Kalla Minta Organisasi Diaspora Indonesia Tidak Meniru Parpol

Oleh :
  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Wakil Presiden Jusuf Kalla memberikan keterangan soal keterbatasan lahan untuk peningkatan produksi garam di Indonesia. TEMPO/Istman

    Wakil Presiden Jusuf Kalla memberikan keterangan soal keterbatasan lahan untuk peningkatan produksi garam di Indonesia. TEMPO/Istman

    TEMPO.CO, Jakarta - Wakil Presiden Jusuf Kalla meminta organisasi diaspora Indonesia tak meniru partai politik. Organisasi diaspora seharusnya bersatu, bukan malah terpecah.

    "Jangan tiru partai di Indonesia. Anda harus menjadi contoh. Yang soal, Anda mengambil contoh partai di Indonesia, yang penting pecah, semua ingin jadi pemimpin," kata Kalla saat membuka acara Indonesian Diaspora Global Summit di Hotel JS Luwansa, Jakarta, Senin 21 Agustus 2017.

    Acara tersebut digelar oleh Indonesian Diaspora Network yang dipimpin Edward Wanandi. Pada awal Juli lalu, organisasi yang juga bernama Indonesian Diaspora Newtwork pimpinan Dino Patti Djalal juga menggelar kongres diaspora Indonesia. Meski memakai nama yang sama, mereka adalah dua organisasi yang berbeda.

    Kalla mengatakan adanya nama yang sama dengan organisasi yang berbeda akan membingungkan masyarakat. Ini juga dialami Kalla.

    "Saya sendiri bingung, baru-baru ini ada kongres diaspora, kok ini ada lagi kongres. Yang mana yang bener, kan," kata Kalla.

    Menurut Kalla, awalnya dirinya ragu-ragu untuk hadir di acara tersebut. Namun setelah diberitahu Menteri Luar Negeri Retno Marsudi soal adanya persoalan di Indonesian Diaspora Network, Kalla memakluminya. Karena itu kedepan, Kalla meminta Retno untuk menyelesaikan dualisme organisasi diaspora Indonesia.

    Jika Retno tak sanggup, Kalla siap menyelesaikannya.

    "Biar saya yang ikut serta, nanti kita bawa ke Malino biar aman," kata Kalla menyebut daerah tempat terjadinya perdamaian Poso. Perdamaian itu dicapai atas keterlibatan Kalla.

    Menurut Kalla, persatuan di antara organisasi diaspora Indonesia juga penting saat berhubungan dengan pemerintah negara asing.

    "Ada bahayanya. Nanti pengurus ini ketemu seorang pejabat pemerintahan di luar negeri, yang satu ketemu lagi. Bingung dia, apa ini," kata Kalla diiringi tawa hadirin.

    AMIRULLAH SUHADA


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Tingkat Kepuasan Kinerja dan Catatan Baik Buruk 5 Tahun Jokowi

    Joko Widodo dilantik menjadi Presiden RI periode 2019 - 2024. Ada catatan penting yang perlu disimak ketika 5 tahun Jokowi memerintah bersama JK.