Pejabat Kemenhub Ditangkap KPK, Istana: Sudah Diingatkan  

Oleh :
  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Juru bicara presiden, Johan Budi bersama Mensesneg Pratikno saat memberikan keterangan pers di Kantor Presiden, Komplek Istana Kepresidenan, Jakarta, 15 Agustus 2016. Presiden Joko Widodo memberhentikan Menteri ESDM Archandra Tahar terkait kewarganegaraan ganda, yakni Indonesia dan Amerika Serikat. TEMPO/Subekti

    Juru bicara presiden, Johan Budi bersama Mensesneg Pratikno saat memberikan keterangan pers di Kantor Presiden, Komplek Istana Kepresidenan, Jakarta, 15 Agustus 2016. Presiden Joko Widodo memberhentikan Menteri ESDM Archandra Tahar terkait kewarganegaraan ganda, yakni Indonesia dan Amerika Serikat. TEMPO/Subekti

    TEMPO.COJakarta - Juru bicara Istana Kepresidenan, Johan Budi Sapto Pribowo, menanggapi kabar operasi tangkap tangan (OTT) terhadap Direktur Jenderal Perhubungan Laut Kementerian Perhubungan Antonius Tonny Budiono, Rabu, 23 Agustus 2017. Ia mengatakan Presiden Joko Widodo sudah mengingatkan para pejabat pemerintahan menjauhi korupsi.

    "Presiden Joko Widodo selalu menyampaikan kepada semuanya, tidak hanya pejabat Kementerian Perhubungan, untuk menjauh korupsi. Gunakan anggaran negara secara proper dan jangan curi uang rakyat," ujar Johan saat dicegat di Kompleks Istana Kepresidenan, Kamis, 24 Agustus 2017. 
    Baca: 
    Ruangan Kerja Tonny Budiono Dijaga Petugas Berbaju Batik
    OTT di Kemenhub, Menteri Budi: Kami Lakukan Pendampingan Hukum 

    Hingga berita ini ditulis, belum diketahui secara pasti tindak korupsi yang menjerat Antonius Tonny dijerat. Namun penangkapannya menambah catatan buruk Ditjen Perhubungan Laut Kementerian Perhubungan.

    Tahun lalu, pendahulu Antonius, yaitu Bobby R. Mamahit, juga tersandung perkara korupsi. Ia memainkan perkara korupsi Rp 30 miliar dalam proyek pembangunan pusat pelatihan di Sorong, Papua Barat.

    Johan melanjutkan, Istana Kepresidenan juga mengapresiasi langkah KPK terus menindak para pelaku korupsi di lingkungan pemerintah. Meskipun jumlahnya belum berubah banyak, Johan tetap menganggap hal tersebut sebagai upaya pembenahan dari KPK.

    "Nah, perkara apakah Presiden akan memanggil Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi pasca OTT, saya kira belum ada informasi soal itu," ujarnya.

    ISTMAN M.P.


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Demo Revisi UU KPK Berujung Rusuh, Ada 1.365 Orang Ditangkap

    Demonstrasi di DPR soal Revisi UU KPK pada September 2019 dilakukan mahasiswa, buruh, dan pelajar. Dari 1.365 orang yang ditangkapi, 179 ditahan.