TEMPO.CO, Jakarta - Pakar Hukum Pidana, Gandjar Laksmana Bonaprapta, mengatkan pengungkapan dugaan kasus tangkap tangan korupsi oleh KPK di Kementerian Perhubungan bukan hal aneh. Dia menilai praktik korupsi kini memang masih marak terjadi.
“Menurut saya enggak aneh ya dua kali tiga kali (Operasi Tangkap Tangan KPK). Jangan-jangan, kalau korupsi benar-benar diberantas, seratus kali sebulan bisa kena,” kata Gandjar kepada Tempo, Kamis, 24 Agustus 2017.
Baca: Tonny Budiono, Pegawai Teladan Kemenhub Itu Diduga Kena OTT
Bila melihat fakta di lapangan, Gandjar melanjutkan, penangkapan bisa terjadi setiap hari dan di banyak titik bukan hanya Kementerian Perhubungan. “Kalau cuma dua kali sih menurut saya tidak terlalu ‘wah’. korupsi masih berserakan dimana-mana,” kata dia.
Sejauh ini, Gandjar menilai apa yang dilakukan KPK dalam melakukan penindakan dan pencegahan sudah cukup proporsional. Namun, Gandjar berpendapat efek jera itu sulit diukur.
Baca: KPK Sita Sejumlah Uang Asing saat OTT Pejabat Kemenhub
“Bagaimana menilai ada mereka yang takut, tidak jadi korupsi, dan tidak lagi mengulangi korupsi gara-gara ada orang yang ditangkap proses dan hukum. Itu sulit sekali. Jadi mengukur efek jera itu sudah kayak mitos ya,” kata Gandjar, yang merupakan salah satu pengajar di Fakultas Hukum, Universitas Indonesia menjelaskan.
Korupsi, kata Gandjar, bisa terjadi lantaran beberapa alasan, misalnya ketidaktahuan bahwa tindakan yang dilakukannya adalah korupsi. Selanjutnya, kata dia, orang melakukan korupsi karena mereka tahu dan merasa tidak diawasi oleh pihak berwajib.
“Mereka merasa bukan figur seksi, dan merasa ada orang lain yang lebih seksi. Mereka merasa KPK sedang sibuk mengurus kasus lain,” kata Gandjar. Terakhir, Gandjar berujar bisa jadi para koruptor memang telah terbiasa dan telah menjadi bagian dari sepak terjang korupsi.
Ke depan, selain melakukan penangkapan-penangkapan, Gandjar menyebut edukasi kepada masyarakat sangat penting untuk mensosialisasikan macam-macam tindak korupsi yang kerap tidak disadari orang awam. Dengan begitu, masyarakat tahu bahwa apa yang dilakukannya salah.
Menteri Perhubungan, Budi Karya Sumadi, melontarkan permohonan maaf karena korupsi masih terjadi di kementerian yang dipimpinnya sejak pertengahan tahun 2016 itu. “Atas nama pribadi dan Kementerian Perhubungan saya memohon maaf yang sebesar-besarnya kepada seluruh rakyat Indonesia, karena kejadian ini kembali terulang,” kata Budi dalam keterangan tertulis, Kamis, 24 Agustus 2017.
Kejadian ini dikatakan Menhub menjadi masukan bagi dirinya untuk lebih keras melakukan pengawasan ke dalam. “Ini menjadi masukan bagi saya untuk lebih keras melakukan pengawasan ke dalam. Korupsi adalah penyakit bangsa yang harus terus kita lawan secara bersama,” kata dia.
Wakil Ketua KPK Laode Muhammad Syarif membenarkan adanya Operasi Tangkap Tangan KPK pada Rabu, 23 Agustus 2017, malam. Dia mengatakan lokasi operasi tangkap tangan dilakukan di Jakarta.
"Kami konfirmasi, benar ada OTT lagi yang dilakukan KPK di Jakarta kemarin malam," kata Laode melalui pesan singkat, Kamis, 24 Agustus 2017.
Menurut Laode dalam operasi itu penyidik mengamankan sejumlah uang. Ada mata uang dolar Amerika, dolar Singapura, dan mata uang asing lain serta rupiah. Namun Laode belum memberikan informasi berapa total uang yang disita KPK. "Kami perlu waktu untuk menghitungnya," ujar dia
CAESAR AKBAR | MAYA AYU PUSPITASARI
