Pejabat Kemenhub Ditangkap KPK, Menteri Budi Minta Maaf

Oleh :
  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi. TEMPO/Imam Sukamto

    Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi. TEMPO/Imam Sukamto

    TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi melontarkan permohonan maaf atas masih terjadinya korupsi di kementerian yang dipimpinnya sejak pertengahan tahun 2016 tersebut, terkait OTT KPK semalam. “Atas nama pribadi dan Kementerian Perhubungan saya memohon maaf yang sebesar-besarnya kepada seluruh rakyat Indonesia, karena kejadian ini kembali terulang,” katanya dalam keterangan tertulis, Kamis, 24 Agustus 2017.

    Kejadian ini dikatakan Menhub menjadi masukan bagi dirinya untuk lebih keras melakukan pengawasan ke dalam. “Ini menjadi masukan bagi saya untuk lebih keras melakukan pengawasan ke dalam. Korupsi adalah penyakit bangsa yang harus terus kita lawan secara bersama,” kata dia.

    Baca juga:

    OTT Kemenhub, KPK Sita Duit Dollar Amerika dan Singapura di TKP

    Meski demikian, Budi masih menunggu pernyataan resmi dari KPK terkait Operasi Tangkap Tangan tersebut. Lebih lanjut, dia memastikan akan menghormati dan menyerahkan sepenuhnya kasus ini kepada KPK untuk melakukan proses hukum sebagaimana mestinya.

    Wakil Ketua KPK Laode Muhammad Syarif membenarkan adanya Operasi Tangkap Tangan KPK pada Rabu, 23 Agustus 2017, malam. Dia mengatakan lokasi operasi tangkap tangan dilakukan di Jakarta.

    Baca pula:

    OTT Pejabat Kemenhub, KPK Segel Ruang Kerja A. Tonny Budiono

    "Kami konfirmasi, benar ada OTT lagi yang dilakukan KPK di Jakarta kemarin malam," kata Laode melalui pesan singkat, Kamis, 24 Agustus 2017.

    Menurut Laode dalam operasi itu penyidik mengamankan sejumlah uang. Ada mata uang dollar Amerika, dollar Singapura, dan mata uang asing lain serta rupiah. Namun Laode belum memberikan informasi berapa total uang yang disita KPK. "Kami perlu waktu untuk menghitungnya," ujar dia.

    CAESAR AKBAR | MAYA AYU PUSPITASARI


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Proyek Infrastruktur, 17 Kepala Daerah Ditangkap dalam 2 Tahun

    Sejak berdiri pada 2002 hingga sekarang, Komisi Pemberantasan Korupsi telah menangkap 121 kepala daerah terkait kasus proyek infrastruktur.