Serahkan Ganti Rugi ke Syarifuddin, KPK Hormati Putusan MA  

Reporter

Mantan Hakim Syarifuddin Umar, menerima uang konsinyasi dari KPK, yang diserahkan oleh Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, 21 Agustus 2017. TEMPO/Chitra Paramaesti.

TEMPO.CO, Jakarta - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyerahkan uang Rp 100 juta kepada mantan hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Syarifuddin Umar. Penyerahan uang itu dilakukan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, hari ini, Senin, 21 Agustus 2017.

"Penyerahan uang Rp 100 juta kepada Syarifuddin merupakan pelaksanaan putusan perdata (Putusan MA di tingkat Kasasi, yaitu Put No. 2580 K/Pdt/2013 tanggal 13 Maret 2014 dan Peninjauan Kembali, yaitu Put No. 597 PK/Pdt/2015 tanggal 24 Februari 2016). KPK tentu wajib menghormati putusan pengadilan tersebut," kata juru bicara KPK, Febri Diansyah, dalam pesan singkatnya, Senin, 21 Agustus 2017.

Baca: Pansus Angket KPK Jadwalkan Bertemu Bekas Hakim Syarifuddin Umar

Dua anggota Biro Hukum KPK menyerahkan cek senilai Rp 100 juta kepada Syarifuddin di PN Jakarta Selatan. Sesuai dengan keputusan Mahkamah Agung, cek tersebut merupakan ganti rugi yang diganjar kepada KPK karena duit Syarifuddin yang disita KPK tidak berkaitan dengan kasus yang sedang ditangani KPK.

"Jika dicermati sejak awal, hal ini bermula dari OTT (operasi tangkap tangan) yang dilakukan KPK di awal Juni 2011. Kami menangkap tangan transaksi suap antara seorang kurator dan hakim. OTT tersebut justru berhasil hingga terdakwa dijatuhi vonis 4 tahun penjara dan denda Rp 150 juta serta Rp 250 juta yang merupakan bukti suap dirampas untuk negara," tutur Febri.

Kasus ini bermula saat KPK menangkap hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tersebut pada 2012. Syarifuddin yang kala itu menjabat sebagai hakim pengawas pailit PT Skycamping Indonesia (PT SCI) menerima sejumlah uang dari kurator. Atas penangkapan ini, KPK lalu menahan sejumlah alat bukti yang akan digunakan di pengadilan untuk membuktikan dakwaannya.

Atas perbuatannya, Syarifuddin dihukum 4 tahun penjara. Hukuman itu dikuatkan MA. Namun, dalam putusan kasasi itu, MA memerintahkan KPK mengembalikan barang bukti lain milik Syarifuddin yang tidak berhubungan dengan perkara.

Syarifuddin kemudian mengajukan gugatan perdata setelah terdapat perbedaan pendapat terkait bukti lain yang disita saat OTT. "KPK berpandangan seharusnya upaya hukum terhadap penggeledahan ataupun penyitaan adalah di praperadilan bukan perdata. Namun hakim berpandangan berbeda, dan sebagai penegak hukum tentu kami wajib hormati putusan pengadilan,” kata Febri.

"Proses ini dapat menjadi pelajaran, agar keberatan dari proses hukum diselesaikan melalui jalur hukum yang dapat dipertanggungjawbakan. Bukan ditarik ke proses politik. KPK menghormati hasil dari proses hukum tersebut meskipun sejak awal terdapat perbedaan pandangan terkait materi perkara,” kata Febri.

STANLEY WIDIANTO






Kasus Korupsi Helikopter AW 101, KPK Akan Berkoordinasi dengan Panglima TNI Baru

1 jam lalu

Kasus Korupsi Helikopter AW 101, KPK Akan Berkoordinasi dengan Panglima TNI Baru

KPK menyebut akan mulai kembali penyidikan kasus korupsi pengadaan helikopter AW 101 setelah pelantikan panglima TNI Laksamana Yudo Margono


KPK Akan Tahan Tersangka Kasus Korupsi LNG Pertamina Akhir Tahun Ini

10 jam lalu

KPK Akan Tahan Tersangka Kasus Korupsi LNG Pertamina Akhir Tahun Ini

KPK menyatakan telah menetapkan enam tersangka dalam kasus korupsi LNG Pertamina.


Daftar Pemenang Anti Corruption Film Festival 2022, KPK Punya Harapan Besar

1 hari lalu

Daftar Pemenang Anti Corruption Film Festival 2022, KPK Punya Harapan Besar

Anti Corruption Film Festival atau ACFFEST 2022 mengangkat tema "Berawal Dari Kita, Bangkit dan Bergerak Bersama Lawan Korupsi".


KPK Agendakan Pemanggilan Ulang Hakim Gazalba Saleh

4 hari lalu

KPK Agendakan Pemanggilan Ulang Hakim Gazalba Saleh

Gazalba Saleh ditetapkan tersangka oleh KPK pada 28 November 2022. Ia menjadi tersangka atas dugaan penerimaan suap.


KPK Dalami Pengakuan Rektor Unila Nonaktif Karomani soal Mahasiswa Titipan Zulhas

4 hari lalu

KPK Dalami Pengakuan Rektor Unila Nonaktif Karomani soal Mahasiswa Titipan Zulhas

KPK akan mendalami nama-nama pejabat yang disebut oleh Rektor Unila nonaktif Karomani dalam persidangan dalam perkara suap penerimaan mahasiswa.


Soal Pengacara Lukas Enembe yang Kedapatan Menemui Sejumlah Saksi, Ini Kata KPK

4 hari lalu

Soal Pengacara Lukas Enembe yang Kedapatan Menemui Sejumlah Saksi, Ini Kata KPK

KPK menyatakan masih menelusuri peristiwa pertemuan kuasa hukum Lukas Enembe dengan sejumlah saksi.


Kabareskrim Agus Andrianto Dilaporkan ke KPK, Apa Koleksi Mobilnya

4 hari lalu

Kabareskrim Agus Andrianto Dilaporkan ke KPK, Apa Koleksi Mobilnya

Dalam LHKPN, Kabareskrim Komjen Agus Andrianto memilki 1 mobil pada 2011 dan memiliki 2 mobil di LHKPN 2008.


Saksi Sebut Mardani Maming Paksa Pengalihan IUP Batubara

4 hari lalu

Saksi Sebut Mardani Maming Paksa Pengalihan IUP Batubara

Terdakwa kasus gratifikasi perizinan tamba Mardani Maming memaksa eks Kadis Pertandingan dan Energi untuk memproses pengalihan IUP dari BKPL ke PCN.


KPK Bakal Dalami Sejumlah Pejabat Titipkan Calon Maba di Unila

4 hari lalu

KPK Bakal Dalami Sejumlah Pejabat Titipkan Calon Maba di Unila

Karomani menyebut nama Zulkifli Hasan ikut menitipkan seseorang untuk dimasukkan sebagai mahasiswa Fakultas Kedokteran Unila.


Pelapor Kabareskrim Komjen Agus Andrianto ke KPK Serahkan Alat Bukti Ini

5 hari lalu

Pelapor Kabareskrim Komjen Agus Andrianto ke KPK Serahkan Alat Bukti Ini

Pelapor Kabareskrim Komjen Agus Andrianto ke KPK membawa sejumlah alat bukti.