BKKBN Wujudkan Revolusi Mental Melalui Keluarga

Oleh:
  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • BKKBN Wujudkan Revolusi Mental Melalui Keluarga

    BKKBN Wujudkan Revolusi Mental Melalui Keluarga

    INFO NASIONAL - Peranan keluarga sangat besar dalam mewujudkan revolusi mental. Karena, melalui keluarga diharapkan dapat merubah nilai-nilai, keyakinan, pola pikir, tingkah laku dan budaya bangsa ke arah yang lebih baik.

    Gagasan Revolusi Mental pernah disampaikan Presiden Sukarno dan digaungkan kembali oleh Presiden RI Joko Widodo pada pidato kenegaraan tanggal 14 Agustus 2014 dan telah dimasukan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015-2019. Presiden Joko Widodo merasa perlu menggaungkan kembali tentang gagasan revolusi mental, karena pada saat ini bangsa Indonesia sudah mulai kehilangan nilai-nilai integritas. Selain juga tertinggal dari negara lain karena kehilangan etos kerja keras, daya saing, kreatifitas dan mulai lunturnya karakter bangsa yang mempunyai semangat gotong royong.

    Untuk mewujudkan revolusi mental ini, Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Surya Chandra Surapaty mengatakan harus dimulai melalui keluarga.  Kenapa harus dimulai dari keluarga, menurut Surya, itu karena keluarga merupakan struktur organisasi terkecil dari sebuah masyarakat dan awal kehidupan individu manusia berasal. Keluarga merupakan cerminan dari kepribadian terhadap keluasan pengetahuan dan ilmu yang dimiliki. "Seseorang dikatakan berhasil dalam hidupnya karena didukung oleh keluarga yang berhasil mengantarkan dirinya," ujarnya.

    Selain itu, kata Surya, keluarga merupakan pilar pembangunan bangsa dan lingkungan pertama dan utama yang mempunyai peranan penting dalam memenuhi kebutuhan “asah, asih dan asuh” dari seorang anak. Keluarga merupakan tumpuan untuk menumbuhkembangkan dan menyalurkan potensi setiap anggota keluarga. Kelurga sebagai komunitas pertama, dimana manusia sejak usia dini belajar konsep baik dan buruk, pantas dan tidak pantas, benar dan salah. "Dengan kata lain, di dalam keluarga lah seseorang sejak dia sadar lingkungannya, belajar tata nilai dan moral," ucapnya.

    Jadi, kata Surya, revolusi mental itu merupakan bentuk proses transformasi pembentukan karakter bangsa melalui pembangunan keluarga. Di dalam revolusi mental ditegaskan bahwa karakter dan kesejahteraan bangsa dapat tercipta diawali dari lingkup masyarakat terkecil yaitu keluarga.

    Keluarga memiliki peran besar dalam proses pembentukan karakter setiap individu yang nantinya merupakan cikal bakal bagian dari bangsa Indonesia. Di sinilah tugas dan peran orangtua sangat mendominasi keberhasilan pembentukan karakter tersebut. Orangtua yang berhasil adalah orangtua yang mampu menciptakan karakter positif yang kuat pada diri anak.

    Revolusi Mental diharapkan dapat meningkatkan pemahaman terhadap nilai-nilai luhur budaya bangsa. Nilai-nilai luhur ini diharapkan dapat menjadi karakter yang menjadi landasan untuk memperkuat kebersamaan dan persatuan, toleransi, tenggang rasa, gotong royong, etos kerja dan menciptakan kehidupan keluarga yang harmonis.

    Keluarga memegang peran sangat penting dalam membangun perubahan mental yang dibutuhkan oleh Indonesia melalui delapan fungsi yang dimilikinya yaitu fungsi agama, pendidikan, cinta kasih, perlindungan, reproduksi, sosial dan budaya, ekonomi, dan lingkungan. “Terjadinya penurunan fungsi dan peran keluarga saat ini membuat kita harus bertekad melakukan revitalisasi fungsi-fungsi keluarga yang sekaligus sebagai upaya implementasi gerakan revolusi mental,” ujar Surya.

    Gerakan revolusi mental ini harus dilakukan secara terpadu, menyeluruh, dengan memperkuat koordinasi antara pemerintah pusat dan daerah serta melibatkan masyarakat dan pemangku kepentingan lainnya. Pemerintah pusat harus terus berkoordinasi dan bersinergi dengan pemerintah daerah dalam menangani program pembangunan keluarga secara operasional, yang program utamanya adalah memperkuat implementasi pemberdayaan delapan fungsi keluarga. (*)


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Proyek Infrastruktur, 17 Kepala Daerah Ditangkap dalam 2 Tahun

    Sejak berdiri pada 2002 hingga sekarang, Komisi Pemberantasan Korupsi telah menangkap 121 kepala daerah terkait kasus proyek infrastruktur.