Kemendagri Minta 3 Daerah Ini Seragamkan Konsep Smart City

Reporter

Plt Gubernur DKI Jakarta, Soni Sumarsono. ANTARA

TEMPO.CO, Jakarta - Kementrian Dalam Negeri mendorong setiap daerah di Indonesia untuk bersiap melaksanakan tata kota dengan konsep Smart City. "Smart City adalah kunci sukses untuk membentuk Indonesia  Smart Nation," Kata Soni Sumarsono selaku Dirjen Otonomi Daerah Kemendagri.

Demi menyukseskan program tersebut pemerintah pusat telah menyusun rancangan Peraturan Presiden yang berisikan tentang regulasi dari penyeragaman Kota Cerdas, mengingat ada banyak wilayah yang telah mengklaim melaksanakan program tersebut, sehingga mendesak, namun Soni juga mengingatkan bahwa peraturan ini hanya bersifat instruksi tanpa ada pemaksaan bagi setiap daerah untuk melaksanakannya.

Baca juga:

Bappenas: Smart City Bukan Hanya Soal IT, tapi Juga Sanitasi

Menurut Soni, Kemendagri hanya bisa memberikan instruksi sehingga tidak ada pemaksaan, Penyeragaman ini dilakukan dikarenakan perkembangan yang ada di daerah hingga mulai timbul perusahaan ataupun instansi yang siap memberikan pendampingan dalam pembentukan Smart City, yang tidak jelas asalnya. Sehingga membuat pemerintah yang ada di daerah menjadi bingung.

"Untuk daerah yang sudah mengembangkan seperti Surabaya, Bandung, Jakarta, tidak sama. Sehingga pemerintah pusat memberikan fasilitas untuk mengembangkan konsep Smart City sebagai upaya penyeragaman,” kata Soni.

Dalam acara Dialog yang bertajuk ‘Menembus Batas Komunikasi, Membangun Indonesia’ Hasilkan Rekomendasi Payung Hukum Nasional dan Panduan Pengembangan Smart City, Soni didampingi oleh Dirjen Aplikasi Informatika Kominfo Semuel Abrijani Pangerapan, Kedeputian Bidang Lembaga dan Tata Laksana Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Imam Mahdi dan Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Erwan Agus Purwanto yang semuanya juga ikut terlibat dalam penulisan draf perppu tersebut.

Soni juga mengharapkan bahwasanya kunci kesuksesan dari program Smart City adalah adanya upaya untuk saling besinergi dengan kerjasama antar daerah untuk mengembangkan inovasi Smart City.

“Maka saya berharap untuk untuk setiap daerah agar bisa bersinergi, bukan berkompetensi, untuk membangun Smart City karena ini bukan hanya untuk kepentingan daerahnya saja," tutur Soni. Dia pun menambahkan adanya pembelajaran bersama dalam mencapai konsep tersebut agar program pemerintah ini dapat berjalan dengan sukses.

“Daerah yang sudah sukses mengembangkan inovasi smart city di daerahnya harus mau membagi ilmunya sehingga dapat bermanfaat bagi daerah lain. Sebaliknya daerah yang masih harus meningkatkan layanan publiknya juga tak boleh enggan mengambil pelajaran dari daerah laina” kata Soni

Dia mengakui bahwasanya Smart City dapat memberi kemudahan dalam upaya pelayanan masyarakat melalui sistem yang salin terkoneksi, sehingga menurutnya di era modern ini transparansi dapat terlaksanakan seiring dengan perkembangan teknolog sehingga dapat menjadi fondasi terbentuknya Smart Nation.

Soni menuturkan Pemerintah membuka pintu baik dari kalangan akademisi, bisnis, pemerintah dan komunitas dengan maksud mengumpulkan masukan tentang pembangunan dan pengelolaan Smart City. 

“Kita berbicara ekosistem secara nasional dengan standar tertentu namun tetap memuat kearifan lokal dengan melihat kesiapan masyarakat, infrastruktur dan tentunya lembaga pendidikan untuk dapat mengimplementasikannya sehari-hari,” ujar mantan Plt Gubernur Jakarta itu.

ALAMIN






Tiga Fakta Kasus Suap Ardian Noervianto, Dirjen Kemendagri Termuda

2 hari lalu

Tiga Fakta Kasus Suap Ardian Noervianto, Dirjen Kemendagri Termuda

Mantan Direktur Jenderal Bina Keuangan Daerah, Ardian Noervianto, akan menjalani sidang pembacaan vonis di Pengadilan Tipikor hari ini


Kemendagri Sosialisasi Surat Edaran terkait Wewenang Penjabat Kepala Daerah

5 hari lalu

Kemendagri Sosialisasi Surat Edaran terkait Wewenang Penjabat Kepala Daerah

SE Nomor 821/5492/SJ mengatur penyederhanaan prosedur dalam mengambil keputusan terkait masalah ASN.


Sekjen Kemendagri: Demokrasi Konstitusional Dasar Berpemerintahan

5 hari lalu

Sekjen Kemendagri: Demokrasi Konstitusional Dasar Berpemerintahan

Setiap ASN harus memahami demokrasi konstitusional, sehingga menyadari bahwa tugas mereka untuk melayani rakyat.


Kemendagri Sosialisasi 1 Desa 100 Pekerja Rentan Terlindungi BPJS Ketenagakerjaan

6 hari lalu

Kemendagri Sosialisasi 1 Desa 100 Pekerja Rentan Terlindungi BPJS Ketenagakerjaan

BPJS Ketenagakerjaan siap berkolaborasi dengan Kemendagri karena masih banyak banyak pekerja di pemerintahan desa belum memiliki perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan.


Begini Tugas Pj Gubernur DKI Setelah Anies Baswedan Usai Masa Jabatan

15 hari lalu

Begini Tugas Pj Gubernur DKI Setelah Anies Baswedan Usai Masa Jabatan

Apa saja yang bisa dan tak boleh dilakukan Pj Gubernur DKI pengganti Anies Baswedan nanti? Ini tugas-tugasnya.


Calon Pengganti Anies Baswedan Usulan DPRD DKI akan Dipilih dari 3 Nama Terbanyak

17 hari lalu

Calon Pengganti Anies Baswedan Usulan DPRD DKI akan Dipilih dari 3 Nama Terbanyak

Sembilan fraksi DPRD DKI Jakarta akan menyodorkan 27 nama pengganti Anies Baswedan dalam Rapimgab besok


Satgassus Pencegahan Korupsi Mabes Polri Lakukan Pantauan kepada 4 Kabupaten di Bali

19 hari lalu

Satgassus Pencegahan Korupsi Mabes Polri Lakukan Pantauan kepada 4 Kabupaten di Bali

Satgassus Pencegahan Korupsi Mabes Polri lakukan pemantauan terhadap 4 kabupaten di Bali untuk penggunaan dana pinjaman pemulihan ekonomi nasional.


Pimpinan DPRD DKI: Pemilihan Pengganti Anies Baswedan Dibahas Bersama

22 hari lalu

Pimpinan DPRD DKI: Pemilihan Pengganti Anies Baswedan Dibahas Bersama

DPRD DKI berhak mengusulkan tiga nama calon Pj Gubernur pengganti Anies Baswedan


Pemilihan 3 Calon Pj Gubernur DKI Pengganti Anies Baswedan, Golkar Minta Seluruh Anggota DPRD Dilibatkan

23 hari lalu

Pemilihan 3 Calon Pj Gubernur DKI Pengganti Anies Baswedan, Golkar Minta Seluruh Anggota DPRD Dilibatkan

Ketua Fraksi Golkar minta semua fraksi yang ada di DPRD dilibatkan pilih calon pengganti Anies Baswedan, tidak hanya lima orang pimpinan DPRD DKI.


Tito Minta DPRD Serahkan 3 Nama Calon Pengganti Anies Paling Lambat 16 September

23 hari lalu

Tito Minta DPRD Serahkan 3 Nama Calon Pengganti Anies Paling Lambat 16 September

DPRD DKI Jakarta dapat mengusulkan tiga nama calon penjabat gubernur DKI Jakarta pengganti Anies Baswedan