Bima Arya Pertimbangkan Berduet dengan Ridwan Kamil dalam Pilgub

Oleh :
  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Walikota Bogor, Bima Arya mengatur arus lalu lintas untuk mengurai kemacetan yang terjadi di Kota Bogor, 6 Januari 2016. Bima juga menyayangkan sikap petugas yang tidak tegas terhadap para pelanggar aturan. Lazyra Amadea Hidayat

    Walikota Bogor, Bima Arya mengatur arus lalu lintas untuk mengurai kemacetan yang terjadi di Kota Bogor, 6 Januari 2016. Bima juga menyayangkan sikap petugas yang tidak tegas terhadap para pelanggar aturan. Lazyra Amadea Hidayat

    TEMPO.CO, Bandung - Wali Kota Bogor Bima Arya mengatakan masih mempertimbangkan matang-matang ihwal pernyataan Wali Kota Bandung Ridwan Kamil yang siap disandingkan dengan dia dalam bursa pemilihan Gubernur Jawa Barat 2018.

    "Saya istikharah dulu meminta petunjuk dari Yang Maha Kuasa," ujar Bima saat ditemui Tempo setelah menghadiri pembukaan Rapat Kerja Nasional III Partai Amanat Nasional (PAN) di hotel Grand Asrilia, Jalan Pelajar Pejuang, Kota Bandung, Jawa Barat, Senin, 21 Agustus 2017.

    Bima mengatakan ihwal kemungkinan dia maju pada pemilihan Gubernur Jawa Barat masih dalam tahapan pembicaraan di antara pimpinan partai berlogo matahari putih itu. "Masih dibicarakan di antara pimpinan partai. Hari ini menjadi hari-hari yang sangat intens," ujarnya.

    Bima tengah berkomunikasi dengan Ridwan Kamil terkait dengan konstelasi perpolitikan di Jawa Barat kini. "Saya pun sudah diskusi panjang-lebar dengan Kang Ridwan Kamil, masih banyak yang harus dibicarakan, sebagai kader partai saya harus siap untuk semua skenario," katanya.

    Menurut Bima, sebetulnya dia tidak terlalu berminat untuk maju dalam bursa pemilihan Gubernur Jawa Barat 2018. Dia telanjur jatuh cinta dengan Kota Bogor dan masih banyak pekerjaan yang belum tuntas dia lakukan di Bogor.

    "Pada prinsipnya saya siap kalau diusung partai karena saya kan kader partai, tetapi saya sampaikan hati saya sebetulnya ada di Bogor," ujar Bima Arya.

    AMINUDDIN A.S.


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Proyek Infrastruktur, 17 Kepala Daerah Ditangkap dalam 2 Tahun

    Sejak berdiri pada 2002 hingga sekarang, Komisi Pemberantasan Korupsi telah menangkap 121 kepala daerah terkait kasus proyek infrastruktur.