820 Orang Melapor ke Posko Pengaduan First Travel, Kerugiannya...

Oleh :
  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Korban First Travel terus mendatangi posko pengaduan Bareskrim, gedung Kementrian Kelautan, 21 Agustus 2017. TEMPO/M. Julnis F

    Korban First Travel terus mendatangi posko pengaduan Bareskrim, gedung Kementrian Kelautan, 21 Agustus 2017. TEMPO/M. Julnis F

    TEMPO.CO, Jakarta - Mabes Polri mencatat sedikitnya 820 orang telah mendatangi posko pengaduan terkait kasus biro perjalanan umrah First Travel sejak posko itu dibuka Rabu pekan lalu.

    "Jumlah total orang yang melapor ke 'crisis center' ada 820 orang," kata Kepala Bagian Penerangan Umum Kepolisian RI Komisaris Besar Pol Martinus Sitompul dalam pesan singkat, Ahad malam 20 Agustus 2017.
    Baca : Korban First Travel di Bekasi: Saya Puyeng Kalau Ingat Umrah

    Sementara jumlah pengaduan yang masuk melalui alamat email pengaduan korban.ft@gmail.com berjumlah 761 surat elektronik.

    Menurut Martinus, hingga saat ini penyidik Bareskrim telah memeriksa sedikitnya 32 orang saksi dalam penyidikan kasus First Travel."Ada 32 saksi yang sudah diperiksa," kata dia.
    Baca : Mabes Polri Dirikan Posko Pengaduan Korban First Travel

    Dalam kasus dugaan penipuan dan penggelapan dana pembayaran puluhan ribu calon peserta umrah PT First Anugerah Karya Wisata atau First Travel, polisi telah menetapkan tiga tersangka, yakni Andika Surachman (Direktur Utama), Anniesa Desvitasari (Direktur) serta Siti Nuraidah Hasibuan alias Kiki Hasibuan (Komisaris Keuangan).

    Kiki yang merupakan adik tersangka Anniesa Desvitasari Hasibuan, berperan ikut membantu tindak pidana penipuan yang dilakukan Anniesa dan kakak iparnya, Andika.
    Simak juga : PPATK Endus First Travel Himpun Dana Jemaah Triliunan Rupiah

    Sedikitnya 70.000 calon anggota jemaah yang telah membayar biaya umrah kepada First Travel. Namun, hanya 35.000 anggota jemaah umrah yang bisa diberangkatkan. Polisi memperkirakan kerugian yang diderita para anggota jemaah dalam kasus itu mencapai Rp 550 miliar.

    ANTARA


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Proyek Infrastruktur, 17 Kepala Daerah Ditangkap dalam 2 Tahun

    Sejak berdiri pada 2002 hingga sekarang, Komisi Pemberantasan Korupsi telah menangkap 121 kepala daerah terkait kasus proyek infrastruktur.