnas Indonesia: DPR Setujui Naturalisasi Jordi Amat dan Sandy Walsh

DPR RI menyetujui permohonan pemberian status warga negara Indonesia kepada calon pemain timnas Indonesia, Jordi Amat dan Sandy Walsh.