Bupati Buton Samsu Umar Langsung Dinonaktifkan Setelah Dilantik  

Reporter

Bupati Buton nonaktif, Samsu Umar Abdul Samiun digiring petugas memasuki gedung KPK, Jakarta, 25 Januari 2017. KPK menangkap Samsu di Bandara Soekarno-Hatta Cengkareng, sebagai tersangka pemberi suap Rp 1 miliar kepada mantan Ketua MK Akil Mochtar terkait sengketa pemilukada Buton tahun 2011. TEMPO/Eko Siswono Toyudho

TEMPO.CO, Kendari - Samsu Umar Abdul Samiun dilantik sebagai sebagai Bupati Buton bersama wakilnya, La Bakri, Kamis, 24 Agustus 2017. Namun, setelah dilantik, Samsu Umar, yang berstatus terdakwa kasus suap terhadap eks Ketua Mahkamah Konstitusi Akil Mochtar, langsung dinonaktifkan dari jabatannya.

Samsu Umar yang tengah menjalani proses hukum mendapatkan izin Komisi Pemberantasan Korupsi untuk menjalani pelantikan sebagai Bupati Buton. KPK hanya memberi waktu Umar keluar dari tahanan selama dua jam.

Pelantikan Samsu dilakukan oleh pelaksana tugas Gubernur Sulawesi Tenggara, Saleh Lasata, di gedung Sasana Bakti Praja, Kementerian Dalam Negeri. Pelantikan dikawal ketat petugas KPK.

Baca: Bupati Buton Resmi Ditahan KPK

Juru bicara Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara, Kusnadi, yang dikonfrimasi Tempo mengatakan pelantikan Umar dan La Bakri berlanjar lancar meski diwarnai perasaan haru dari sejumlah tamu undangan.

Menurut Kusnadi, setelah Saleh Lasata membacakan SK pelantikan yang ditandatangani Menteri Dalam Negeri, langsung dibacakan SK penonaktifan Samsu dan mengangkat La Bakri sebagai pelaksana tugas Bupati Buton.

“Pasca-pelantikan Sekjen Depdagri menyerahkan surat keputusan penonaktifan Samsu Umar Samiun dan Kemendagri langsung memberikan SK pengangkatan Plt Bupati Buton kepada La Bakri," tutur Kusnadi.

Simak: Dua Kali Mangkir, Bupati Buton Ditangkap KPK di Cengkareng

Menurut dia, Saleh Lasata mengucapkan terima kasih kepada Kemendagri yang telah memfasilitasi pelantikan Umar-Bakri. “Suasananya berjalan lancar diselimuti keharuan para tamu undangan, khususnya pendukung yang datang jauh untuk menyaksikan langsung pelantikan Umar,” ucap Kusnadi.

Saleh Lasata berpesan kepada La Bakri agar kuat mengemban tanggung jawab sebagai pelaksana tugas bupati. Dia juga mengingatkan kepada La Bakri agar tata kelola anggaran pemerintah daerah dilaksanakan dengan baik serta berfokus meningkatkan kesejahteraan masyarakat Buton.

Lihat: Sidang Suap Pilkada Buton, Jaksa Bacakan BAP Akil Mochtar

Samsu Umar Samiun didakwa menyuap Akil Mochtar senilai Rp 1 miliar. Uang itu diberikan kepada Akil untuk memenangkan gugatan sengketa pilkada Buton pada 2011.

Umar didakwa melanggar Pasal 6 ayat (1) huruf a atau Pasal 13 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

ROSNIAWANTY FIKRI






KPK Tahan Tersangka ke-8 di Kasus Suap Hakim Agung Sudrajad Dimyati

9 jam lalu

KPK Tahan Tersangka ke-8 di Kasus Suap Hakim Agung Sudrajad Dimyati

KPK menahan tersangka kedelapan dalam kasus suap pengurusan perkara yang menyeret hakim agung nonaktif Sudrajad Dimyati.


KPK Periksa Pilot dan Direktur RDG di Kasus Lukas Enembe

16 jam lalu

KPK Periksa Pilot dan Direktur RDG di Kasus Lukas Enembe

KPK belum berhasil memeriksa Lukas Enembe. Lukas beralasan sakit.


Periksa Pramugari, KPK Telisik Private Jet Lukas Enembe

16 jam lalu

Periksa Pramugari, KPK Telisik Private Jet Lukas Enembe

KPK memeriksa seorang pramugari RDG Airlines Tamara Anggraeny di kasus dugaan korupsi Gubernur Papua Lukas Enembe pada Senin, 3 Oktober 2022


Politikus PDIP Kritik Deklarasi Capres Anies oleh NasDem, Sebut Intervensi ke KPK

17 jam lalu

Politikus PDIP Kritik Deklarasi Capres Anies oleh NasDem, Sebut Intervensi ke KPK

"Saat ini posisi Gubernur Anies masih dalam proses pemeriksaan di KPK," kata politikus PDIP Gilbert Simanjuntak


Tokoh Adat Minta MRP dan DPR Papua Bantu KPK untuk Bisa Periksa Lukas Enembe

19 jam lalu

Tokoh Adat Minta MRP dan DPR Papua Bantu KPK untuk Bisa Periksa Lukas Enembe

Tokoh Adat minta MRP dan DPR Papua melakukan pendekatan dengan tetua adat dari gunung agar pemeriksaan Lukas Enembe bisa segera dilakukan oleh KPK.


KPK Libatkan BPK di Kasus Formula E, NasDem: Anies Baswedan Sumbang 5 WTP untuk DKI

20 jam lalu

KPK Libatkan BPK di Kasus Formula E, NasDem: Anies Baswedan Sumbang 5 WTP untuk DKI

NasDem meyakini Anies Baswedan tak melakukan penyimpangan dalam kasus Formula E. Hal ini terbukti dari 5 kali opini WTP yang diberikan BPK ke DKI.


Kasus Korupsi Pengadaan Pesawat Garuda, KPK Duga Eks Anggota DPR Terima Suap Rp 100 Miliar

20 jam lalu

Kasus Korupsi Pengadaan Pesawat Garuda, KPK Duga Eks Anggota DPR Terima Suap Rp 100 Miliar

KPK membuka penyidikan baru kasus suap pengadaan armada pesawat Airbus di PT Garuda Indonesia tahun 2010-2015.


Top Nasional: Panglima TNI Akan Hukum Anak Buahnya jika Salah di Tragedi Kanjuruhan, Deklarasi Anies

22 jam lalu

Top Nasional: Panglima TNI Akan Hukum Anak Buahnya jika Salah di Tragedi Kanjuruhan, Deklarasi Anies

Panglima TNI Jendral Andika Perkasa mengatakan tak segan menghukum anak buahnya yang terbukti melakukan penganiayaan dalam tragedi Kanjuruhan


Kasus Formula E, KPK Sebut Sudah Berkoordinasi dengan BPK

23 jam lalu

Kasus Formula E, KPK Sebut Sudah Berkoordinasi dengan BPK

KPK menyebut sudah berkoordinasi dengan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dalam proses penanganan kasus dugaan korupsi penyelenggaraan Formula E


Pemanggilan Lukas Enembe, KPK Hindari Upaya Penjemputan Paksa

23 jam lalu

Pemanggilan Lukas Enembe, KPK Hindari Upaya Penjemputan Paksa

KPK berupaya menghindari upaya penjemputan paksa terhadap Gubernur Papua Lukas Enembe dalam kasus dugaan gratifikasi dan lebih mengutamakan persuasif