September, DPRD Kediri Akan Dapat Kenaikan Tunjangan Perumahan

Reporter

TEMPO/Eko Siswono Toyudho

TEMPO.CO, Kediri - Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Kediri dipastikan menerima kenaikan tunjangan DPRD mulai bulan depan. Kepala Bagian Humas Pemerintah Kota Kediri Apip Permana mengatakan kenaikan tunjangan anggota DPRD ini telah disahkan dalam perubahan anggaran keuangan APBD 2017 dan efektif mulai bulan September 2017.

“Ini mengacu peraturan pemerintah nomor 18 tahun 2017," kata Apip kepada Tempo, Senin 21 Agustus 2017.

Namun, Apip mengatakan tidak mau mengungkapkan angka kenaikan itu. Ia beralasan kenaikan tersebut masih dalam tahap survei terkait tunjangan perumahan dan transportasi.

Baca: Anggota DPRD DKI Bakal Terima Gaji Rp 109 Juta Sebulan

Untuk proses survei kebutuhan ini dilakukan oleh PT Superintending Company of Indonesia (Persero) atau Sucofindo, sebuah BUMN Indonesia yang bergerak dalam bidang pemeriksaan, pengawasan, pengujian, dan pengkajian. Saat ini, Sucofindo masih menyelesaikan survei untuk anggota DPRD Propinsi Jawa Timur agar bisa segera disahkan Gubernur. “Untuk daerah tingkat dua belakangan,” kata Apip.

Apip menambahkan perhitungan tersebut menyesuaikan dengan besaran Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Kediri yang saat ini mencapai Rp 220 Miliar. Kota Kediri termasuk dalam kriteria tingkat satu yang diberikan kewenangan menaikkan honor anggota dewan hingga maksimal 7 kali lipat.

Sekretaris Dewan Rahmat Hari Basuki mengatakan saat ini para wakil rakyat di Kediri menerima tunjangan perumahan sebesar Rp 14 juta untuk ketua, Rp 12 juta untuk wakil ketua, dan Rp 10 juta untuk anggota. Uang tersebut merupakan pengganti sewa rumah yang diberikan per tahun. Meski tak menerima tunjangan transportasi seperti daerah lain, namun pendapatan total yang mereka terima per bulan sekitar Rp 18 juta. “Jumlah THP (take home pay) itu bisa meningkat signifikan,” kata Rahmat.

Baca: Dana Aspirasi Rp 500 Juta Setiap Anggota DPRD Bone Jadi Sorotan 

Ketua DPRD Kota Kediri Kholifi Yunon mengatakan kebutuhan utama wakil rakyat saat ini adalah tunjangan transportasi. Selama ini tunjangan tersebut tidak pernah dianggarkan oleh Sekretariat Dewan. “Jadi nanti semua anggota dewan dianggap menyewa kendaraan yang dikompensasi melalui tunjangan itu,” kata politisi Partai Amanat Nasional ini.

Sedangkan nilainya akan disesuaikan dengan kebutuhan mereka, apakah akan memakai standar sewa kendaraan Daihatsu Zenia atau Toyota Avanza. Tunjangan tersebut hanya untuk anggota dewan saja, sebab wakil ketua dan ketua telah mendapat kendaraan dinas yang pantas.

Disinggung tentang nilai kenaikan tunjangan perumahan yang diinginkan, Yunon enggan berkomentar terbuka. Dia hanya berharap pemerintah bisa mengukur nilai kebutuhan sewa rumah saat ini yang cenderung meningkat dibanding beberapa tahun lalu. Apalagi harga sewa hunian di Kota Kediri cenderung naik pesat.

HARI TRI WASONO






Sarana Jaya Minta Modal Rp 1,25 Triliun, DPRD: Buat Rumah DP 0 yang Jauh dari Target

10 hari lalu

Sarana Jaya Minta Modal Rp 1,25 Triliun, DPRD: Buat Rumah DP 0 yang Jauh dari Target

Sarana Jaya mengusulkan penyertaan modal daerah (PMD) 2023 untuk pengadaan lahan dan pengembangan hunian terjangkau senilai Rp 1,25 triliun.


Bupati Lumajang Menyesalkan Ketua DPRD Mundur karena Tak Hafal Pancasila

12 hari lalu

Bupati Lumajang Menyesalkan Ketua DPRD Mundur karena Tak Hafal Pancasila

Bupati Lumajang Thoriqul Haq menyayangkan mundurnya Ketua DPRD Anang Akhmad Syaifudin karena tidak hafal Pancasila.


PKB Masih Pelajari Dinamika Lapangan Usai Ketua DPRD Lumajang Mundur karena Tak Hafal Pancasila

12 hari lalu

PKB Masih Pelajari Dinamika Lapangan Usai Ketua DPRD Lumajang Mundur karena Tak Hafal Pancasila

PKB Jawa Timur belum akan buru-buru mencari pengganti Ketua DPRD Lumajang yang mengundurkan diri gara-gara tidak hafal Pancasila.


Ketua DPRD Lumajang Mundur karena Tak Hafal Pancasila, PKB: Keselip Lidah

12 hari lalu

Ketua DPRD Lumajang Mundur karena Tak Hafal Pancasila, PKB: Keselip Lidah

PKB Jawa Timur akan memanggil Anang Ahmad Syaifuddin yang meletakkan jabatannya setelah viral video ia tak lancar saat melafalkan Pancasila.


Aksi Demo Tolak Kenaikan BBM di Makassar, Mahasiswa Tak terpengaruh Bentrok Antarwarga

18 hari lalu

Aksi Demo Tolak Kenaikan BBM di Makassar, Mahasiswa Tak terpengaruh Bentrok Antarwarga

Ratusan massa mahasiswa demo tolak kenaikan BBM di Makassar. Terjadi bentrok antarwarga, tapi mahasiswa tak terprovokasi.


Demo Tolak Kenaikan BBM: Koalisi Mahasiswa Kota Palangka Raya Kepung DPRD Kalteng

18 hari lalu

Demo Tolak Kenaikan BBM: Koalisi Mahasiswa Kota Palangka Raya Kepung DPRD Kalteng

Koalisi mahasiswa se-Kota Palangka Raya melakukan demo tolak kenaikan BBM hingga melakukan pengepungan Gedung DPRD Kalimantan Tengah, kemarin.


Rekomendasi Pansus DPRD Kota Batam untuk 10 OPD

33 hari lalu

Rekomendasi Pansus DPRD Kota Batam untuk 10 OPD

Rekomendasi dibacakan saat rapat paripurna pada Jum'at, 12 Agustus 2022.


Pemaksaan Jilbab SMAN 1 Banguntapan Bantul, DPRD DIY: Copot Kepala Sekolah dan Oknum Guru

52 hari lalu

Pemaksaan Jilbab SMAN 1 Banguntapan Bantul, DPRD DIY: Copot Kepala Sekolah dan Oknum Guru

Kalangan DPRD DI Yogyakarta mendesak pemerintah daerah bersikap tegas terkait dugaan pemaksaan penggunaan jilbab yang terjadi di SMAN 1 Banguntapan.


Geram Ruang Rapat DPRD Kosong karena Zoom Meeting, Politikus PDIP: Cucu Saya Sekolah Pakai Masker

52 hari lalu

Geram Ruang Rapat DPRD Kosong karena Zoom Meeting, Politikus PDIP: Cucu Saya Sekolah Pakai Masker

Politikus PDIP Rasyidi meminta Sekretariat DPRD DKI Jakarta mengkaji aturan penggunaan aplikasi Zoom dalam rapat paripurna.


DPRD Batam Beberkan Capaian dan Catatan APBD Batam 2021

57 hari lalu

DPRD Batam Beberkan Capaian dan Catatan APBD Batam 2021

Pemko Batam meraih capaian positif sepanjang 2021. Namun perlu peningkatan dan pengawasan yang lebih ketat terhadap pelaksanaan maupun dampak dari program kepada masyarakat.