Cegah Kasus First Travel, KPPU: Perlu Standar Layanan Minimum  

Reporter

Editor

Dwi Arjanto

Warga yang merasa menjadi korban dugaan penipuan oleh biro travel First Travel mendatangi posko di Bareskrim Mabes Polri, Gambir, Jakarta Pusat. MARIA FRANSISCA

TEMPO.CO, Jakarta - Terkait dengan kasus biro perjalanan PT Anugrah Karya Wisata alias First Travel, Ketua Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) Syarkawi Rauf mengatakan lembaganya telah memberikan masukan kepada Kementerian Agama untuk menyusun standar pelayanan minimum sebagai acuan bagi biro perjalanan umrah atau haji.

Penyusunan SPM tersebut, menurut Rauf, merupakan upaya yang perlu untuk mencegah persoalan penipuan atau bahkan penelantaran jemaah haji ketika melakukan umrah atau ibadah haji oleh biro perjalanan.

"Karena dengan tidak adanya SPM itu bagi jemaah kita yang melakukan perjalan umrah atau haji, sering kali batal diberangkatkan. Ataupun kalau diberangkatkan, mereka ditelantarkan di sana," kata Syarkawi, di gedung PPATK, Jakarta, pada Kamis, 24 Agustus 2017.

Baca: Skema Bisnis Firist Travel Diduga Bermasalah, Berikut Rinciannya

Meski Kementerian Agama telah berencana untuk menyusun biaya minimum bagi perjalanan umrah dan haji, Syarkawi mengaku pihaknya tidak merekomendasikan penyusunan hal itu.

Hal ini karena ia menilai penyusunan SPM akan dengan sendirinya menentukan biaya minimum bagi proses perjalanan umrah atau haji. 

"Kami lebih merekomendasikan SPM. Karena toh dengan SPM itu akan berimplikasi terhadap biaya minimum bagi jemaah setiap satu kali melakukan perjalanan umrah atau haji," katanya.

Syarkawi melanjutkan, SPM juga akan mempermudah Kementerian Agama untuk menindak agen travel atau biro perjalanan yang tidak melaksanakan kegiatannya sesuai dengan SPM.

Bahkan, ketika biro perjalanan tidak melakukan proses sesuai dengan SPM, KPPU mengusulkan untuk langsung mencabut izin biro perjalanan tersebut.

Simak juga: Rumah Mewah Bos First Travel, Gordennya Seharga Rp 700 Juta

"Tentu penegakan hukum harus sekuatnya. Kementerian Agama harus berani mencabut izin pelaku usaha yang tidak memenuhi SPM, memperkarakan mereka kalau misalnya mereka menelantarkan jemaahnya," tutur Syarkawi. 

Sebelumnya, pasangan suami-istri pemilik First Travel, Andika Surachman dan Anniesa Desvitasari Hasibuan, ditahan oleh Badan Reserse Kriminal Kepolisian RI karena diduga melakukan penipuan dan pencucian uang calon jemaah umrah. Keduanya. dianggap melakukan penipuan kepada 58.682 orang calon peserta dengan angka kerugian mencapai Rp 800 miliar.

DIAS PRASONGKO






Afif Hasbullah Ditunjuk Jadi Ketua KPPU

20 hari lalu

Afif Hasbullah Ditunjuk Jadi Ketua KPPU

Penetapan Ketua KPPU mengacu pada Keputusan Presiden Nomor 75 Tahun 1999 tentang Komisi Pengawas Persaingan Usaha.


KPPU Naikkan Kasus Dugaan Kartel Minyak Goreng ke Pemberkasan, 27 Perusahaan Jadi Terlapor

21 Juli 2022

KPPU Naikkan Kasus Dugaan Kartel Minyak Goreng ke Pemberkasan, 27 Perusahaan Jadi Terlapor

KPPU telah melakukan penyelidikan atas kasus dugaan kartel minyak goreng sejak 30 Maret 2022.


KPPU: Industri Minyak Goreng Keruh dari Hulu, tapi Hanya Dibersihkan di Muara

31 Mei 2022

KPPU: Industri Minyak Goreng Keruh dari Hulu, tapi Hanya Dibersihkan di Muara

KPPU melihat struktur pasar industri minyak goreng cenderung oligopoli atau dikuasai sekelompok pelaku usaha.


Anggota Polda Metro Jaya Raih Gelar Doktor dengan Studi First Travel dan Pandawa

7 Januari 2022

Anggota Polda Metro Jaya Raih Gelar Doktor dengan Studi First Travel dan Pandawa

Anggota Polda Metro Jaya Komisaris Supriyanto berhasil meraih gelar doktor kriminologi dengan predikat Cumlaude dari FISIP UI.


Kementerian Pertanian Peroleh KPPU Award 2020

15 Desember 2020

Kementerian Pertanian Peroleh KPPU Award 2020

Kementerian Pertanian dinilai berhasil menegakkan persaingan usaha melalui kemitraan usaha, korporasi petani, pelayanan perijinan online, pengadaan e-katalog, wirausaha petani milenial.


PK Terpidana First Travel: Aset yang Dirampas Negara Dikembalikan ke Korban

12 Agustus 2020

PK Terpidana First Travel: Aset yang Dirampas Negara Dikembalikan ke Korban

Terpidana kasus penipuan dan penggelapan oleh First Travel mengajukan PK ke Pengadilan Negeri Depok, pada Senin, 11 Agustus lalu.


YLKI Minta Kasus Jiwasraya Jangan Sampai Seperti First Travel

14 Januari 2020

YLKI Minta Kasus Jiwasraya Jangan Sampai Seperti First Travel

Khawatir nasib nasabah Jiwasraya sama seperti korban First Travel, YLKI minta jaminan Erick Thohir.


BPKN Minta Pemerintah Berangkatkan Umrah Jamaah First Travel

16 Desember 2019

BPKN Minta Pemerintah Berangkatkan Umrah Jamaah First Travel

Pemerintah diminta bertanggung jawab terhadap jamaah First Travel.


Korban Penipuan Properti Syariah Cemas Bernasib Sama First Travel

16 Desember 2019

Korban Penipuan Properti Syariah Cemas Bernasib Sama First Travel

Beberapa korban penipuan rumah berkedok pengembang syariah, khawatir akan bernasib sama seperti korban First Travel.


Tujuh Agen Perjalanan Patungan Biayai Umrah Korban First Travel

6 Desember 2019

Tujuh Agen Perjalanan Patungan Biayai Umrah Korban First Travel

Sebanyak 1.000 orang korban First Travel akan dibiayai umrah oleh tujuh pengusaha agen perjalanan.