Menang Kasasi, Hakim Syarifuddin Jadi Saksi Kunci Pansus KPK DPR

Reporter

Mantan hakim Syarifuddin Umar (baju putih) menyerahkan dokumen, yang menurut dirinya merupakan bukti pelanggaran oleh penyidik KPK. Dokumen diberikan kepada pimpinan Pansus Angket KPK di Gedung DPR/MPR, Jakarta, Senin, 21 Agustus 2017. (Tempo/Fajar Pebrianto)

TEMPO.CO, Jakarta - Mantan hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat,  Syarifuddin Umar, yang juga bekas terpidana kasus korupsi, akan menjadi saksi kunci Pansus Angket KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi) DPR RI. Pada 2014, ia menang pra-peradilan melawan KPK dalam kasus penggeledahan.

Baca Juga: Ini Alasan KPK Serahkan Uang Konsinyasi 

"Banyak yang bertanya mengapa pansus tidak sekalipun mendatangkan saksi kunci, nah hari ini ditegaskan bahwa pansus akan menjadikan Syarifuddin sebagai saksi kunci," kata Ketua Pansus Angket KPK,  Agun Gunandjar Sudarsa di Gedung DPR/MPR, Jakarta, Senin, 21 Agustus 2017.

Dalam pertemuan antara pansus dengan Syarifuddin, Agun secara langsung menanyakan mengenai kesediaan Syarifuddin untuk datang kembali ke DPR. "Untuk menunjukkan bukti-bukti pelanggaran lainnya dari penyidik KPK," kata Agun.

Syarifuddin menyanggupi keinginan pansus dan berjanji akan kembali mendatangi DPR jika diundang. "Insyaallah saya siap, bahkan jauh sebelum ini, begitu saya dengar ada pansus angket KPK di DPR RI, saya ditanya teman, apakah bersedia menjadi pembicara (memberikan informasi), saya katakan saja, kenapa tidak bisa, dan ini sekarang saya lakukan," ujarnya.

Syarifuddin Umar adalah terpidana kasus suap PT SCI (Skycamping Indonesia), yang juga bekas hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Syarifuddin  menerima uang konsinyasi dari Komisi Pemberantasan Korupsi sebesar Rp 100 juta yang diserahkan oleh Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Uang tersebut diberikan, setelah Mahkamah Agung memenangkan kasasi Syarifuddin.


Baca juga:
 Hakim Syarifuddin Ditangkap KPK di Depan Anak dan Istrinya

Kasus  Syarifuddin Umar berawal dari kasus  suap kepailitan PT Skycamping Indonesia (SCI). Pada 2012, Syarifuddin Umar dijatuhi hukuman 4 tahun penjara dan denda Rp 150 juta subsider empat bulan kurungan. Ia dinilai majelis hakim pengadilan tindak pidana korupsi (tipikor) terbukti menerima suap dari kurator PT Skycamping Indonesia, Puguh Wirawan, sebesar Rp 250 juta, namun saat ini sudah bebas.

FAJAR PEBRIANTO






KPK Telisik Dugaan Aliran Duit Nurhadi ke Dito Mahendra

3 jam lalu

KPK Telisik Dugaan Aliran Duit Nurhadi ke Dito Mahendra

Dalam pemeriksaan Dito Mahendra, KPK menelisik tentang dugaan aliran duit dari Nurhadi.


KPK Periksa Dito Mahendra Sebagai Saksi Kasus TPPU Eks Sekretaris MA

4 jam lalu

KPK Periksa Dito Mahendra Sebagai Saksi Kasus TPPU Eks Sekretaris MA

KPK memeriksa Dito Mahendra Saputro sebagai saksi atas Tindak Pidana Pencucian Uang atau TPPU oleh Eks Sekertaris Mahkamah Agung, Nurhadi.


4 Komentar Tokoh soal Indeks Persepsi Korupsi Indonesia yang Jeblok

16 jam lalu

4 Komentar Tokoh soal Indeks Persepsi Korupsi Indonesia yang Jeblok

Indeks Persepsi Korupsi Indonesia yang jeblok menimbulkan beragam respons dari tokoh. Tempo merangkum 4 komentar dari tokoh tersebut.


Soal Indeks Persepsi Korupsi Indonesia Merosot, PKS Sebut Penyemangat KPK Berbenah

23 jam lalu

Soal Indeks Persepsi Korupsi Indonesia Merosot, PKS Sebut Penyemangat KPK Berbenah

Politikus PKS Hidayat Nur Wahid menyebut penurunan skor Indeks Persepsi Korupsi Indonesia harus jadi bahan evaluasi untuk KPK.


Fitroh Rohcahyanto Mundur dari KPK, Kejaksaan Agung: Kembali ke Institusi Asal

23 jam lalu

Fitroh Rohcahyanto Mundur dari KPK, Kejaksaan Agung: Kembali ke Institusi Asal

Ketut menyebut kembalinya eks Direktur Penuntutan KPK Fitroh Rohcahyanto ke Kejaksaan Agung bukan suatu hal yang perlu dipermasalahkan.


Indeks Persepsi Korupsi Indonesia Merosot, Politikus PKB Anggap Lumrah Naik Turun

1 hari lalu

Indeks Persepsi Korupsi Indonesia Merosot, Politikus PKB Anggap Lumrah Naik Turun

Jazilul mengatakan naik turunnya skor Indeks Persepsi Korupsi bukanlah sesuatu yang perlu dijadikan polemik.


Bambang Widjojanto Ungkap Percakapan dengan Eks Direktur Penuntutan KPK

1 hari lalu

Bambang Widjojanto Ungkap Percakapan dengan Eks Direktur Penuntutan KPK

Bambang Widjojanto menduga kembalinya Fitroh ke Kejaksaan Agung karena adanya intervensi dari pimpinan KPK dalam kasus Formula E.


Indeks Persepsi Korupsi Indonesia Anjlok, Bambang Widjojanto: Kinerja Pimpinan KPK Sangat Buruk

1 hari lalu

Indeks Persepsi Korupsi Indonesia Anjlok, Bambang Widjojanto: Kinerja Pimpinan KPK Sangat Buruk

Bambang Widjojanto mengatakan KPK memiliki andil tanggung jawab dalam rendahnya capaian skor Indeks Persepsi Korupsi Indonesia tersebut.


Direktur Penuntutan KPK Mundur, IM57+: Dewas Harus Bertindak Aktif

1 hari lalu

Direktur Penuntutan KPK Mundur, IM57+: Dewas Harus Bertindak Aktif

Direktur Penuntutan KPK Fitroh Rohcahyanto mundur dari jabatannya di tengah kontroversi penyidikan Formula E. Apa kata IM57+?


Indeks Persepsi Korupsi 2022 Jeblok, ICW: Penegakan Hukum Dapat Nilai E

2 hari lalu

Indeks Persepsi Korupsi 2022 Jeblok, ICW: Penegakan Hukum Dapat Nilai E

Jebloknya Indeks Persepsi Korupsi Indonesia 2022 disebut karena lemahnya penegakan hukum.