Mahfud MD Khawatir Generasi Muda Idolakan Abu Bakar Baasyir  

Oleh :
  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi, Mahfud MD saat mengisi seminar hari lahir Pancasila di Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanudin Banten. TEMPO/Marifka Hidayat

    Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi, Mahfud MD saat mengisi seminar hari lahir Pancasila di Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanudin Banten. TEMPO/Marifka Hidayat

    TEMPO.CO, Jakarta-Anggota Dewan Pengarah Unit Kerja Presiden Pembinaan Ideologi Pancasila (UKP Pancasila), Mahfud MD, merasa khawatir ajaran radikalisme semakin meluas di tengah masyarakat. Dia menduga tidak sedikit generasi muda yang mengidolakan tokoh-tokoh radikal di Indonesia.

    Meski tak rinci, mantan Ketua Mahkamah Konstitusi itu menyebut adanya sejumlah penelitian yang menyoroti kecenderungan minat generasi muda terhadap tokoh yang dianggap radikal. Penelitian itu, menurut Mahfud, dilakukan di beberapa madrasah aliyah di sejumlah daerah.

    "Sebutlah tokoh-tokoh, seperti Abu Bakar Ba'asyir dan Habib Rizieq menempati urutan teratas," ujarnya saat menjadi pembicara diskusi Forum Merdeka Barat 9 di Kementerian Komunikasi dan Informatika, Jakarta Pusat, Senin, 21 Agustus 2017.

    Abu Bakar Ba'asyir merupakan narapidana terorisme yang telah menjalani hukuman penjara hampir tujuh tahun dan Rizieq Syihab adalah pemimpin organisasi masyarakat Front Pembela Islam (FPI).

    Dalam diskusi bertema “Upaya Memperkuat Persatuan dan Kesatuan” itu, Mahfud menekankan pentingnya upaya UKP Pancasila menguatkan pendidikan Pancasila.

    UKP Pancasila yang anggotanya dilantik pada awal Juni 2017, menurut dia, ingin membendung radikalisme. Salah satunya mengembalikan pendidikan Pancasila di sekolah.

    "Sekarang pendidikan Pancasila juga sudah tidak ada di sekolah. Lalu, muncul kekhawatiran (radikalosme meluas) itu, maka harus dikuatkan kembali," tuturnya.

    Dia tak sependapat bila pemerintah disebut bersikap keras terhadap organisasi Islam. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017, kata Mahfud MD, ditujukan pada semua organisasi yang terindikasi antiPancasila. "Itu berlaku untuk semua (jenis organisasi masyarakat)."

    YOHANES PASKALIS PAE DALE 



     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Proyek Infrastruktur, 17 Kepala Daerah Ditangkap dalam 2 Tahun

    Sejak berdiri pada 2002 hingga sekarang, Komisi Pemberantasan Korupsi telah menangkap 121 kepala daerah terkait kasus proyek infrastruktur.