Kalah Kasasi, KPK Serahkan Rp 100 Juta kepada Hakim Syarifuddin

Reporter

Mantan Hakim Syarifuddin Umar, menerima uang konsinyasi dari KPK, yang diserahkan oleh Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, 21 Agustus 2017. TEMPO/Chitra Paramaesti.

TEMPO.CO, Jakarta - Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK memberikan uang konsinyasi Rp 100 juta kepada Syarifuddin Umar, mantan terpidana kasus suap. Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat itu, pada 2013 mengajukan praperadilan karena menganggap penangkapannya oleh KPK melanggar hukum. Mahkamah Agung kemudian memenangkan gugatan itu.

Baca juga: Hakim Syarifuddin Ditangkap KPK di Depan Anak dan Istrinya

"Saya butuh uang, tapi saya tidak perlukan uang ini," kata Syarifuddin setelah menerima cek itu dari Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Senin, 21 Agustus 2017.

Menurut Syarifuddin, KPK telah melakukan kriminalisasi terhadapnya dengan memalsukan keterangan. Dia juga berujar bahwa KPK telah memalsukan suaranya sebagai alat bukti. "Suara saja bisa dipalsu, itulah saya ajukan gugatan dan terbukti, dan ini penyerahan uang, juga bukan mengakhiri masalah, justru menimbulkan masalah," katanya.

Pada 2012, Syarifuddin Umar dijatuhi hukuman 4 tahun penjara dan denda Rp 150 juta subsider empat bulan kurungan. Ia dinilai majelis hakim tindak pidana korupsi terbukti menerima suap dari kurator PT Skycamping Indonesia, Puguh Wirawan, sebesar Rp 250 juta. Namun saat ini dia sudah bebas.

Syarifuddin kemudian mempraperadilankan KPK atas penangkapan itu karena menganggap KPK semena-mena. Majelis hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan lalu memenangkan gugatan Syarifuddin dengan menyatakan, penyitaan yang dilakukan KPK tidak sah karena tanpa surat penggeledahan.

Setelah kemenangannya itu, Syarifuddin mengatakan ia akan membantu Pansus KPK DPR. "Setelah datang hari ini, maka saya akan ke Pansus, saya akan bongkar seluruh rekayasa kasus, untuk kriminalisasi, yang penuh konspirasi jahat," ujarnya.

Baca Juga: Ini Alasan KPK Serahkan Uang Konsinyasi

Dengan kalahnya KPK dalam kasasi yang diputuskan oleh Mahkamah Agung 2014, Syarifuddin berujar, KPK telah merugikan negara. "Menurut saya, sepanjang dia menjalankan undang-undang, menggunakan keuangan negara, maka dia adalah pemerintah dalam arti luas," katanya.

Kasus Syarifuddin Umar sendiri berawal dari kasus suap kepailitan PT Skycamping Indonesia (SCI). Dalam kasus itu, selain mantan hakim Syarifuddin, kurator Puguh Wirawan juga ditetapkan sebagai terpidana.

CHITRA PARAMAESTI






KPK Cegah 2 Orang di Kasus Korupsi Garuda Indonesia

54 menit lalu

KPK Cegah 2 Orang di Kasus Korupsi Garuda Indonesia

KPK mencegah 2 orang dalam kasus korupsi Garuda Indonesia. Kasus yang pernah menyeret Emirsyah Satar ke balik jeruji.


KPK Panggil Istri dan Anak Lukas Enembe

1 jam lalu

KPK Panggil Istri dan Anak Lukas Enembe

Istri dan anak Lukas Enembe dipanggil sebagai saksi dalam kasus dugaan gratifikasi kepada Gubernur Papua itu.


KPK Tahan Tersangka ke-8 di Kasus Suap Hakim Agung Sudrajad Dimyati

16 jam lalu

KPK Tahan Tersangka ke-8 di Kasus Suap Hakim Agung Sudrajad Dimyati

KPK menahan tersangka kedelapan dalam kasus suap pengurusan perkara yang menyeret hakim agung nonaktif Sudrajad Dimyati.


KPK Periksa Pilot dan Direktur RDG di Kasus Lukas Enembe

23 jam lalu

KPK Periksa Pilot dan Direktur RDG di Kasus Lukas Enembe

KPK belum berhasil memeriksa Lukas Enembe. Lukas beralasan sakit.


Periksa Pramugari, KPK Telisik Private Jet Lukas Enembe

1 hari lalu

Periksa Pramugari, KPK Telisik Private Jet Lukas Enembe

KPK memeriksa seorang pramugari RDG Airlines Tamara Anggraeny di kasus dugaan korupsi Gubernur Papua Lukas Enembe pada Senin, 3 Oktober 2022


Politikus PDIP Kritik Deklarasi Capres Anies oleh NasDem, Sebut Intervensi ke KPK

1 hari lalu

Politikus PDIP Kritik Deklarasi Capres Anies oleh NasDem, Sebut Intervensi ke KPK

"Saat ini posisi Gubernur Anies masih dalam proses pemeriksaan di KPK," kata politikus PDIP Gilbert Simanjuntak


Tokoh Adat Minta MRP dan DPR Papua Bantu KPK untuk Bisa Periksa Lukas Enembe

1 hari lalu

Tokoh Adat Minta MRP dan DPR Papua Bantu KPK untuk Bisa Periksa Lukas Enembe

Tokoh Adat minta MRP dan DPR Papua melakukan pendekatan dengan tetua adat dari gunung agar pemeriksaan Lukas Enembe bisa segera dilakukan oleh KPK.


KPK Libatkan BPK di Kasus Formula E, NasDem: Anies Baswedan Sumbang 5 WTP untuk DKI

1 hari lalu

KPK Libatkan BPK di Kasus Formula E, NasDem: Anies Baswedan Sumbang 5 WTP untuk DKI

NasDem meyakini Anies Baswedan tak melakukan penyimpangan dalam kasus Formula E. Hal ini terbukti dari 5 kali opini WTP yang diberikan BPK ke DKI.


Kasus Korupsi Pengadaan Pesawat Garuda, KPK Duga Eks Anggota DPR Terima Suap Rp 100 Miliar

1 hari lalu

Kasus Korupsi Pengadaan Pesawat Garuda, KPK Duga Eks Anggota DPR Terima Suap Rp 100 Miliar

KPK membuka penyidikan baru kasus suap pengadaan armada pesawat Airbus di PT Garuda Indonesia tahun 2010-2015.


Top Nasional: Panglima TNI Akan Hukum Anak Buahnya jika Salah di Tragedi Kanjuruhan, Deklarasi Anies

1 hari lalu

Top Nasional: Panglima TNI Akan Hukum Anak Buahnya jika Salah di Tragedi Kanjuruhan, Deklarasi Anies

Panglima TNI Jendral Andika Perkasa mengatakan tak segan menghukum anak buahnya yang terbukti melakukan penganiayaan dalam tragedi Kanjuruhan