OC Kaligis Mendukung Pansus Hak Angket KPK, Alasannya..

Oleh :
  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Velove Vexia bersama keluarga mengunjungi ayahnya, Otto Cornelis (OC) Kaligis di gedung KPK, 25 Maret 2016. TEMPO/ARIEF HIDAYAT

    Velove Vexia bersama keluarga mengunjungi ayahnya, Otto Cornelis (OC) Kaligis di gedung KPK, 25 Maret 2016. TEMPO/ARIEF HIDAYAT

    TEMPO.CO, Jakarta -Mantan advokat senior sekaligus narapidana kasus korupsi,  Otto Cornelis Kaligis (OC Kaligis) mendukung Panitia Khusus Hak Angket DPR kepada Komisi Pemberantasan Korupsi. Kaligis menilai istilah extra ordinary crime dan justice collaborator yang dipakai KPK sebagai sesuatu yang dibuat-buat.

    "Bukan extra ordinary crime yang dipakai, transnational organized crime. Kemudian bukan justice collaborator yang dipakai, whistle blower," kata OC Kaligis  dalam sidang pemeriksaan pendahuluan pengujian Undang-undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Permasyarakatan di Mahkamah Konstitusi, Kamis, 24 Agustus 2017.

    Baca: Hukuman OC Kaligis Diperberat Menjadi 10 Tahun

    Dalam kesempatan tersebut, Kaligis kembali mengeluhkan vonis yang dianggapnya tak adil atas dirinya. Kaligis dihukum 10 tahun penjara atas tindak pidana korupsi  menyuap hakim ketika menjadi pengacara mantan Gubernur Sumatera Utara, Gatot Pudjo Nugroho. Kaligis menyebut tuntutan KPK kala itu diskriminatif terhadap dirinya.

    "Lima ribu dolar, kena 10 tahun. Padahal pelaku utamanya dua tahun udah keluar. Rio Capella satu tahun dua bulan. Para hakim nanti sebentar lagi keluar. Apa tidak kentara sekali kalau ini diskriminasi?" kata Kaligis kepada wartawan seusai sidang.

    Menurut dia hukuman yang diterimanya tidak adil karena selama ini KPK sering memperoleh pembekuan perkara atau deponering.

    Simak: Dituntut 10 Tahun, OC Kaligis: Mau Saya Mati di Penjara?

    "Bibit (Samad Rianto)- Chandra (Hamzah), putusan PK mewajibkan mereka ke pengadilan. Abraham Samad dengan Bambang Widjojanto,  kalau putusan dari MK itu deponering mesti melalui DPR dan Mahkamah Agung. Ini tidak melalui DPR dan Mahkamah Agung. Udah bener angket (KPK) ini, malaikat aja diawasi kok," ujar Kaligis.

    Kaligis dijatuhi hukuman 10 tahun penjara karena menyuap hakim di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Sumatera Utara. Bersama empat narapidana korupsi lainnya, yakni Irman Gusman, Suryadharma Ali, Waryono Karno, dan Barnabas Suebu Kaligis mengajukan uji materi atas UU Nomor 12 Tahun 1995 tentang Permasyarakatan.

    Lihat: Merasa Didiskriminasi, OC. Kaligis Ajukan Peninjauan Kembali

    Mereka menganggap Pasal 14 ayat (1) huruf i dalam UU tersebut bertentangan dengan Pasal 34A ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan. Dengan dikabulkannya uji materi tersebut, mereka berharap akan memperoleh pengurangan masa hukuman atau remisi.

    Sidang pengujian perkara yang teregistrasi dengan Nomor Perkara Nomor 54/PUU-XV/2017 ini akan digelar selambat-lambatnya 6 September mendatang.

    BUDIARTI UTAMI PUTRI


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Proyek Infrastruktur, 17 Kepala Daerah Ditangkap dalam 2 Tahun

    Sejak berdiri pada 2002 hingga sekarang, Komisi Pemberantasan Korupsi telah menangkap 121 kepala daerah terkait kasus proyek infrastruktur.