Kalah Kasasi, KPK Serahkan Rp 100 Juta kepada Hakim Syarifuddin

Reporter

Mantan Hakim Syarifuddin Umar, menerima uang konsinyasi dari KPK, yang diserahkan oleh Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, 21 Agustus 2017. TEMPO/Chitra Paramaesti.

TEMPO.CO, Jakarta - Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK memberikan uang konsinyasi Rp 100 juta kepada Syarifuddin Umar, mantan terpidana kasus suap. Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat itu, pada 2013 mengajukan praperadilan karena menganggap penangkapannya oleh KPK melanggar hukum. Mahkamah Agung kemudian memenangkan gugatan itu.

Baca juga: Hakim Syarifuddin Ditangkap KPK di Depan Anak dan Istrinya

"Saya butuh uang, tapi saya tidak perlukan uang ini," kata Syarifuddin setelah menerima cek itu dari Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Senin, 21 Agustus 2017.

Menurut Syarifuddin, KPK telah melakukan kriminalisasi terhadapnya dengan memalsukan keterangan. Dia juga berujar bahwa KPK telah memalsukan suaranya sebagai alat bukti. "Suara saja bisa dipalsu, itulah saya ajukan gugatan dan terbukti, dan ini penyerahan uang, juga bukan mengakhiri masalah, justru menimbulkan masalah," katanya.

Pada 2012, Syarifuddin Umar dijatuhi hukuman 4 tahun penjara dan denda Rp 150 juta subsider empat bulan kurungan. Ia dinilai majelis hakim tindak pidana korupsi terbukti menerima suap dari kurator PT Skycamping Indonesia, Puguh Wirawan, sebesar Rp 250 juta. Namun saat ini dia sudah bebas.

Syarifuddin kemudian mempraperadilankan KPK atas penangkapan itu karena menganggap KPK semena-mena. Majelis hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan lalu memenangkan gugatan Syarifuddin dengan menyatakan, penyitaan yang dilakukan KPK tidak sah karena tanpa surat penggeledahan.

Setelah kemenangannya itu, Syarifuddin mengatakan ia akan membantu Pansus KPK DPR. "Setelah datang hari ini, maka saya akan ke Pansus, saya akan bongkar seluruh rekayasa kasus, untuk kriminalisasi, yang penuh konspirasi jahat," ujarnya.

Baca Juga: Ini Alasan KPK Serahkan Uang Konsinyasi

Dengan kalahnya KPK dalam kasasi yang diputuskan oleh Mahkamah Agung 2014, Syarifuddin berujar, KPK telah merugikan negara. "Menurut saya, sepanjang dia menjalankan undang-undang, menggunakan keuangan negara, maka dia adalah pemerintah dalam arti luas," katanya.

Kasus Syarifuddin Umar sendiri berawal dari kasus suap kepailitan PT Skycamping Indonesia (SCI). Dalam kasus itu, selain mantan hakim Syarifuddin, kurator Puguh Wirawan juga ditetapkan sebagai terpidana.

CHITRA PARAMAESTI






Nama Said Aqil Disebut di Sidang Kasus Unila, Sekretaris SAS Institute: Beliau Subyek Korban

40 menit lalu

Nama Said Aqil Disebut di Sidang Kasus Unila, Sekretaris SAS Institute: Beliau Subyek Korban

Sekretaris Eksekutif Said Aqil Siroj Institute, Abi Rekso menyatakan Said Aqil menjadi subjek korban dalam praktik korupsi di Unila.


Ini Alasan KPK Menambah Personel dari Kepolisian

1 jam lalu

Ini Alasan KPK Menambah Personel dari Kepolisian

Sebanyak 15 orang personel Polri bergabung dengan KPK sebagai penyidik. Mereka telah menjalani serangkaian tahapan seleksi


Polri Kirim 15 Orang Personel yang Bertugas Jadi Penyidik KPK

3 jam lalu

Polri Kirim 15 Orang Personel yang Bertugas Jadi Penyidik KPK

Polri telah mengirimkan 15 orang personel untuk menjadi penyidik di Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) selama empat tahun ke depan


Profil Samanhudi Anwar, Bekas Wali Kota Blitar Perampok Rumah Dinas Penggantinya

2 hari lalu

Profil Samanhudi Anwar, Bekas Wali Kota Blitar Perampok Rumah Dinas Penggantinya

Samanhudi Anwar menjadi tersangka dan ditahan Polda Jatim. Moncer di politik, kejeblos suap ijon proyek gedung SLTP di Blitar.


Pedagang Burung Korban Salah Blokir BCA atas Permintaan KPK, Siapa Ilham Wahyudi Ini?

2 hari lalu

Pedagang Burung Korban Salah Blokir BCA atas Permintaan KPK, Siapa Ilham Wahyudi Ini?

Ilham Wahyudi pedagang burung rekeningnya diblokir BCA atas permintaan KPK. Salah blokir, maksudnya Ilham Wahyudi lain.


KPK Ingatkan Nilai Manfaat Dana Haji Bisa Habis Jika Persentase Subsidi Tak Diubah

3 hari lalu

KPK Ingatkan Nilai Manfaat Dana Haji Bisa Habis Jika Persentase Subsidi Tak Diubah

KPK khawatir jemaah tunggu bakal tidak bisa menikmati subsidi dari nilai manfaatnya karena sudah habis terpakai jemaah kloter sebelumnya.


Rekening Penjual Burung Diblokir BCA atas Perintah KPK, YLKI: Melanggar Hak Konsumen

3 hari lalu

Rekening Penjual Burung Diblokir BCA atas Perintah KPK, YLKI: Melanggar Hak Konsumen

YLKI menyatakan seharusnya BCA mengkonfirmasi ke penyidik sebelum memblokir nomor rekening seseorang.


Temui Pimpinan KPK, Menteri Agama Ungkap Dua Saran yang Belum Dilaksanakan

3 hari lalu

Temui Pimpinan KPK, Menteri Agama Ungkap Dua Saran yang Belum Dilaksanakan

Menteri Agama Yaqut bertemu pimpinan KPK membahas saran dan rekomendasi yang pernah diberikan mengenai pelaksanaan haji.


Menteri Agama Ungkap Saran KPK soal Biaya Haji: Kenaikannya Harus Terstruktur

3 hari lalu

Menteri Agama Ungkap Saran KPK soal Biaya Haji: Kenaikannya Harus Terstruktur

Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas menjelaskan hasil pertemuannya dengan pimpinan KPK hari ini membahas soal rencana kenaikan biaya haji 2023


KPK Bertemu dengan Menteri Agama dan BPKH Bahas Rencana Kenaikan Biaya Haji

3 hari lalu

KPK Bertemu dengan Menteri Agama dan BPKH Bahas Rencana Kenaikan Biaya Haji

KPK mengundang Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas dan Kepala BPKH Fadlul Imansyah membahas mengenai rencana kenaikan biaya haji 2023 M/1444 H.