Rokok Mengancam, Buya Syafii: Menkes Harus Berjiwa Petarung  

Oleh :
  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Mantan Ketua Pimpinan Pusat Muhammadiyah, Ahmad Syafii Maarif menjadi narasumber saat acara Simposium Nasional Membedah Tragedi 1965 di Jakarta, 18 April 2016. TEMPO/Subekti

    Mantan Ketua Pimpinan Pusat Muhammadiyah, Ahmad Syafii Maarif menjadi narasumber saat acara Simposium Nasional Membedah Tragedi 1965 di Jakarta, 18 April 2016. TEMPO/Subekti

    TEMPO.COYogyakarta - Mantan Ketua PP Muhammadiyah, Buya Syafii Maarif, mengatakan pemerintah perlu mencari Menteri Kesehatan berjiwa petarung yang berani berhadapan dengan industri rokok dan politikus Senayan. “Dia harus berani bersiasat dan tak takut berhadapan dengan situasi politik sulit yang berhubungan dengan kebijakan pengendalian tembakau,” kata Buya saat menjadi pembicara kunci dalam workshop Penyusunan dan Penerapan Peraturan Daerah tentang Kawasan Tanpa Rokok di Yogyakarta, Selasa, 22 Agustus 2017.

    Baca: Pembatasan Rokok Dinilai Tidak Mematikan Petani Tembakau

    Buya mengharapkan pemerintah mencari sosok seperti Bupati Kulon Progo Hasto Wardoyo sebagai menteri kesehatan. “Dia bisa bersiasat menghadapi anggota DPRD yang sulit menerapkan Perda Kawasan Tanpa Rokok dan berani menolak iklan rokok sampai jalanan benar-benar bersih,” ujarnya. Ia mengatakan jika pemerintah belum berniat mengganti para pembantunya, setidaknya, semua bupati dan wali kota mengikuti gaya Hasto yang banyak akal dan berani dimarahi.

    Menurut Buya, persoalan rokok di Indonesia sudah dalam kondisi darurat. Saat ini, target pemerintah untuk menurunkan prevalensi perokok anak usia di bawah 18 tahun menjadi 5,4 persen dari 7,2 persen tidak tercapai. Prevalensi perokok anak justru meningkat menjadi 8,8 persen pada tahun lalu.

    Baca: Pemerintah Targetkan 50 Persen Kota Terapkan Kawasan Tanpa Rokok

    Buya mengatakan persoalan rokok bukan hanya prevalensi perokok anak meningkat, melainkan juga penyumbang cukai rokok untuk negara itu justru rakyat miskin. “Sudah enggak masuk akal. Penghasilan sejuta tapi pengeluaran untuk rokok habis Rp 600 ribu,” katanya.

    Bupati Kulon Progo Hasto Wardoyo mengakui membuat dan menerapkan Perda Kawasan Tanpa Rokok itu tak mudah. “Sebanyak 90 persen anggota DPRD Kulon Progo itu perokok dan awalnya sulit sekali. Tapi saya pakai bahasa hati untuk membujuk mereka agar mendukung penerapan Perda Kawasan Tanpa Rokok,” ujarnya.

    ISTIQOMATUL HAYATI


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Proyek Infrastruktur, 17 Kepala Daerah Ditangkap dalam 2 Tahun

    Sejak berdiri pada 2002 hingga sekarang, Komisi Pemberantasan Korupsi telah menangkap 121 kepala daerah terkait kasus proyek infrastruktur.