KPK Tidak Berencana Bikin Lembaga Baru Awasi Aliran Dana Desa  

Reporter

Editor

Dwi Arjanto

Febri Diansyah, Kepala Biro Humas KPK. TEMPO/Eko Siswono Toyudho

TEMPO.CO, Jakarta - Juru bicara Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Febri Diansyah, menyebutkan KPK tidak berencana membentuk lembaga baru untuk mengawasi aliran dana desa.

"Temuan kita itu lebih pada soal pengalokasian dan distribusi," kata Febri di Jakarta Creative Hub, Jakarta Pusat, Ahad, 20 Agustus 2017. "Jadi kita belum bicara tentang kajian pembentukan lembaga baru."

Baca: Penyebab ICW Minta Pemerintah Batalkan Kenaikan Dana Desa

Dari hasil pantauan Indonesia Corruption Watch (ICW) ada setidaknya 110 kasus korupsi dana desa yang telah diproses oleh penegak hukum. Diperkirakan 139 pelaku terlibat dan kerugian negara disinyalir mencapai Rp 30 miliar.

Salah satunya adalah kasus dugaan korupsi dengan dana desa di Pamekasan, Jawa Timur. Dalam kasus tersebut, para pejabat Pemerintah Kabupaten Pamekasan diduga menjanjikan hadiah senilai Rp 250 juta kepada Kepala Kejaksaan Negeri Pamekasan Rudy Indra Prasetya.

Suap tersebut diberikan guna menghentikan proses penyelidikan dan penyidikan oleh Kajari Pamekasan dalam korupsi proyek infrastruktur sebesar Rp 100 juta dengan dana desa.

Selain KPK, Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Indonesia juga menyebutkan tidak perlu membentuk lembaga baru untuk mencegah korupsi dana desa.

Simak: Dana Desa 120 T, Kemendes Kaji 2 Opsi Pencairan

Menurut Mendes Eko Putro Sandjojo, upaya yang harus dilakukan adalah memperkuat penegakan hukum. Percuma jika dibentuk satuan tugas (satgas) atau lembaga pencegahan baru apabila hukumnya tidak berjalan. Selain itu, saat ini sudah banyak lembaga yang mengawasi penyelewengan dana desa.

"Yang mengawasi dana desa banyak, Kementerian Dalam Negeri (Kemendag) punya satgas, Kementerian Keuangan punya satgas, KPK punya satgas, BPKP punya satgas, masyarakat mengawasi, NGO mengawasi, saya yakin setiap ada penyelewengan itu pasti ter-blow up," kata Eko di gedung Kementerian Komunikasi dan Informatika, Jakarta Pusat, Sabtu, 19 Agustus 2017.

ZARA AMELIA | DA






Hakim PN Surabaya Itong Isnaeni Dituntut Tujuh Tahun Penjara Dalam Kasus Suap

1 jam lalu

Hakim PN Surabaya Itong Isnaeni Dituntut Tujuh Tahun Penjara Dalam Kasus Suap

Jaksa KPK menilai Itong Isnaeni terbukti menerima suap dalam perkara pembubaran PT Soyu Giri Primedika (SGP).


Lukas Enembe Tak Hadiri Pemeriksaan KPK, KSP: Ironi

7 jam lalu

Lukas Enembe Tak Hadiri Pemeriksaan KPK, KSP: Ironi

Jaleswari menyebut absennya Lukas Enembe dalam panggilan KPK itu sebagai ironi. Sebab, seharusnya pejabat sekelas dia dapat memberikan contoh.


Mahkamah Agung Terlibat Kasus Suap? Sudrajat Dimyati Bukan Orang Pertama

13 jam lalu

Mahkamah Agung Terlibat Kasus Suap? Sudrajat Dimyati Bukan Orang Pertama

Mahkamah Agung penegak keadilan tertinggi di Indonesia. Kinerja MA dipertanyakan usai OTT KPK Hakim Agung Sudrajad Dimyati. Bukan kasus pertama.


Ini Langkah Preventif KPK agar Modus Suap dalam Pengurusan Perkara di MA Tak Terulang

14 jam lalu

Ini Langkah Preventif KPK agar Modus Suap dalam Pengurusan Perkara di MA Tak Terulang

KPK menyiapkan langkah preventif dan edukatif agar modus korupsi dalam pengurusan perkara di Mahkamah Agung (MA) tidak terulang


ICW Desak KPK Ultimatum Jemput Paksa Lukas Enembe, Bagaimana Mekanisme Berdasarkan KUHAP?

14 jam lalu

ICW Desak KPK Ultimatum Jemput Paksa Lukas Enembe, Bagaimana Mekanisme Berdasarkan KUHAP?

Gubernur Papua Lukas Enembe ditetapkan KPK sebagai tersangka kasus suap Rp 1 miliar. Mangkir dua kali pemanggilan, haruskah dengan jemput paksa?


Gubernur Papua Lukas Enembe Sebut Punya Tambang Emas, Bolehkah Perorangan Memiliki Tambang Emas?

15 jam lalu

Gubernur Papua Lukas Enembe Sebut Punya Tambang Emas, Bolehkah Perorangan Memiliki Tambang Emas?

Gubernur Papua Lukas Enembe melalui pengacaranya menyebut memiliki tambang emas dalam proses perizinan. Bolehkah perorangan punya tambang emas?


KPK Panggil Eks Gubernur Zumi Zola Jadi Saksi di Kasus RAPBD Jambi

15 jam lalu

KPK Panggil Eks Gubernur Zumi Zola Jadi Saksi di Kasus RAPBD Jambi

KPK memanggil mantan Gubernur Jambi Zumi Zola sebagai saksi dalam pengembangan kasus dugaan suap terkait pengesahan RAPBD Provinsi Jambi


Wakil Ketua KPK Sebut Tambang Emas, Lukas Enembe Kemudian Mengaku Punya Tambang Emas

15 jam lalu

Wakil Ketua KPK Sebut Tambang Emas, Lukas Enembe Kemudian Mengaku Punya Tambang Emas

Wakil Ketua KPK mengatakan kalau Lukas Enembe mampu buktikan uang miliaran rupiah miliknya, misalkan dari tambang emas, "Pasti akan kami hentikan".


Sudrajad Dimyati Tersangka KPK, Ketua MA dan Jajarannya Baca Kembali Pakta Integritas

16 jam lalu

Sudrajad Dimyati Tersangka KPK, Ketua MA dan Jajarannya Baca Kembali Pakta Integritas

Ketua Mahkamah Agung M. Syarifuddin mengumpulkan jajarannya untuk membaca kembali pakta integritas setelah Hakim Agung Sudrajad Dimyati jadi tersangka


Eks Kepala Divisi I PT Waskita Karya Adi Wibowo Dituntut 4 Tahun 6 Bulan Penjara

21 jam lalu

Eks Kepala Divisi I PT Waskita Karya Adi Wibowo Dituntut 4 Tahun 6 Bulan Penjara

Eks pejabat Waskita Karya Adi Wibowo dituntut pidana 4 tahun 6 bulanpenjara dalam perkara korupsi pengadaan pembangunan Gedung Kampus IPDN Gowa