Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Setelah DPR, Giliran DPD Usulkan Gedung Baru Rp 929 Miliar

image-gnews
Ilustrasi Rapat Paripurna di Gedung DPR, Jakarta. Tempo/Tony Hartawan
Ilustrasi Rapat Paripurna di Gedung DPR, Jakarta. Tempo/Tony Hartawan
Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Dewan Perwakilan Daerah (DPD) tidak ingin ketinggalan dari tetangganya, Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Mereka juga meminta kepada pemerintah agar menganggarkan rencana pembangunan gedung baru DPD seluas 68 ribu meter persegi yang diperkirakan membutuhkan dana Rp 929 miliar.

Sekretaris Jenderal DPD Soedarsono Hardjosoekarto mengatakan permintaan itu telah disampaikan oleh Ketua DPD Oesman Sapta Odang kepada Presiden Joko Widodo. “Ketua DPD bertemu langsung dengan Presiden dan mengajukan surat resmi pada Juni lalu terkait pembangunan gedung,” kata Soedarsono kepada Tempo, Rabu, 23 Agustus 2017.

Baca juga: Anggaran Gedung Baru DPR, Sri Mulyani: Tunggu Reaksi Masyarakat

Menurut Soedarsono, rencana pembangunan gedung DPD ini berbeda dengan DPR. Pembahasannya telah dilakukan beberapa kali oleh pemimpin MPR, DPR, dan DPD sejak 2014. Dia mengklaim pembuatan rancangan bangunannya juga telah melibatkan para arsitek senior.

Meski demikian, dia mengakui kebutuhan biaya pembangunan gedung DPD itu belum masuk pagu anggaran 2018. Untuk sementara, pemerintah memberikan plafon bujet sebesar Rp 1,08 triliun untuk DPD tahun depan. Pagu anggaran itu untuk sekretariat jenderal Rp 273 miliar dan senat sebesar Rp 808 miliar. “Alokasi anggaran pembangunan itu tetap kewenangan pemerintah,” ujar Soedarso.

Salinan surat tertanggal 14 Juni 2017, yang diteken Oesman, menyebutkan DPD meminta Presiden Joko Widodo mengabulkan pembangunan gedung dengan alasan akan bertambahnya jumlah senator. Saat ini setiap daerah pemilihan diwakili empat anggota DPD. Setelah Pemilihan Umum 2019, setiap daerah akan diwakili lima senator. Selain itu, DPD memastikan gedung baru akan meningkatkan kinerja lembaga, termasuk dalam mengawasi rancangan peraturan daerah.

Simak pula: DPR Minta Gedung Baru, Buya Syafii Maarif: Coba Pakai Hati Nurani

Scroll Untuk Melanjutkan

Dalam surat yang sama, Oesman mengungkapkan bahwa pembangunan gedung DPD merupakan kesepakatan penataan kompleks parlemen bersama DPR. Angka Rp 929 miliar diperoleh dari hasil perhitungan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.

Dalam wawancara Tempo pada 10 Agustus 2017, Oesman berharap pembangunan gedung bisa terlaksana tahun depan. “Selama ini kami bekerja di ruangan sempit dan tidak bisa menerima tamu dari daerah dengan layak,” dia mengungkapkan.

Direktur Jenderal Cipta Karya Kementerian Pekerjaan Umum, Sri Hartoyo, mengakui telah mengeluarkan kajian atas permintaan DPD. “Sekarang bolanya di DPD. Kami tidak ikut campur,” ujarnya. Menurut Hartoyo, Kementerian menghitung berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 73 Tahun 2011 tentang Pembangunan Gedung Negara.

Peneliti dari Forum Masyarakat Peduli Parlemen Indonesia, Lucius Karus, berharap pemerintah tak mengabulkan usul pembangunan gedung baru DPD dan DPR. Dia menilai selama ini kinerja DPD sama rendahnya dengan DPR. “Seharusnya mereka juga bekerja di daerah karena perwakilan daerah, bukan di Jakarta,” kata Lucius. Dia khawatir duit proyek nantinya disalahgunakan partai politik. Terlebih, sebagian besar anggota DPD saat ini telah bergabung dengan Partai Hanura yang dipimpin Oesman.

INDRI MAULIDAR | AHMAD FAIZ | HUSSEIN ABRI DONGORAN

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan

Inilah Daftar 25 Instansi Pemerintah yang Siap Pindah ke IKN

8 hari lalu

Desain komputerisasi Istana Kepresidenan Indonesia di lokasi ibu kota baru, Kalimantan Timur. Desain Istana Kepresidenan untuk ibu kota negara baru tersebut telah disetujui oleh Presiden Joko Widodo. Instagram/nyoman_nuarta
Inilah Daftar 25 Instansi Pemerintah yang Siap Pindah ke IKN

Sebanyak 25 Instansi yang terdiri dari 12 ribu pegawai akan dipindahkan ke IKN melalui beberapa tahap.


Calon Anggota DPD asal NTT Gugat Hasil Pemilu ke MK

9 hari lalu

Petugas melakukan persiapan jelang sidang pendahuluan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) 2019 di Gedung MK, Jakarta, Kamis, 13 Juni 2019. KPU telah menyerahkan bukti terkait sengketa Pemilu. TEMPO/Subekti.
Calon Anggota DPD asal NTT Gugat Hasil Pemilu ke MK

El Asamau menduga ada kecurangan dalam proses penghitungan suara pemilihan senator di Nusa Tenggara Timur.


Komeng Raih 5,3 Juta Suara, 'Juara' DPD Jawa Barat

9 hari lalu

Alfiansyah Bustami alias Komeng
Komeng Raih 5,3 Juta Suara, 'Juara' DPD Jawa Barat

Komedian Alfiansyah Komeng menjadi pemenang perolehan suara DPD daerah pemilihan Jawa Barat dengan mengumpulkan 5,3 juta suara lebih.


Raih 5,3 Juta Suara, Komeng Dipastikan Lolos ke DPD RI

9 hari lalu

Anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) melakukan penghitungan surat suara DPD RI dengan salah satu calegnya komedian Alfiansyah alias Komeng di TPS 23 Pabean Udik, Indramayu, Jawa Barat, Rabu, 14 Februari 2024. Caleg DPD Komeng dan artis Jihan Fahira meraih banyak suara di Jawa Barat karena menjadi salah satu tokoh yang wajahnya dikenal masyarakat. ANTARA/Dedhez Anggara
Raih 5,3 Juta Suara, Komeng Dipastikan Lolos ke DPD RI

Komedian Alfiansyah Komeng dipastikan lolos ke Senayan.a memperoleh 5.399.699 suara, dari 27 kabupaten/kota Se - Jawa Barat.


Empat Calon Anggota DPD Jawa Barat dengan Suara Terbanyak, Komeng Unggul Telak

10 hari lalu

Seorang jurnalis melihat perolehan suara komedian Komeng yang jadi calon anggota DPD RI di KPU Provinsi Jawa Barat di Bandung, 15 Februari 2024. Komeng mendapat suara terbanyak di Jawa Barat sementara proses penghitungan suara presiden masih berlangsung dimana  pasangan calon nomor urut dua Prabowo-Gibran memimpin dengan perolehan diatas 50 persen.  TEMPO/Prima mulia
Empat Calon Anggota DPD Jawa Barat dengan Suara Terbanyak, Komeng Unggul Telak

Rapat pleno terbuka yang dipimpin Komisioner KPU Jawa Barat Ahmad Nur Hidayat mengesahkan hasil rekapitulasi calon anggota DPD.


35 DPD Golkar di Jateng Disebut Dukung Airlangga Kembali Jadi Ketum Golkar

11 hari lalu

Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto dalam kegiatan syukuran dan konsolidasi partai di Kabupaten Badung, Bali, Jumat, 15 Maret 2024. ANTARA/Ni Putu Putri Muliantari
35 DPD Golkar di Jateng Disebut Dukung Airlangga Kembali Jadi Ketum Golkar

Sebanyak 35 provinsi serta kabupaten/kota sudah menyerahkan dukungannya kepada Airlangga Hartarto, untuk kemb


Mantan Pengurus Golkar Sebut Tak Semua DPD I dan DPD II Dukung Airlangga

11 hari lalu

Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto dalam kegiatan syukuran dan konsolidasi partai di Kabupaten Badung, Bali, Jumat, 15 Maret 2024. ANTARA/Ni Putu Putri Muliantari
Mantan Pengurus Golkar Sebut Tak Semua DPD I dan DPD II Dukung Airlangga

Dia menyebut terdapat nama kader-kader Golkar lain selain Airlangga.


Di Tengah Kabar Jokowi Jadi Calon Ketum Golkar, Dukungan DPD dan MKGR ke Airlangga Menguat

11 hari lalu

Presiden Joko Widodo (Jokowi) bersama Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto menaiki mobil listrik golf buggy di Kebun Raya Bogor, Jawa Barat. (ANTARA/HO-Partai Golkar)
Di Tengah Kabar Jokowi Jadi Calon Ketum Golkar, Dukungan DPD dan MKGR ke Airlangga Menguat

DPD dan MKGR kompak mendukung Airlangga kembali menjadi Ketua Umum Golkar. Dukungan ini menguat usai Jokowi dikabarkan masuk bursa calon ketum Golkar.


Mendagri, DPR, dan DPD Kompak Bilang Gubernur DKJ Dipilih Langsung oleh Rakyat

15 hari lalu

Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menyerahkan naskah pendapat dan pandangan pemerintah kepada Ketua Baleg DPR RI Supratman Andi Agtas (kiri) dalam rapat kerja dengan Badan legislasi DPR RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu, 13 Maret 2024. Rapat tersebut membahas kelanjutan Rancangan Undang-Undang Daerah Khusus Jakarta (RUU DKJ) dan pembahasan akan dilanjut di tingkat panitia kerja (Panja) mulai besok serta menargetkan disahkan pada 4 April 2024. TEMPO/M Taufan Rengganis
Mendagri, DPR, dan DPD Kompak Bilang Gubernur DKJ Dipilih Langsung oleh Rakyat

Mendagri Tito Karnavian menegaskan Gubernur dan Wakil Gubernur DKJ bukan ditunjuk oleh Presiden.


Ungkap Sempat Lapor ke Bawaslu Jatim, Eks Ketua KPK Agus Rahardjo: Tak Ada Tindakan

16 hari lalu

Mantan Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi Agus Rahardjo, melapor ke Badan Pengawas Pemilu atau Bawaslu mengenai dugaan kecurangan dalam penghitungan perolehan suara pemilihan calon anggota Dewan Perwakilan Daerah dari Jawa Timur pada Rabu, 13 Maret 2024. Tempo/Yohanes Maharso Joharsoyo
Ungkap Sempat Lapor ke Bawaslu Jatim, Eks Ketua KPK Agus Rahardjo: Tak Ada Tindakan

Sempat melapor ke Bawaslu Jatim, eks Ketua KPK Agus Rahardjo akhirnya melapor ke Bawaslu RI soal dugaan kecurangan penghitungan suara DPD Jatim.