Malaysia Akan Tebus Kesalahan Soal Bendera Merah Putih Terbalik  

Oleh :
  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Gambar bendera Indonesia yang terbalik di buku panduan SEA Games 2017. (twitter/@imamnahrawi)

    Gambar bendera Indonesia yang terbalik di buku panduan SEA Games 2017. (twitter/@imamnahrawi)

    TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Pemuda dan Olahraga Imam Nahrawi melakukan pertemuan dengan Menpora Malaysia Khairy Jamaluddin terkait bendera merah putih terbalik dalam dalam buku panduan SEA Games 2017. Pembicaraan menteri dari dua negara itu dilakukan di Hotel Shangrilla, Kuala Lumpur, Malaysia, Ahad, 20 Agustus 2017.

    "Ini suatu kesalahan yang besar dan saya sebagai pihak tuan rumah telah memohon maaf kepada Pak Imam selaku Menpora dan memohon maaf pada seluruh rakyat Indonesia," kata Khairy dalam siaran tertulisnya.

    Baca: Bendera Indonesia Terbalik, Panitia SEA Games 2017 Menyesal

    Khairy mengatakan, kesalahan tersebut tak disengaja. Untuk menebus kesalahannya, Khairy mengaku telah memerintahkan agar semua buku panduan itu tak diedarkan lagi, dan membuat cetakan baru yang sudah direvisi. "Dan akan dikirim kembali ke tamu negara yang hadir di acara pembukaan," katanya.

    Menurut Khairy, kerajaan Malaysia nantinya akan mengeluarkan permohonan maaf secara resmi. Ia mengharapkan agar masyarakat mempertimbangkan permohonan maaf dan bisa terus membina hubungan baik antarkedua negara.

    Baca: Insiden Bendera Terbalik, Menlu Retno Kirim Nota Diplomatik

    Usai pertemuan itu, Imam Nahrawi mengaku memakluminya secara pribadi karena Khairy merupakan sahabat dekatnya. Namun sebagai perwakilan negara, Imam menegakan akan tetap menyampaikan permohonan maaf itu kepada Presiden RI Joko Widodo.

    Menurut Imam Nahrawi, insiden pencetakan bendera merah putih terbalik dalam buku panduan SEA Games 2017 itu bisa menjadi pembelajaran penting di masa mendatang. "Saya berharap kesalahan tersebut segera diperbaiki dan tidak mengubah persaudaraan Malaysia dan Indonesia," katanya.

    FRISKI RIANA


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Proyek Infrastruktur, 17 Kepala Daerah Ditangkap dalam 2 Tahun

    Sejak berdiri pada 2002 hingga sekarang, Komisi Pemberantasan Korupsi telah menangkap 121 kepala daerah terkait kasus proyek infrastruktur.