Gubernur Ahmad: Pengaruhi Masyarakat dengan Informasi Positif

Oleh:
  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Gubernur Ahmad: Pengaruhi Masyarakat dengan Informasi Positif

    Gubernur Ahmad: Pengaruhi Masyarakat dengan Informasi Positif

    INFO JABAR - Gubernur Jawa Barat Ahmad Heryawan mengajak berbagai elemen masyarakat, termasuk pemerintah, untuk menangkal informasi yang bermanfaat, palsu, bohong, atau hoax. Hal ini diungkapkan dalam forum group discussion (FGD) bertema “Manajemen Komunikasi Pemerintah di Era Digital” di Kota Bandung, Selasa, 22 Agustus 2017.

    Menurut Ahmad, lembaga kehumasan tak hanya memiliki peranan penting menangkal berita atau informasi hoax, tapi juga memberikan informasi positif dengan bahasa positif kepada publik.

    “Di era digital seperti saat ini, kita harus sangat hati-hati dan akurat memberi pernyataan. Mari hadirkan sebuah tata cara serta sebuah metodologi yang baik untuk mengatur komunikasi sebagai bangsa yang berkarakter, punya tata krama, juga nilai luhur,” ujarnya pada acara yang dihadiri Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo beserta Sekretaris Kabinet Kerja Pramono Anung.

    Sedangkan Pramono menekankan penggunaan media sosial dalam manajemen komunikasi di pemerintahan di era digital ini. “Medsos (media sosial) lebih efektif menyampaikan informasi dan mempengaruhi masyarakat. Untuk lebih efektif dan efisien, komunikasi harus secara proaktif serta terus-menerus. Media sosial punya peran besar dalam hal ini,” ucap Pramono.

    Untuk itu, Pramono meminta agar lembaga-lembaga negara bisa memanfaatkan media sosial dalam sosialisasi maupun menyampaikan informasi kepada publik tentang program atau kebijakan yang telah dilakukan. “Era digital ini belum semuanya mampu memahami dengan baik. Yang namanya era digital itu selalu menimbulkan atau meninggalkan jejak, sampah digital,” katanya.

    Menurut Pramono, pemerintahan Joko Widodo dan Jusuf Kalla dengan tegas menyatakan demokrasi di dunia maya tidak boleh dibungkam. Namun jangan sampai berita kebohongan dan fitnah diterima begitu saja oleh masyarakat. Masyarakat jelas berhak mendapatkan berita yang sebenarnya.

    Menteri Tjahjo menambahkan, di era digital, fungsi ideal dari media sosial harus bisa tercapai dengan baik, yaitu sebagai sarana untuk menginformasikan (to inform), mendidik (to educate), menghibur (to entertain), juga mempengaruhi (to influence).

    “Kebijakan yang diambil untuk masyarakat harus bisa diketahui masyarakat serta disebarkan kepada masyarakat. Kalau tidak, percuma karena publik tidak akan tahu hasil kerja yang sudah dilakukan,” ujar Tjahjo.

    Untuk itu, perlu sinergi antara semua pemangku kepentingan di daerah, baik di level eksekutif, legislatif, dan yudikatif sehingga perlu dibentuk forum koordinasi pimpinan daerah (Forkopimda) yang terdiri atas Forkopimda provinsi, Forkopimda kabupaten/kota, juga Forkopimda kecamatan. (*)


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Proyek Infrastruktur, 17 Kepala Daerah Ditangkap dalam 2 Tahun

    Sejak berdiri pada 2002 hingga sekarang, Komisi Pemberantasan Korupsi telah menangkap 121 kepala daerah terkait kasus proyek infrastruktur.