Cegah Masuknya Radikalisme, Berikut yang Dilakukan Polda NTT

Reporter

Kapolda Nusa Tenggara Timur Inspektur Jenderal Agung Sabar Santoso saat ditemui di Mapolda NTT, Kupang, Senin, 21 Agustus 2017. Tempo/Egi Adyatama

TEMPO.CO, Kupang - Kepolisian Daerah Nusa Tenggara Timur memperketat pengawasan terhadap pendatang baru. Langkah ini diambil sebagai upaya menangkap masuknya kelompok-kelompok yang membawa paham radikalisme ke NTT.

"Saya perintahkan seluruh kapolres untuk mendata rumah kos, rumah kontrakan, siapa saja mereka dan apa profesinya. Karena berdasarkan pengalaman, banyak pelaku tinggal di rumah kos-kosan," ujar Kapolda NTT Inspektur Jenderal Agung Sabar Santoso, saat ditemui di kantornya, Senin, 21 Agustus 2017.

Baca: Kapolri Tito Karnavian: Radikalisme Tumbuh dari Taklim Tertentu

Data yang masuk, kata Agung, akan terus diperbaharui tiap pekannya. Mulai Kartu Tanda Penduduk hingga foto diri pendatang akan terus diawasi.

Menurut Agung, lalu-lintas pendatang masuk dan keluar NTT cukup tinggi karena lokasinya di perbatasan Indonesia. Hal itu, kata dia, membuat NTT rawan terhadap masuknya paham radikal.

"Potensi radikalisme pasti ada. Kami ada beberapa tempat yang dianggap rawan, seperti di Manggarai Barat, Labuan Bajo karena berbatasan dengan NTB," kata Agung. Beberapa lokasi lain seperti Ende dan Alor juga ikut mendapat perhatian khusus. Selain itu, pengawasan di pelabuhan dan bandara di NTT juga akan diperketat.

Aksi kontra radikalisme diharapkan berlaku juga tataran masyarakat. Untuk itu, Agung juga mengandalkan tokoh agama, tokoh masyarakat, pemerintah daerah setempat, hingga TNI untuk menanamkan kecintaan pada NKRI. "Agar kami bisa tahu siapa yang datang ke rumah ibadah. Apalagi sampai mereka melakukan kegiatan yang mengarah ke intoleransi
dan semacamnya," kata dia.

Meski potensi masuknya radikalisme cukup besar, Agung mengatakan saat ini pihaknya belum menemukan adanya gerakan penyebaran paham tersebut di NTT.

EGI ADYATAMA






Polda NTT Tegur Satgas Soal Dugaan Pelanggaran Prokes Libatkan Kepala Daerah

4 September 2021

Polda NTT Tegur Satgas Soal Dugaan Pelanggaran Prokes Libatkan Kepala Daerah

Polda Nusa Tenggara Timur telah menegur Ketua Pelaksana Satgas COVID-19 Provinsi NTT soal dugaan pelanggaran prokes di Pulau Semau


Dapat Ancaman dari Kelompok Radikal, Prancis Imbau Warganya Tinggalkan Pakistan

16 April 2021

Dapat Ancaman dari Kelompok Radikal, Prancis Imbau Warganya Tinggalkan Pakistan

Massa kelompok Islam radikal Pakistan bentrok dengan polisi untuk memprotes penangkapan pemimpin mereka yang menuntut dubes Prancis diusir.


Pulau Sumba Ditawarkan Situs Online, Pemda NTT: Tak Mungkin Kami Jual Pulau

10 Februari 2021

Pulau Sumba Ditawarkan Situs Online, Pemda NTT: Tak Mungkin Kami Jual Pulau

Sebuah situs daring www.privateislandsonline.com memginformasikan terkait penjualan sejumlah pulau di Indonesia yaitu Pulau Sumba di NTT


Prancis, Sekularisme, dan Kehati-hatian Menangani Islam Radikal

3 November 2020

Prancis, Sekularisme, dan Kehati-hatian Menangani Islam Radikal

Prancis menjadi sorotan sejak peristiwa pembunuhan guru asal Paris. Penyebabnya, pernyataan mereka soal paham radikal. Diduga lost in translation.


Ini Reaksi Berbagai Politisi dan Kepala Negara Atas Terorisme di Nice

29 Oktober 2020

Ini Reaksi Berbagai Politisi dan Kepala Negara Atas Terorisme di Nice

Kepala pemerintahan dan politisi dari berbagai negara bereaksi atas aksi terorisme yang terjadi Notre-dame Basilica, Nice, Prancis.


Dewan Muslim Prancis Mengecam Aksi Terorisme di Nice

29 Oktober 2020

Dewan Muslim Prancis Mengecam Aksi Terorisme di Nice

Dewan Keimanan Muslim Prancis mengutuk peristiwa teror yang terjadi di Gereja Notre-Dame Basilica, Nice Kamis ini


Presiden Prancis Emmanuel Macron Menuju Lokasi Teror di Nice

29 Oktober 2020

Presiden Prancis Emmanuel Macron Menuju Lokasi Teror di Nice

Presiden Prancis Emmanuel Macron bergegas menuju Gereja Notre Dame Basilica di Nice yang menjadi lokasi aksi teror terbaru.


Turki Akan Perkarakan Charlie Hebdo Atas Karikatur Erdogan

29 Oktober 2020

Turki Akan Perkarakan Charlie Hebdo Atas Karikatur Erdogan

Pemerintah Turki menyatakan akan mengambil jalur hukum atas perkara karikatur Recep Tayyip Erdogan di majalah Charlie Hebdo


Prancis Balas Kecaman Turki Soal Karikatur Erdogan di Charlie Hebdo

29 Oktober 2020

Prancis Balas Kecaman Turki Soal Karikatur Erdogan di Charlie Hebdo

Pemerintah Prancis merespon kecaman Turki perihal karikatur Presiden Recep Tayyip Erdogan di sampul halaman majalah satir Charlie Hebdo.


Presiden Iran Ikut Komentari Masalah Charlie Hebdo, Turki, dan Prancis

29 Oktober 2020

Presiden Iran Ikut Komentari Masalah Charlie Hebdo, Turki, dan Prancis

Presiden Iran Hassan Rouhani ikut berkomentar soal ketegangan antara Prancis dan Turki yang dipicu oleh karikatur Nabi Muhammad dari Charlie Hebdo