Setara Institute: Putusan Negatif MK jadi Panggung Setya Novanto

Reporter

Ismail Hasani, Direktur SETARA Institute. setara-institute.org

TEMPO.CO, Jakarta - Direktur Riset Setara Institute, Ismail Hasani menduga bahwa Mahkamah Konstitusi atau MK digunakan sebagai kendaraan bagi Setya Novanto dalam beberapa putusan perkara. Hal ini muncul dalam konferensi pers yang dilakukan oleh SETARA Institute terkait hasil riset atas kinerja MK selama tahun 2016-2017.

"Putusan negatif MK, misalnya, (diduga) jadi panggungnya Setya Novanto dalam konteks persoalan hukum dan etika yang sempat melilitnya," kata Hasani di Kantor Setara Institute, pada Ahad, 20 Agustus 2017.

Baca juga:

SETARA: Demi Nama DPR, Sebaiknya Ketua DPR Setya Novanto Mundur

Setya Novanto, Ketua DPR RI sejak beberapa tahun terakhir telah terjerat kasus etika dan dugaan memperdagangkan pengaruh. Selain itu, hingga saat ini ia masih berstatus tersangka dalam kasus korupsi proyek pengadaan e-KTP.

Kasus tersebut berhubungan dengan putusan MK soal bukti rekaman yang dibawa oleh Sudirman Said dalam kasus papa minta saham. Lewat putusan MK, bukti rekaman yang dibawa Sudirman Said dinilai ilegal dan tak bisa digunakan sebagai bukti yang sah.

Baca pula:

Kinerja MK Dinilai Tak Optimal, Ini Rekomendasi Setara Institute

Menurut Hasani, seharusnya rekaman tersebut bisa digunakan dan sah sebagai bukti dalam persidangan. Hal ini karena bukti rekaman diperoleh dengan tidak melawan hukum.

"Padahal bukti rekaman yang didapat itu adalah bukti yang diperoleh bukan oleh penegak hukum. Jadi ibaratnya, kalau misal saya lagi berurusan dengan orang lalu saya merekam atau apa sebenarnya, itu bisa menjadi bukti dan bukti itu sah. Karena bukti itu saya yang memperoleh sebagai warna negara dan individu yang sedang berurusan dengan hukum," kata Hasani.

Dalam kasus tersebut, putusan soal bukti rekaman, menurut Hasani, menunjukkan kualitas putusan-putusan MK. Ia menilai, kasus tersebut sebagai contoh buruk kinerja MK dan hal itu dinilai negatif, berdasarkan hasil riset yang dilakukan oleh Setara Institute.

Setiap tahun, sejak 10 tahun terakhir Setara Institute selalu melakukan riset tentang kinerja MK. Tahun ini, lembaga ini melakukan riset yang didasarkan atas putusan-putusan MK sejumlah 121 putusan. Penelitian juga menguji 258 pasal dalam 62 undang-undang yang berbeda.

DIAS PRASONGKO






MAKI akan Gugat Ke MK Supaya RUU Perampasan Aset Segera Disahkan

7 hari lalu

MAKI akan Gugat Ke MK Supaya RUU Perampasan Aset Segera Disahkan

Boyamin mengatakan RUU Perampasan Aset telah disusun sejak 2019. Namun DPR terkesan menolak mengesahkan RUU tersebut.


MK Klarifikasi Pernyataan Jubirnya soal Presiden 2 Periode Bisa Maju sebagai Cawapres

9 hari lalu

MK Klarifikasi Pernyataan Jubirnya soal Presiden 2 Periode Bisa Maju sebagai Cawapres

MK mengklarifikasi bahwa pernyataan tersebut merupakan jawaban dalam diskusi informal pada saat menjawab wartawan yang bertanya lewat chat WA.


Din Syamsuddin Minta MK Copot Jubirnya Usai Pernyataan Presiden 2 Periode Jadi Cawapres

9 hari lalu

Din Syamsuddin Minta MK Copot Jubirnya Usai Pernyataan Presiden 2 Periode Jadi Cawapres

Din Syamsuddin meminta MK mencopot juru bicaranya karena telah bicara soal kemungkinan presiden 2 periode bisa jadi calon wakil presiden.


Beberapa Anggota DPR Ini Pernah Diadukan Ke MKD, Termasuk Effendi Simbolon

10 hari lalu

Beberapa Anggota DPR Ini Pernah Diadukan Ke MKD, Termasuk Effendi Simbolon

Rekam jejak DPR, sudah beberapa anggota DPR yang dilaporkan kepada MKD. Setelah Setya Novanto dan Harvey Malaiholo, ada Puan dan Effendi Simbolon.


Dewan Pers Apresiasi Putusan MK Tolak Gugatan Uji Materi UU Pers

24 hari lalu

Dewan Pers Apresiasi Putusan MK Tolak Gugatan Uji Materi UU Pers

Adanya tuduhan bahwa Pasal 15 ayat 2 UU Pers membuat Dewan Pers memonopoli pembuatan peraturan tentang pers juga dibantah MK.


Inilah 2 Orang yang Pernah Ditolak Permohonannya sebagai Justice Collaborator

44 hari lalu

Inilah 2 Orang yang Pernah Ditolak Permohonannya sebagai Justice Collaborator

Tak semua orang yang mengajukan sebagai Justice Collaborator diterima. Berikut beberapa orang yang pernah ditolak permohonannya.


PKS Gugat Presidential Threshold ke MK, Muzammil: Kami Beda dengan Belasan Gugatan Sebelumnya

27 Juli 2022

PKS Gugat Presidential Threshold ke MK, Muzammil: Kami Beda dengan Belasan Gugatan Sebelumnya

PKS buka suara soal dasar gugatan Presidential Threshold (PT) 20 persen ke Mahkamah Konstitusi (MK).


Respons Putusan MK, Wamenkumham Dukung Penelitian Ilmiah Ganja Medis

21 Juli 2022

Respons Putusan MK, Wamenkumham Dukung Penelitian Ilmiah Ganja Medis

Penelitian soal ganja medis seperti yang diminta oleh MK bisa dilakukan oleh pemerintah, selagi DPR membahas revisi UU Narkotika.


MK Perintahkan Pemerintah Segera Kaji Ganja Medis

20 Juli 2022

MK Perintahkan Pemerintah Segera Kaji Ganja Medis

MK tetap menolak gugatan legalisasi ganja medis. Menganggap manfaatnya tidak berbanding lurus dengan akibatnya.


MK Anggap Manfaat Legalisasi Ganja Medis Tak Berbanding Lurus dengan Akibat

20 Juli 2022

MK Anggap Manfaat Legalisasi Ganja Medis Tak Berbanding Lurus dengan Akibat

Narkotika golongan I seperti ganja tetap dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan alias medis, seperti ketentuan yang saat ini berlaku