DPR Minta Gedung Baru, Pengamat: Presiden Tidak Minta Istana Baru

TEMPO.CO, Jakarta - Direktur Eksekutif Voxpol Center Pangi Syarwi Chaniago mengatakan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) seharusnya malu dengan Presiden soal permintaan membangun gedung baru.

"Presiden saja sebagai kepala negara tidak pernah membuat wacana apalagi sampai meminta gedung atau istana baru walaupun usia Istana Negara sudah sangat tua. Sedangkan  DPR hampir setiap tahun merengek meminta gedung baru dengan berbagai alasan,” kata Pangi Syarwi, Rabu, 23 Agustus 2017.

Baca: Mahfud Md Sarankan Jokowi Menolak Pembangunan Gedung Baru DPR

Sebelumnya, DPR tetap akan mengajukan rencana pembangunan gedung di Senayan senilai Rp 604 miliar yang dibahas dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara 2018.

Pangi menganggap tak pantas bagi para wakil rakyat memaksakan kehendak  ingin membangun gedung baru di tengah keringnya prestasi. Apalagi survei Global Corruption Barometer selama Juli 2015 sampai Januari 2017 menempatkan legislatif sebagai lembaga paling korup dalam tiga tahun terakhir.

Peringkat paling korup itu disebabkan dua hal. Pertama, banyak kasus korupsi yang melibatkan anggota legislatif di daerah dan pusat. Kedua, kinerja DPR dalam menjalankan fungsi utamanya (legislasi, anggaran, pengawasan) maupun kinerja pemberantasan korupsi di internalnya tidak maksimal.

Simak: DPR Sudah Minta Gedung Baru sejak 2006

Menurut Pangi, DPR juga dipayungi citra negatif daripada citra positif. Masyarakat lebih mengetahui aktivitas DPR yang suka bolos dalam rapat, sering berantem antara sesama anggota DPR, kerap meminta dana aspirasi, dan kini meminta anggaran gedung baru DPR tanpa peduli kondisi keuangan negara dan kondisi masyarakat.

"Target Proglegnas 37 UU, namun tidak sesuai target, sangat mustahil menyelesaikan dengan sisa waktu kurang lebih 1,5 tahun. Tidak pantas penambahan anggaran DPR tahun ini menjadi Rp 5,7 triliun, di tengah makin minimnya prestasi DPR," kata Pangi.

Dia menambahkan makin wajar bila belakangan banyak anggota DPR yang terjerat kasus korupsi karena rajin membahas hal-hal yang terkait fungsi anggaran. Di bawah nakhoda Setya Novanto yang diharapkan mampu memulihkan  kepercayaan publik, justru sebaliknya makin tidak dipercaya karena menjadi tersangka kasus e-KTP.

HENDARTYO HANGGI