Soal Bendera Terbalik di SEA Games, Mendagri Pertanyakan Malaysia

Oleh :
  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Menteri Dalam, Negeri Tjahjo Kumolo, bersama Ketua Pansus RUU Pemilu, Lukman Edy (F-PKB), memberi penjelasan tentang pembahasan isu-isu krusial dalam RUU Pemilu yang masih alot. Pemerintah dan DPR berharap isu-isu tersebut dapat diputuskan secara musyawarah. Jakarta, 14 Juni 2017. TEMPO/Ahmad Faiz

    Menteri Dalam, Negeri Tjahjo Kumolo, bersama Ketua Pansus RUU Pemilu, Lukman Edy (F-PKB), memberi penjelasan tentang pembahasan isu-isu krusial dalam RUU Pemilu yang masih alot. Pemerintah dan DPR berharap isu-isu tersebut dapat diputuskan secara musyawarah. Jakarta, 14 Juni 2017. TEMPO/Ahmad Faiz

    TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo akan mengirim surat ke pemerintah Malaysia soal insiden bendera Indonesia yang dicetak terbalik di buku SEA Games ke-29 di Kuala Lumpur, Malaysia.

    "Kemendagri besok mengirimkan surat ke Kemendagri Malaysia dan Dubes Malaysia untuk Indonesia, agar jadi atensi pejabat pemerintahan Malaysia," ujar Tjahjo melalui pesan pendek di Jakarta, Ahad, 20 Agustus 2017.

    Baca: Soal Bendera Terbalik, Anggota DPR Ini Menuding Malaysia Sengaja...

    Tjahjo mengatakan terlepas Menteri Pemuda dan Olahraga Malaysia sudah meminta maaf dan Menteri Luar Negeri RI sudah mengirimkan nota diplomatik protes resmi negara kepada pemerintah Malaysia, namun insiden tersebut perlu dipertanyakan.

    "Apa pun permintaan maaf sudah diterima. Tapi perlu dipertanyakan, katanya Malaysia negara tetangga, negara sahabat Indonesia, mengatakan juga negara serumpun, tapi perhatian terhadap Indonesia kepada hal yang prinsip saja tidak diperhatikan," kata Tjahjo lagi.

    Menurut Tjahjo, sebelum pencetakan buku panduan SEA Games 2017 pasti sudah ada cek materi yang dilakukan pejabat Malaysia. Namun, kata dia, ternyata tidak ada perhatian dari pemerintah Malaysia.

    Simak juga : Mendagri: Ada Rencana Pembubaran Ormas Anti-Pancasila Setelah HTI

    "Soal bendera Merah Putih harusnya diketahui, kalau merasa negara tetangga sahabat Indonesia. Tidak ada atensi serius pemerintah Malaysia kepada Indonesia," kata dia. Tjahjo menekankan, kesalahan penulisan nama bisa dipahami. Tapi hal yang sulit dipahami adalah kesalahan pencetakan lambang negara atau simbol negara.

    ANTARA


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Proyek Infrastruktur, 17 Kepala Daerah Ditangkap dalam 2 Tahun

    Sejak berdiri pada 2002 hingga sekarang, Komisi Pemberantasan Korupsi telah menangkap 121 kepala daerah terkait kasus proyek infrastruktur.